Instrumen kode etik dan kode perilaku Pegawai ini, terdapat istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk Pegawai Negeri Sipil dan kementerian/lembaga/instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bangsa, dan negara.
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/ atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah tim yang bersifat tidak tetap (ad hoc) yang dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh pegawai berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.
5. Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disebut UKI, adalah Bagian/Bidang/Seksi yang melaksanakan tugas kepatuhan internal di tiap-tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain yang ditunjuk/memenuhi ketentuan.
8. Pimpinan Tinggi Madya di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
9. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, dan Kepala Kantor Wilayah.
10. Jabatan Administrator di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, dan Kepala KPPN.
11. Jabatan Pengawas di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

1. Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2. Pemantauan Pengendalian Intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu.
3. Manajemen adalah pimpinan, seluruh pegawai beserta pihak pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja.
4. Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern merupakan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada masing masing unit Eselon I, Eselon II maupun unit Eselon III yang ditunjuk atau memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern.
5. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) adalah kebijakan/prosedur untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam suatu entitas. Aktivitas pengendalian dilaksanakan antara lain meliputi: pemberian persetujuan (approval), otorisasi ( authorization), verifikasi ( verification), reviu atas kinerja operasi (review of operating performance), pengamanan aktiva (security of asset), dan pemisahan tugas (segreration of duties)
6. Pengendalian Utama (key control) merupakan pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan system pengendalian intern dalam mencapai tujuan proses bisnis yang ditetapkan. Pengendalian utama sering memiliki satu atau dua karakteristik sebagai berikut:
   1. kegagalan pengendalian tersebut akan mempengaruhi tujuan proses bisnis dan tidak dapat dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian pengendalian yang lain; dan/atau
   2. pelaksanaan pengendalian tersebut akan mencegah atau mendeteksi kegagalan sebelum kegagalan tersebut memiliki pengaruh material terhadap tujuan proses bisnis.
7. Pemantauan Pengendalian Utama adalah kegiatan bagian dari pemantauan yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa suatu pengendalian utama telah cukup dari sisi rancangannya dan efektif pelaksanaannya.
8. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.
9. Pengendalian Risiko (Risk Control) adalah suatu kerangka pengawasan yang dapat digunakan organiasi untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kajian yang tidak diinginkan.
10. Lingkungan pengendalian (control environment) menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan orang orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.
11. Penilaian risiko (risk assessment) merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.
12. Aktivitas pengendalian (control activity) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan.
13. Informasi dan komunikasi (information and communication) merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
14. Pemantauan (monitoring) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu.
15. Kondisi spesifik lokal, adalah kekhususan yang dimiliki masing masing daerah terhadap risiko yang kemungkinan muncul hanya di daerah tersebut.
16. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
17. Instrumen adalah alat atau sistem yang digunakan untuk membentuk integritas dan mencegah terhadap tindakan korupsi sehingga organisasi dapat berjalan ke arah yang diinginkan oleh unit organisasi.
18. Integritas adalah cara berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip prinsip moral.
19. Instrumen inti adalah alat yang digunakan untuk memastikan tingkat Integritas pada level yang tinggi, mendeteksi dan bereaksi secara tepat terhadap kesenjangan dan pelanggaran terhadap Integritas.
20. Instrumen komplemen adalah alat yang digunakan sebagai pelengkap Instrumen Inti dalam menerapkan Integritas lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar Instrumen Inti dapat terus dijalankan sebagaimana mestinya.
21. Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaaan adalah suatu kerangka dengan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat Integritas terutama dalam meningkatkan pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
22. Penyimpangan/permasalahan Integritas adalah perilaku yang melanggar standar perilaku atau harapan dari suatu kelompok atau masyarakat dalam hal ini dalam pelaksanaan integritas. Contoh dari perilaku tersebut antara lain: pelanggaran kode etik, disiplin pegawai, insiden fraud , insiden kesalahan error ) dan korupsi.
23. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

