Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara
Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh tinggi sebesar
17,74% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor luar negeri sejalan
dengan berlanjutnya peningkatan produksi komoditas hilir nikel, serta pertumbuhan investasi
yang masuk sejalan dengan rencana pembangungan smelter di Maluku Utara. Sejalan dengan
pertumbuhan ekspor di Maluku Utara, LU pertambangan dan industri pengolahan masih menjadi
penyumbang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dari sisi lapangan usaha. Secara tahunan,
pada tahun 2022 Provinsi Maluku Utara mengalami akselerasi pertumbuhan yang tercatat tumbuh
sebesar 22,94% (yoy).
Pada tahun 2022, Inflasi IHK Kota Ternate di Maluku Utara tercatat sebesar 3,37% (yoy). Kota
Ternate menjadi salah satu dari 5 kabupaten/kota di Indonesia yang dapat menjaga tingkat inflasi
nasional di rentang target inflasi nasional pada tahun 2023. Sementara itu, sampai dengan Maret
2023, inflasi tahunan Kota Ternate di Maluku Utara tercatat sebesar 5,11% (yoy). Terjadinya
peningkatan inflasi tahunan pada triwulan I 2023 didorong oleh kondisi anomali cuaca di perairan
Maluku Utara yang terjadi pada awal tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap penurunan
produktivitas nelayan di Maluku Utara. Selain itu, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap
kelancaran distribusi bahan pangan dari luar provinsi terutama yang melalui transportasi laut.
Sementara itu, pada bulan Maret 2023 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar 1,26% (mtm).
Kondisi ini disebabkan oleh normalisasi harga pada komoditas ikan segar (cakalang, malalugis, dan
lolosi) dan cakalang diawetkan pasca terjadinya peningkatan harga di bulan Februari 2023. Deflasi
komoditas ikan segar dipengaruhi oleh membaiknya kondisi cuaca dan tinggi gelombang laut pasca
terjadinya anomali cuaca di perairan Maluku Utara pada bulan Februari 2023. Kondisi ini
menyebabkan menyebabkan aktivitas melaut nelayan dapat kembali berjalan dengan baik serta
berimplikasi pada meningkatnya ketersediaan pasokan ikan di Kota Ternate.
Kondisi stabilitas sistem keuangan masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang
kembali mencatatkan pertumbuhan yang tinggi pada triwulan IV 2022 serta semakin landainya
penyebaran Covid-19 berdampak positif terhadap kinerja perbankan khususnya pada ekspansi
penyaluran kredit. Hal ini sejalan dengan optimisme perusahaan yang kembali melakukan ekspansi
bisnis. NPL pada kredit konsumtif mengalami penurunan dari 0,90% menjadi 0,73%. Sejalan
dengan hal tersebut, kredit produktif juga mengalami penurunan dari 1,81% menjadi 1,60%.
Secara keseluruhan NPL masih berada di bawah 2% ditengah akselerasi pertumbuhan kredit. Hal
ini menjadi salah satu indikasi bahwa ekspansi perbankan masih diimbangi oleh stabilitas sistem
keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2022 yang masih terjaga.
Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 diproyeksikan akan tetap tumbuh tinggi
melanjutkan tren pertumbuhan pada tahun 2022. Dari sisi permintaan, akselerasi perekonomian
pada tahun 2023 ditopang oleh meningkatnya daya beli masyarakat yang tercermin dari
peningkatan konsumsi serta peningkatan investasi dan masih kuatnya ekspor luar negeri didorong
oleh produk turunan nikel. Dari sisi penawaran, LU industri pengolahan dan LU pertambangan
masih akan mendominasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 seiring rencana investasi
pembangunan smelter pengolahan nikel dan kebutuhan bahan baku baterai yang masih
berkembang.
Untuk keseluruhan tahun 2023, inflasi Provinsi Maluku Utara diproyeksikan akan berada dalam
target inflasi Nasional pada rentang 3%±1%. Tingkat inflasi sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan terjaga berada dalam batas 4% namun akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sejalan
dengan semakin baiknya tingkat konsumsi masyarakat dibanding tahun 2022 yang didorong oleh
meningkatnya mobilitas masyarakat Maluku Utara seiring dengan membaiknya status COVID-19
dan adanya pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat. Namun demikian, inflasi tahun 2023
terutama dipengaruhi oleh risiko kondisi anomali cuaca yang dapat berlangsung sepanjang tahun
2023. Kondisi ini memberikan tantangan dari segi produksi maupun distribusi bahan pangan di
Provinsi Maluku Utara, mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang berupa kepulauan disertai
dengan kondisi perubahan cuaca yang sangat ekstrim.
