1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) UPK-Two Kanwil DJPb dan UPKThree KPPN ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2025 melalui Aplikasi Satu Kemenkeu

Dalam rangka Implementasi Central Government Financial Advisory, telah dilaksanakan monev pelaksanaan anggaran di Pangkalan TNI Angkatan Laut Tolitoli (LANAL) oleh Tim KPPN Tolitoli pada Selasa (31/12).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Tim KPPN Tolitoli yang beranggotakan Kepala Kantor KPPN, Bapak Kun Sri Hartanto, Kepala Seksi PDMS, Bapak Yuniawan Hari Raharjo, serta Saudara M. Ricardo Handyantama Saputra dan Roni Setiawan.

Awal tahun 2025 membawa tantangan baru bagi perekonomian Indonesia dengan diberlakukannya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari pelaku usaha maupun masyarakat umum. Di tengah guncangan ekonomi global yang masih terasa, keputusan ini menjadi ujian bagi semua pihak untuk tetap bertahan dan beradaptasi. Namun, seperti setiap tantangan, ada peluang untuk menemukan solusi dan langkah strategis yang dapat dilakukan.

Halo #SobatTolis 👋🏻
Telah dilaksanakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 serta Penandatanganan Tolitoli Charter, Pakta Integritas, dan MoU Satuan Kerja pada Senin (23/12) bertempat di Ruang Aula KPPN Tolitoli, acara ini juga menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Kabupaten Tolitoli-Buol.

Penyerahan DIPA dilakukan secara digital yang diwakili oleh Kepala KPPN Tolitoli, Bapak Kun Sri Hartanto dan Wakapolres Tolitoli, Bapak Kompol Alfius Parangi. Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN TA 2025 yang merupakan instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara yang harus dijaga kredibilitas dan sustainabilitasnya.

Dalam kegiatan ini pula, dalam mewujudkan komitmen bersama antara Kementerian Keuangan dan Satuan kerja K/L lingkup Kabupaten Tolitoli-Buol dalam melaksanakan program dan kegiatan unggulan APBN TA 2025 seperti percepatan realisasi dan kinerja anggaran, digitalisasi pembayaran pemerintah, dan dukungan kepada UMKM dan produk lokal serta TKDN yang menunjang tinggi nilai integritas dan akuntabilitas ditandatanganilah Tolitoli Charter, Pakta Integritas dan MoU Satuan Kerja.

Diharapkan, dengan dimulainya penyerahan DIPA TA 2025 dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tolitoli-Buol dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun mendatang.

Telah dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 lingkup Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (17/12) bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Hari Jumat, 3 Januari 2025, Kepala KPPN Tolitoli menerima kunjungan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Abdul Yani L.Saad, S.Sos beserta jajarannya. Sementara Kepala KPPN Tolitoli didampingi Plh. Kepala Seksi Bank dan staf.

Re

Senin, 9 Desember 2024. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Yuni Wibawa, membuka Kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III dan Potensi Investasi Daerah Sulawesi Tengah TA 2024, serta pembahasan terkait Mitigasi Dampak Perubahan Struktur K/L atas Pembentukan Kabinet Merah Putih 2024. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan luring di KPPN Tolitoli.

Acara ini menjadi momentum penting untuk berbagi insight terkait dinamika ekonomi dan fiskal regional. Bersama para stakeholders, narasumber dari Kanwil dan Local Expert mengupas berbagai isu strategis, seperti Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai 9,08% (yoy), peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan terhadap UMKM, serta optimalisasi Local Taxing Power. Selain itu, narasumber dari Kanwil DJPb juga membahas tantangan perubahan struktur K/L akibat pembentukan Kabinet Merah Putih 2024.

Dengan fungsi Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Kanwil DJPb berkomitmen mengawal anggaran negara secara akuntabel, transparan, dan adaptif di tengah transisi pemerintahan. Bapak Yuni Wibawa menekankan perlunya pengelolaan yang tepat sasaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban anggara, dalam mewujudkan pembangunan daerah. Melalui forum interaktif seperti ini, output-output strategis seperti KFR dapat tersampaikan, serta membuka jalan dalam menjaring masukan dari para pemangku kepentingan guna mendukung spending better demi kemakmuran Sulawesi Tengah.

#InTress
#DJPbHAnDAL
#APBNKiTa
#UangKita
#KemenkeuRI