1. PERMASALAHAN
   1. Keterbatasan yang melekat (inherent limitations) pada pelaksanaan pengendalian internal dilapangan:
      1. Pengendalian intern melibatkan proses pengambilan keputusan oleh manusia yang bisa saja salah pertimbangan
      2. Pengendalian internal tidak berfungsi karena ada gangguan (breakdown).
      3. Pengendalian internal mempertimbangkan aspek biaya, waktu, dan manfaat
   2. Adanya kolusi dalam pengendalian internal
   3. Manajemen berpeluang mengabaikan atau mengesampingkan
   4. pengendalian internal
2. LANGKAH KONKRET YANG DILAKUKAN DALAM INSTRUMEN PENGENDALIAN INTERNAL
   1. Pengendalian Internal dalam pengembangan instrumen sekurang-kurangnya memiliki karakteristik :
      1. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan visi dan misinya.
      2. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
      3. kegiatan pengendalian yang dilakukan disesuaikan dengan sifat khusus
      4. dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
      5. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
      6. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
      7. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan
   2. Tahapan-tahapan yang dapat dilaksanakan dalam pengembangan instrumen Pengendalian Internal sebagai berikut :
      1. Pemahaman Proses Bisnis
         • mereviu dan memahami kebijakan dan prosedur yang ada
         • mereviu dan memahami dokumentasi terkait sistem informasi
         • melaksanakan wawancara atau tanya jawab dengan pegawai yanng terlibat dalam suatu proses
         • melaksanakan observasi cara menjalankan suatu aktivitas untuk mengetahui keseuaian antara dokumen kebijakan dan prosedur dengan kondisi sesungguhnya
         • melaksanakan observasi pada saat transaksi di-input dalam sistem atau aplikasi
         • menelusuri proses secara end-to-end, mulai dari suatu transaksi diinisiasi, dicatat, diotorisasi, diolah, dan dilaporkan; dan melakukan pemetaan proses bisnis sesuai dengan langkah (tahapan) yang ada pada SOP dan/atau peraturan/kebijakan tertulis
      2. Identifikasi “apa yang bisa salah” (what can go wrong)
      3. Identifikasi Pengendalian
      4. Identifikasi Pengendalian Utama (Key Control) dengan karakteristik :
         • Kegagalan pengendalian tersebut akan mempengaruhi tujuan kegiatan dan tidak dapat dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian-pengendalian yang lain; dan/atau
         • Pelaksanaan pengendalian tersebut akan mencegah atau mendeteksi kegagalan sebelum kegagalan tersebut memiliki pengaruh material terhadap tujuan kegiatan
      5. Menyusun Matriks Pengendalian Utama dalam rangka pelaksanaan
         • Pengendalian Intern dengan langkah kongkret :
         • Menjaga keamanan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara
         • Memeriksa ketepatan dan kebenaran atau keandalan data akuntansi
         • Meningkatkan atau mendorong efisiensi operasi kegiatan
         • Mendorong ditaatinya ketentuan atau proses bisnis yang telah ditetapkan

1. Egalitarianisme, yaitu Paham Kesetaraan. Berasal dan i bahasa Perancis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata sifat "egaliter". Egalitarianisme sendiri memiliki dua arti. Pertama doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat. Kedua, asas pendirian yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda yang mempunyai bermacam-macam anggota sebenarnya relatif sama.
2. Egalitarian, merupakan orang yang menganut atau menyebarluaskan ajaran Egalitarianisme.

1. Membangun suasana kondusif dengan semakin baiknya kerjasama, terciptanya keharmonisan, sekaligus work environment yang baik.
2. Menghilangkan ego sektoral pada setiap struktur organisasi DJPb.
3. Menumbuhkembangkan keharmonisan komunikasi yang efektif antargenerasi pada pegawai DJPb.

