Kanwil DJPb Maluku Utara bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara selenggarakan diseminasi terkait KFR dan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) di Ballroom Waterboom Ternate, Selasa (13/6).
"Ini merupakan bentuk sinergi antara pengelola fiskal dan moneter di daerah dan upaya untuk mengoptimalkan knowledge sharing atas informasi yang dimiliki. Sehingga diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam policy design bagi stakeholder, utamanya pemerintah daerah di Maluku Utara. Kemudian rekomendasi yang dapat kami berikan merupakan kontribusi untuk memperbaiki kualitas kinerja APBN dan APBD,” Ungkap Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata di hadapan para undangan.
. “Perekonomian Triwulan I Tahun 2023 tumbuh sebesar 16,50% (yoy atau sebesar 2,15% (qtq) dengan dominasi sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 16,50% (yoy) ini lebih besar dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,03% (yoy) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Dari sisi inflasi, pada Maret 2023 tercatat inflasi sebesar 5,11% (yoy), berada di atas angka inflasi nasional sebesar 4,97% (yoy), dengan kelompok transportasi sebagai penyumbang inflasi terbesar,” ungkap Tunas.
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara juga memaparkan perkembangan indikator kesejahteraan, yang terdiri dari Tingkat Kemiskinan per September 2022 sebesar 6,37%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2023 sebesar 4,60%, Tingkat Ketimpangan sebesar 0,031 poin, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 103,46, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106,52.
Realisasi Pendapatan APBN pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp842,28 Miliar dari target Rp3,41 Triliun, realisasi pendapatan didominasi oleh pendapatan perpajakan. Sementara itu untuk Belanja APBN terealisasi sebesar Rp3,13 Triliun dari pagu Rp16,8 Triliun, yang didominasi oleh belanja TKDD sebesar Rp2,2 Triliun. Dengan demikian, APBN Maluku Utara Triwulan I Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp2,28 Triliun. Dari sisi program pembiayaan, pada Triwulan I Tahun 2023, KUR telah tersalurkan sebesar Rp63,54 Miliar kepada 1000 debitur dengan sektor terbanyak pada perdagangan besar dan eceran. Sementara itu pada pembiayaan UMi pada Triwulan I Tahun 2023 telah tersalurkan sebesar Rp81 juta yang menjangkau 17 debitur.
Untuk APBD sendiri pada komponen pendapatannya terealisasi sebesar Rp2,07 Triliun dari target Rp15,60 Triliun, menurun sebesar 10,59% dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022 dan didominasi oleh pendapatan transfer. Sementara itu, untuk belanja terealisasi sebesar Rp1,49 Triliun dari pagu Rp15,9 Triliun yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Dengan demikian, terjadi surplus dari APBD sebesar Rp582,03 Miliar pada APBD.
Membahas terkait PAD dan TKDD, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 3,40%, sedangkan untuk porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 99,60%, artinya kemandirian fiskal Maluku Utara masih perlu ditingkatkan. Jika melihat local tax ratio Regional Maluku Utara, terjadi tren penurunan selama 5 tahun terakhir, dengan local tax ratio pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 0,31%, menurun dibandingkan dengan Tiriwulan I Tahun 2022 sebesar 0,72%. Untuk tax per capita Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar Rp333.425 dengan Kabupaten Halmahera Tengah yang meningkat signifikan.
Pada periode ini, terdapat pula pembahasan mengenai pengembangan ekonomi daerah di Maluku Utara, baik dalam pengembangan sektor usaha koperasi/UMKM maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengangkat Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama sebagai salah satu koperasi/UMKM yang bergerak di bidang perikanan, mulai dari penangkapan, distribusi, hingga pembudidayaan. Sementara itu pada sisi BUMD, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan, sebagai salah satu BUMD milik Kota Ternate yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, hal ini mengingat baru dibentuknya Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Maluku Utara.