Asesmen perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara secara lengkap dapat diakses di
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
Pada kesempatan ini, Tunas Agung Jiwa Brata selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
memaparkan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2022 yang telah disusun. Kajian ini
membahas tentang beberapa hal, mulai dari sasaran dan tantangan pembangunan, kondisi fiskal
daerah, sektor unggulan dan potensial, harmonisasi belanja pusat dan daerah, hingga pemberian
rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan hasil kajian yang telah
dilakukan.
Dari target yang ingin dicapai dalam RPJMD, secara agregat Maluku Utara baru berhasil mencapai
beberapa target sasaran makro dan kesejahteraan, diantaranya berupa target pertumbuhan
ekonomi, pengangguran, dan Nilai Tukar Petani (NTP). Target lainnya, seperti inflasi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih belum
mencapai target yang ditentukan.
Selain dari target RPJMD, pada target RKPD, Maluku Utara juga masih perlu untuk berusaha keras
guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target-target seperti PDRB per kapita indeks
infrastruktur dan pengembangan wilayah, kemandirian pangan, ketahanan bencana, harmoni
sosial, dan tata kelola pemerintah, hanya target PDRB per kapita yang telah mencapai target, yaitu
tercapai sebesar Rp53,7 juta pada tahun 2022 dari target Rp33,26 juta.
Dari sisi makro, perekonomian Maluku Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 22,94% (ctc), menjadi
yang tertinggi di Indonesia seiring dengan telah berjalannya mobilitas masyarakat dan semakin
menggeliatnya aktivitas produksi pada industri pertambangan dan pengolahan. Sementara inflasi
pada Desember 2022 tercatat sebesar 3,37% (yoy) dengan sumbangan terbesar berasal dari
kelompok transportasi. Angka tersebut berada di bawah angka nasional sebesar 5,51% (yoy) dan
menjadi yang terendah secara nasional. Berlanjut ke indikator kesejahteraan, pada tahun 2022
indikator kesejahteraan menunjukkan hasil tren yang positif sebagai dampak tumbuhnya
perekonomian di Maluku Utara.
Selain kondisi perekonomian dan kesejahteraan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara juga
menjelaskan tentang perkembangan fiskal regional Maluku Utara tahun 2022. Secara umum,
realisasi pendapatan dan belanja negara di regional Maluku Utara pada tahun 2022 melampaui
target.
Hingga akhir Desember 2022, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp3,49 Triliun atau 152,43%
dari target Rp2,29 Triliun, tumbuh 54,38% (yoy) dan didominasi oleh pendapatan perpajakan.
Pendapatan negara yang melampaui target didukung oleh penerimaan pajak PPh 21 tenaga kerja
tambang dan bea masuk barang modal tambang dan PNBP re-entry permit keimigrasian.
Sementara itu, belanja APBN sepanjang tahun 2022 tercatat sebesar Rp16,4 Triliun atau 106,70%
dari target, tumbuh 5,68% (yoy). Tingginya realisasi belanja disebabkan oleh realisasi komponen TKDD yang mencapai 110,6% dari pagu belanja tahun 2022. Dengan Demikian, terdapat defisit
negara di Regional Maluku Utara tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12,91 Triliun.
Untuk APBD, pendapatan APBD masih didominasi oleh pendapatan transfer, sementara realisasi
belanja APBD masih perlu ditingkatkan karena masih hanya di angka 89,08% dari pagu. Lebih rinci,
pendapatan APBD tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11,29 Triliun (86,83% dari target), menurun
sebesar 7,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan secara kontribusinya,
porsi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 10,13%, sedangkan porsi TKDD terhadap
pendapatan daerah sebesar 89,47%. Dengan angka porsi PAD tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Maluku Utara masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat,
sehingga kemandirian fiskal Maluku Utara masih sangat rendah.