1. Menyampaikan sosialisasi dan internalisasi terkait Budaya Egaliter secara terus menerus.
2. Memberikan penguatan kepada pegawai melalui program ceramah, mentoring, pembekalan, dan bimbingan mental untuk memperbaiki sikap dan perilaku pegawai
3. Melibatkan semua pegawai untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengimplementasikan Budaya Egaliter sehingga pegawai memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku.
4. Melibatkan semua pegawai di unitnya untuk menjadi motor penggerak Budaya Egaliter.
5. Menjadikan role model dalam implementasi Budaya Egaliter

1. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya
2. Pimpinan pada DJPb adalah Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur dan Kepala Kantor di lingkungan DJPb.
3. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli/diperoleh dari beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
4. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil (termasuk calon pegawai negeri sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Atasan Langsung bagi PNS adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang membawahi pegawai.
6. Unit Kepatuhan Internal (UKI) adalah bagian/bidang/seksi   yang   melaksanakan   tugas kepatuhan internal di tiap-tiap unit kerja lingkup DJPb.
7. Pemangku Kepentingan (Stakeholder) adalah pihak- pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan DJPb.
8. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan DJPb, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
9. Kepentingan pribadi/vested interest adalah keinginan/kebutuhan  pegawai  mengenai  suatu  hal yang bersifat pribadi
10. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya.
11. Penyalahgunaan wewenang adalah pembuatan keputusan atau tindakan pegawai yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas wewenang yang diberikan oleh peraturan/perundang-undangan.
12. Perangkapan Jabatan adalah pegawai yang memegang jabatan lain yang memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
13. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya.
14. Kelemahan Sistem adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi DJPb

1. Gratifikasi;
2. Kelemahan Sistem;
3. Penyalahgunaan wewenang;
4. Personal Interest, meliputi kepentingan pribadi (vested interest) dan hubungan afiliasi;
5. Perangkapan Jabatan.

1. Identifikasi Konflik Kepentingan

   1. Pegawai yang berpotensi menghadapi konflik kepetingan dalam pelaksanaan tugasnya, wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi konflik kepentingan. Diawali dengan melakukan telaahan awal terhadap potensi konflik kepentingan, kemudian merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan
   2. Unit Kerja Melaksanakan identifikasi potensi konflik kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dari hasil identifikasi potensi konflik kepentingan dikeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pencegahan
2. Pencegahan Konflik Kepentingan
   1. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi : Mendorong kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Konflik Kepentingan
   2. Standard Operational Procedure : Upaya pencegahan terjadinya Konflik Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP). Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Konflik Kepentingan.
   3. Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan : Setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan
   4. Kode Etik dan Kode Perilaku : Pemutakhiran Kode Etik dan Kode Perilaku terutama yang terkait dengan larangan-larangan yang berhubungan dengan konflik kepentingan
   5. Pengungkapan / Deklarasi / Pelaporan : Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Konflik Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan
   6. Pemanfaatan Teknologi Informasi : Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pengambilan keputusan/tindakan dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan transparan.
3. Penanganan Konflik Kepentingan
   1. Dugaan terjadinya konflik kepentingan diperoleh dari pengaduan/temuan.
   2. Pengaduan di atas terdiri atas:
      • Pengaduan dari pegawai
      • Pengaduan dari masyarakat
   3. Temuan terdiri atas:
      • Temuan atasan langsung
      • Temuan UKI
   4. Pengaduan dan temuan atasan langsung disampaikan ke UKI masing-masing unit kerja untuk dilakukan penelaahan ada tidaknya konflik kepentingan.
   5. Staf/pejabat pengawas pada UKI melakukan penelaahan awal yang memuat paling sedikit subjek yang terlibat, kronologis/uraian konflik kepentingan, dan penyebab konflik kepentingan.
   6. Penelaahan awal disampaikan ke pimpinan UKI untuk dianalisis dan ditetapkan ada/tidaknya konflik kepentingan oleh pimpinan UKI.
   7. UKI unit kerja dapat berkonsultasi dengan UKI satu tingkat di atasnya dalam hal tidak dapat menetapkan ada/tidaknya konflik kepentingan
   8. Apabila Pimpinan UKI unit kerja menetapkan terdapat konflik kepentingan, UKI berkoordinasi dengan atasan langsung/pimpinan unit kerja untuk menetapkan bentuk pengendalian/pengelolaan konflik kepentingan tersebut.
   9. Pengendalian/pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan cara:
      • Atasan langsung/Pimpinan unit kerja meminta pegawai yang terlibat untuk tidak meneruskan kegiatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
      • Pegawai yang terlibat membuat Surat Pernyataan Konflik Kepentingan bahwa yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
      • Apabila pegawai yang bersangkutan diketahui masih melakukan tindakan yang terkait konflik kepentingan, Pimpinan unit kerja:
        1. melarang pegawai dimaksud untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi konflik kepentingan tersebut.
        2. Mencabut akses pegawai ke aplikasi/system.
        3. Mencabut ijin penggunaan aset BMN.
        4. Memindahkan pegawai atau merekomendasikan pejabat yang terlibat untuk dimutasi dari posisi/jabatan saat ini.
      • Tindakan oleh atasan langsung/Pimpinan unit kerja terkait pengendalian/pengelolaan konflik kepentingan tidak menghentikan proses pelanggaran disiplin / kode etik terhadap pegawai yang terlibat.
   10. Konflik kepentingan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diproses sesuai dengan ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku PNS di lingkungan Kementerian Keuangan.
   11. Konflik kepentingan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai diproses sesuai dengan ketentuan mengenai disiplin pegawai.
   12. Proses dan tindak lanjut penanganan konflik kepentingan disampaikan dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan

Istilah-istilah penting yang berkaitan dengan Instrumen Pengadaan Barang/Jasa, antara lain:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dan i PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan! atau e-purchasing.
10. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
13. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
14. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
18. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
20. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
21. Tender/ Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dan i pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
24. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola

1. Tahap Perencanaan
   1. Rencana pengadaan tidak sesuai dg kondisi dan kebutuhan
   2. Rencana pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan suatu produk atau kontraktor tertentu
   3. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat
   4. HPS dibuat penyedia barang/jasa
   5. Melakukan pemecahan paket pekerjaan
2. Tahap Pengadaan
   1. HPS tidak menggunakan data dukung yg dapat dipertanggungjawabkan
   2. PPK tidak menyusun HPS
   3. Menyusun spesifikasi teknis yang mengacu ke satu merk tertentu
   4. Melakukan penunjukkan langsung tidak sesuai ketentuan
   5. Terdapat penyimpangan pada proses pelelangan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan
3. Tahap Pelaksanaan
   1. Penyedia barang/jasa merupakan family dari pengguna barang/jasa
   2. Penyedia barang/jasa sudah mulai mengerjakan pekerjaan tetapi belum dilakukan penandatanganan kontrak dan/atau SPMK
   3. Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak
   4. Pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan

1. Kriteria modernisasi dan inovasi yang berintegritas
   1. Modernisasi dan inovasi proses bisnis bersifat nasional berbasis teknologi informasi dan non teknologi informasi ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Perbendaharaan. Inovasi yang berbasis teknologi informasi dan non teknologi informasi dalam pengembangannya dapat melibatkan direktorat teknis yang lain.
   2. Modernisasi dan inovasi proses bisnis, baik yang berbasis teknologi informasi maupun berbasis non teknologi informasi yang dibuat oleh masing-masing unit kerja secara mandiri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. Modernisasi dan inovasi proses bisnis yang disusun harus terkait dengan tugas dan fungsi, relevan dengan layanan, dan memenuhi standar layanan.
      2. Modernisasi dan inovasi proses bisnis yang akan disusun harus dapat mempercepat, memperlancar, mempermudah pelayanan namun tetap dapat terjaga integritas dan akuntabilitas kerja.
      3. Modernisasi dan inovasi proses bisnis yang disusun harus bersifat mudah dipakai (user friendly), cenderung bisa digunakan dalam waktu yang lama (long lasting), dan bisa dipakai oleh semua pemangku kepentingan (Implemented).
      4. Lebih Mengutamakan replikasi/duplikasi modernisasi dan inovasi proses bisnis sejenis yang sudah ada daripada menyusun/ membuat sendiri.
      5. Modernisasi dan inovasi proses bisnis mandiri yang disusun dalam bentuk pelengkap proses bisnis induk dapat dijalankan setelah disusun SOP pelengkap dan diketahui oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk perubahan proses bisnis induk juga harus mendapat penetapan dan i kantor pusat sebelum dijalankan.
      6. Modernisasi dan inovasi proses bisnis yang disusun harus mempertimbangkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana.
      7. Modernisasi dan inovasi proses bisnis yang disusun dengan menggunakan media sosial harus dibuat pedoman yang jelas untuk menghindari konflik.
2. Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dalam implementasi instrumen modernisasi dan inovasi proses bisnis layanan perbendaharaan.
   1. Identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan : Identifikasi kebutuhan terkait proses layanan perbendaharaan dapat diperoleh dari pihak internal maupun pihak eksternal.