Analisis tematik untuk KFR Triwulan I Tahun 2023 terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari tematik ketahanan pangan, program pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan sanitasi layak, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari ketahanan pangan sendiri, Maluku Utara masih perlu terus meningkatkan ketahanan pangannya, pasalnya nilai Indeks Ketahanan Pangan Maluku Utara masih berada di urutan ke 32 secara nasional dengan alokasi sebesar Rp50,13 Miliar pada tahun 2023 yang dianggarkan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk anggaran ketahanan pangan. Dari program pengelolaan sampah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada di atas angka nasional dengan kewenangannya yang berada di tingkat daerah dan dialokasikan sebesar Rp87,92 Miliar untuk tahun 2023 pada program manajemen limbah di Maluku Utara.
Pada sisi penyediaan air bersih dan sanitasi layak, Indeks Kualitas Air (IKA) Maluku Utara berfluktuasi rentang tahun 2016 hingga tahun 2021 dan mencapai angka 53,08 poin pada tahun 2021, lebih tinggi daripada angka IKA Nasional sebesar 52,82 poin. Akan tetapi, persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak dan memiliki akses terhadap sanitasi layak lebih rendah daripada nasional. Pada tahun 2023, alokasi anggaran Kementerian/Lembaga di Maluku Utara berkenaan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi layak sebesar Rp97,12 Miliar.
Lanjut ke PSN, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengangkat Kawasan Ekonomi Khsuus (KEK Morotai) sebagai The Hub to Indonesian, Asian, and Pacific Market. KEK Morotai ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. KEK Morotai memiliki luas 1.101,76 HA, yang terletak dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. PT Jababeka ditetapkan sebagai Badan usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Morotai.
Membahas isu terkini, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara juga menyajikan data terkait dengan perkembangan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) khususnya di Regional Maluku Utara. Sebagai salah satu bentuk minimalisir penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, hingga mengurangi idle cash, perlu diakselerasi pemanfaatan KKP Domestik. Secara nasional, jumlah transaksi KKP pada tahun 2022 sebesar Rp381,8 Miliar, dengan Maluku Utara hingga akhir Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp503,4 juta dan sampai 8 Juni 2023 tercatat sebesar Rp872,8 juta.
Dari pemaparan tadi, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara memberikan beberapa rekomendasi baik untuk Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk beberapa hal, mulai dari rekomendasi untuk ekonomi dan kesejahteraan regional yang berkaitan dengan menjaga angka inflasi, perluasan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), peningkatan local expenditure, hingga integrasi hulu ke hilir sektor pertanian dan perikanan. Untuk fiskal regional, diberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar, peningkatan PAD melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, akselerasi belanja DAK Fisik, penyempurnaan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Untuk pengembangan ekonomi daerah, diperlukan adanya perwujudan trickle down effect dari sektor industri pengolahan, pembentukan BUMD yang terlibat dalam supply chain industri pengolahan, hingga afirmasi kebijakan penyaluran pembiayaan KUR dan UMi. Untuk analisis tematik, diberikan rekomendasi berupa penanganan sampah rumah tangga melalui insentif dan disinsentif dari sampah rumah tangga, dukungan perluasan alternatif pembiayaan seperti pinjaman daerah maupun Kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) maupun swasta, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPA) dan pipa air minum bawah laut, pemanfaatan dana desa dan DAK fisik dalam mewujudkan sanitasi yang layak, hingga dukungan kebijakan penetapan KEK Pariwisata Tanjung Degila Morotai.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat di awal Tahun 2022 hingga akhir tahun Tahun 2022 meningkatkan optimisme dan keyakinan pelaku pasar terhadap melesatnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara untuk tahun 2023. Oleh karena itu, momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini perlu dioptimalkan untuk mewujudkan ekonomi Maluku Utara yang sejahtera, merata dan berkesinambungan, tentunya melalui sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, industri dan seluruh stakeholder terkait di regional Maluku Utara.” tutup Tunas di hadapan para hadirin dan media di wilayah Provinsi Maluku Utara. (itw/2306)
Asesmen Kajian Fiskal Regional melalui link https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/data-publikasi/artikel/3123-kajian-fiskalregional-kfr-maluku-utara-triwulan-i-tahun-2023.html
Asesmen perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara secara lengkap dapat diakses di http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/