Dari sisi belanja APBD, hingga akhir tahun 2022 belanja terealisasi sebesar Rp12,57% (89,08% dari
pagu) dan didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan
realisasi sebesar 4,27%. Kenaikan realisasi belanja, salah satunya belanja barang diindikasikan
dapat terjadi karena adanya optimalisasi belanja barang dan jasa untuk mendukung peningkatan
layanan publik dan sektor-sektor prioritas. Terjadi pula pertumbuhan pada belanja modal yang
disebabkan karena pengadaan alat-alat di bidang kesehatan dan kebutuhan TIK di bidang
pendidikan.
Untuk sektor unggulan dan sektor potensial tahun 2022, berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sektor industri pengolahan dan sektor
pertambangan menjadi sektor unggulan tahun 2022. Sementara itu, sektor pertanian dan
perdagangan menjadi sektor potensial. Sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan
yang menjadi sektor unggulan, didukung pula oleh sumbangsihnya terhadap PDRB serta
pertumbuhannya yang sangat pesat dengan jumlah tenaga kerja yang kian banyak. Di sektor
potensial sendiri, pemilihan kedua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan
disebabkan karena sektor pertanian menjadi backbone perekonomian Maluku Utara yang turut
memberikan sumbangan PDRB Maluku Utara yang cukup besar serta menjadi sektor dengan
jumlah tenaga kerja terbanyak. Sementara sektor perdagangan sendiri memiliki potensi yang
besar, terbukti dengan penyaluran KUR yang didominasi oleh sektor perdagangan.
Sektor unggulan yang berupa industri pengolahan dan pertambangan tersebar di seluruh
kabupaten/kota di Maluku Utara. Industri pengolahan yang sedang naik daun yaitu berupa
pengolahan nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Sisanya masih berkutat pada
pengolahan hasil alam seperti kakao, kayu, dan ikan. Untuk sektor potensial sendiri, sektor
pertanian yang mendominasi dipegang oleh hasil kelapa, palam dan cengkeh yang hampir ada di
seluruh kab/kota Maluku Utara.
Analisis tematik untuk KFR Tahun 2022 membahas terkait dengan harmonisasi belanja pusat dan
daerah di Maluku Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, sudah terlihat adanya
upaya penyelarasan belanja K/L dengan daerah, khususnya dalam realisasi program dan kegiatan
yang saling melengkapi. Meskipun terdapat beberapa kendala yang ditemukan, misalnya berupa
capaian output dari dana transfer yang kebanyakan masih lebih rendah dibandingkan dengan
belanja K/L, status Indeks Desa Membangun Maluku Utara yang masih tertinggal meskipun telah
dialokasikan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada, hingga permasalahan terkait dengan
realisasi belanja daerah dan program-program RPJMN yang belum turun ke level APBN dan APBD.
Dengan Demikian, dari seluruh paparan yang telah disampaikan, Kanwil DJPb Provinsi Maluku
Utara menyampaikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Rekomendasi yang diberikan diantaranya berupa sinkronisasi dan evaluasi arah strategi pembangunan, perumusan target yang mempertimbangan kondisi dan tantangan daerah secara
detail, peningkatan produksi pertanian, local expenditure, dan integrasi hulu ke hilir sektor
pertanian dan perikanan, peningkatan PAD melalui kerja sama dengan para pihak strategis,
penetapan APBD dan peningkatan komitmen guna meningkatkan kualitas belanja daerah,
korporatisasi sektor pertanian serta peningkatan kualitas pelayanan public sebagai dukungan
terhadap sektor jasa, hingga peningkatan transparansi dan akses atas Informasi publik, salah
satunya terkait dengan pelaksanaan APBD.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat di awal Tahun 2022 hingga Triwulan IV Tahun 2022
meningkatkan optimisme dan keyakinan pelaku pasar terhadap melesatnya pertumbuhan
ekonomi di Maluku Utara. Oleh karena itu, momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini
perlu dioptimalkan untuk mewujudkan ekonomi Maluku Utara yang sejahtera, merata dan
berkesinambungan, tentunya melalui sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, industri dan seluruh stakeholder terkait di
regional Maluku Utara.
Asesmen perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara secara lengkap dapat diakses di
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/
Kajian Fiskal Regional melalui link https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/data-publikasi/artikel/3093-kajian-fiskal-regional-kfr-maluku-utara-triwulan-iv-tahun-2022.html
