Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara lakukan Rapat Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah bersama BPK dan BPKP Malut, Rabu (20/1). Rapat koordinasi usung tema “Sinergitas Periode Getas, untuk LKPD berkualitas” diikuti Inspektur Daerah, APIP, serta Pengelola Keuangan Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara. Rapat diselenggarakan luring dan daring sebagai bentuk protokol kesehatan.
Sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya, dalam periode memaksa adaptasi dibutuhkan kesigapan penyesuaian program Pemda agar pelaksanaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) efektif. Penyesuaian diiringi pertanggungjawaban memadai Lapkeu Pemda.
Pertanggungjawaban lapkeu memerlukan sinergi penyusun, pemeriksa internal, dam pemeriksa eksternal. Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LKPK dan LSKP) Provinsi Maluku Utara akan kembali menjadi juara. Kedua laporan tersebut sebagai bahan Kajian Fiskal Regional yang dibutuhkan DJPb, Bank Indonesia, dan BPS untuk pengambilan keputusan.
Arahan Kepala Perwakilan BPK Malut, Ir. Hermanto, Pemda lakukan pelaporan keuangan yang tidak hanya baik, namun meningkatkan kualitas. “Meskipun pada kondisi yang bisa dikatakan darurat ini, bukan berarti Pemda menghasilkan Laporan Keuangan yang darurat juga,” tekan Hermanto.
Hal ini dilanjutkan oleh Kepala Subauditorat II BPK Malut, I Wayan Artadana Adi Sudharma, pemeriksaan BPK sesuai standar pemeriksaan; memeriksa laporan keuangan, memeriksa kinerja atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK tekan peningkatan kualitas penyusunan Lapkeu Pemda 2020 dan cegah adanya temuan berulang.
Korwas APD Perwakilan BPKP Malut, Tousiama Onisimus Adoe sampaikan peran BPKP sebagai konsultan eksternal yakinkan Lapkeu Pemda disusun sesuai regulasi dan bimbing para penyusun. Permasalahan pengelolaan keuangan daerah pada akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. BPKP berupaya menguatkan SPIP dan Pengelola Keuangan Daerah, menguatkan penganggaran dan pelaksanaannya, dan membantu tindak lanjut temuan BPK. BPKP membantu Pemda ciptakan LKPD yang transparan dan dapat dipercaya publik.
Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Malut, Fitra Riadian sampaikan peran DJPb untuk pembinaan standar akuntansi Pemda sesuai regulasi, memantau Tindak Lanjut LHP BPK, usulkan telaah lapkeu sesuai kebijakan akuntansi terbaru, meningkatkan kapabilitas penyusun Lapkeu, serta mencegah temuan berulang. Telaah Lapkeu meliputi kelengkapan laporan keuangan, kesesuaian dengan persamaan dasar akuntansi, ketepatan saldo awal, telaah komponen, telaah keterkaitan komponen, temuan BPK, serta telaah Catatan atas Laporan Keuangan.
