Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran satker Mitra kerja KPPN Kotabumi

di tempat

Menunjuk pasal 251 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, penentuan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran pada Kementerian/Lembaga memperhitungkan capaian indikator kinerja anggaran (nilai IKPA) dengan bobot 40%. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis IKPA s.d. 31 Juli 2023, terdapat 60 (enam puluh) satker yang memiliki nilai IKPA total dan/atau nilai salah satu indikator dalam IKPA yang masih belum optimal sesuai lampiran I surat ini; 
2. Terdapat 17 (tujuh belas) satker dengan nilai IKPA dibawah 90 sampai dengan 31 Juli 2023 sesuai lampiran II surat ini. Sesuai PER-5/PB/2022 pasal 17, nilai 89 merupakan batasan nilai terendah untuk mendapatkan predikat Baik; 
3. Hasil analisis per-indikator dalam IKPA telah dihimpun sesuai lampiran III surat ini, yaitu: 

   • Hasil Analisis per-Indikator IKPA	Jumlah Satker
     Nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA dibawah 70	47 satker
     Nilai indikator Penyerapan Anggaran dibawah 80	22 satker
     Nilai indikator Belanja Kontraktual dibawah 95	4 satker
     Nilai indikator Penyelesaian Tagihan dibawah 95	3 satker
     Nilai indikator Pengelolaan UP/TUP dibawah 95	7 satker

4. Dalam rangka menjaga nilai IKPA, Kuasa Pengguna Anggaran agar segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 
   1. Untuk menjaga nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA, satker agar menyesuaikan penyerapan anggaran bulan Agustus s.d. September 2023 dengan rencana penarikan dana (RPD) dalam halaman III DIPA yang sudah diajukan. Data RPD halaman III DIPA seluruh satker sesuai revisi DIPA terakhir dapat diakses melalui s.id/ingokpay . 
   2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sekaligus RPD untuk triwulan IV dengan lebih akurat, serta mengajukan pemutakhiran RPD di halaman III DIPA melalui mekanisme Revisi DIPA ke Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebelum 10 Oktober 2023. 
   3. Untuk menjaga nilai indikator Penyerapan Anggaran, satker agar meningkatkan realisiasi anggaran sesuai target yang sudah ditetapkan setiap triwulan. Adapun untuk triwulan III, target penyerapan satker bervariasi sesuai komposisi pagu masing-masing dengan titik aman minimal 74%. 
   4. Untuk menjaga nilai indikator Belanja Kontraktual, satker agar mengutamakan penggunaan UP/TUP untuk pembayaran kontrak Belanja Modal dengan nilai dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang statusnya belum didaftarkan ke KPPN Kotabumi mulai bulan Agustus s.d. Desember 2023. 
   5. Untuk menjaga nilai indikator Penyelesaian Tagihan, satker agar mengajukan SPM-LS Kontraktual ke KPPN Kotabumi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal BAST/BAPP. 
   6. Untuk menjaga nilai indikator Pengelolaan UP/TUP, satker dapat mengambil langkah-langkah berikut: 
      1. Memastikan revolving UP (pengajuan SPM-GUP) ke KPPN minimal setiap 20 hari kalender (3 kali dalam 2 bulan); 
      2. Apabila terlalu sulit untuk mengajukan SPM-GUP setiap 20 hari kalender, maka satker dapat mengurangi/memotong nilai UP dengan cara menyetor sebagian UP yang akan dipotong ke mpn.kemenkeu.go.id dengan menggunakan akun Pengembalian UP (akun 815111 untuk UP RM dan 815113 untuk UP PNBP); 
      3. Sebelum mengajukan SPM-GUP, satker agar terlebih dahulu memeriksa ke tautan s.id/ingokpay untuk mengetahui nilai minimal SPM-GUP yang harus diajukan pada hari tersebut sehingga dapat memperoleh nilai maksimal untuk penilaian proporsi GUP disebulankan; 
      4. Memastikan dalam setiap pengajuan TUP harus habis dipergunakan seluruhnya, sehingga tidak ada setoran sisa TUP. 

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

DOWNLOAD S-633 :