Ternate – Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian maupun masyarakat rentan miskin. Salah satu perbaikan yang bisa dilakukan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ialah mempercepat penyerapan belanja APBN  yang secara spesifik pada anggaran untuk PEN. Program PEN sendiri direalisasikan dalam bentuk program perlindungan sosial dengan menggunakan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/kartu sembako), Bantuan Sosial Tunai (BST), BST bagi penerima sembako Non PKH, Bansos beras bagi penerima PKH, Kartu Prakerja serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020, bansos PKH di Provinsi Maluku Utara telah disalurkan sebesar Rp145,891 miliar untuk 307 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan BPNT/kartu sembako sudah disalurkan sebanyak Rp95,826 miliar untuk 500 ribu KPM. Program Kartu Prakerja telah mencapai realisasi penyaluran sebesar Rp45,124 miliar dengan jangkauan 12 ribu peserta. Untuk pelaku usaha mikro, sudah diberikan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp53,517 miliar kepada 22 ribu pelaku usaha.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya menyatakan bahwa percepatan penyaluran belanja APBN dan anggaran PEN melalui program perlindungan sosial tersebut serta ketepatan penyalurannya kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 menjadi perhatian khusus bagi semuanya. “Hal ini supaya bisa menjaga daya beli masyarakat untuk mendukung program PEN serta mengurangi dampak kesulitan perekonomian yang dialami oleh masyarakat” tambahnya. Selain itu, kebijakan-kebijakan penyaluran belanja masih terus dievaluasi supaya ke depannya jangkauannya bisa menjadi semakin luas dan tepat sasaran. “Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat pun dapat secara bersama-sama membantu dalam pemantauan program-program yang telah disalurkan oleh pemerintah” pungkasnya.