   2. Penentuan alternatif : Penentuan alternatif yaitu mengumpulkan berbagai alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam menjawab permasalahan, antara lain dengan melakukan perbaikan proses bisnis layanan yang sudah ada atau melakukan penyempurnaan.
   3. Analisis efisiensi dan efektivitas:
      1. Penentuan target inovasi : Penentuan target inovasi dilakukan dengan cara menggali atau mengumpulkan masukan terkait ide inovasi yang berasal dari pihak internal dan eksternal. Selanjutnya memilih ide inovasi untuk dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
      2. Penentuan kebutuhan dana : Penentuan kebutuhan dana dalam melakukan pembangunan inovasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dengan dana yang efisien diharapkan mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengguna layanan.
      3. Prediksi kebergunaan (lama penggunaan) : Prediksi kebergunaan adalah analisis terkait jangka waktu kegunaan inovasi berdasarkan perkembangan teknologi, kepentingan masyarakat atau tugas dan fungsi unit kerja.
   4. Pelaksanaan pembangunan atau pengembangan/penyempurnaan inovasi : Pelaksanaan pembangunan atau pengembangan/penyempurnaan inovasi diawali mulai dari perencanaan, desain inovasi, siapa yang terlibat, dan sumber daya apa saja yang akan digunakan.
   5. melakukan audiensi dengan pemangku kepentingan melalui sosialisasi rancangan yang telah dibangun dan sekaligus mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan inovasi. Setelah selesai pembangunan inovasi, untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan diperlukan masukan untuk pendetailan sekaligus efektifitas inovasi sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi.
   6. Uji coba implementasi (melibatkan pemangku kepentingan) : Uji coba dilaksanakan untuk memperoleh penilaian dari pemangku kepentingan atas kehandalan, kemanfaatan, kendala dan solusi yang memungkinkan diterapkan dalam mengatasinya.
   7. Reviu kelayakan (melibatkan pemangku kepentingan) : Reviu kelayakan suatu inovasi dilakukan dengan melibatkan pihak internal dan pihak eksternal selaku pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh atas inovasi tersebut.
   8. Penentuan alat monitoring dan tolok ukur keberhasilan. : Penentuan alat monitoring dan tolok ukur keberhasilan harus relevan dengan inovasi yang diterapkan. Bagaimana inovasi tersebut mampu meningkatkan kinerja pelayanan dan mampu meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.
   9. Implementasi secara penuh. : Implementasi secara penuh dilaksanakan setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan seperti disebut diatas termasuk saran/ masukan dari pemangku kepentingan dan penyempurnaan atas kendala yang mungkin ditemukan setiap saat.

1. Kecurangan atau Fraud adalah tindak penyimpangan clan/ atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan.
2. Program Deteksi Kecurangan (Red Flags) adalah rangkaian mekanisme, kegiatan clan proses yang dilakukan oleh manajemen (sebagai first line) dan UKI (sebagai second line) untuk mencegah adanya kecurangan dengan mengidentifikasi petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut (red flags).
3. Deteksi (Detection) adalah langkah-langkah yang dirancang untuk mengungkap insiden penyimpangan integritas sedekat mungkin dengan waktu ketika insiden tersebut terjadi, atau sebelum insiden terjadi dengan mengidentifikasi upaya atau tindakan dalam persiapan.
4. Fraud Risk Scenario, yang selanjutnya disingkat FRS, adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud.
5. Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

1. Instrumen Preventif
   • Instrumen preventif merupakan instrumen pengawasan dalam rangka upaya pencegahan terjadinya kecurangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penilaian risiko kecurangan/fraud risk assessment, yaitu proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal (ACFE, 2016).
   • Fraud Risk Assessment (sesuai format KEP-253/PB/2020) bertujuan membantu pimpinan unit kerja untuk mengidentifikasi aktivitas / proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal.
2. Instrumen Edukatif
   • Instrumen edukatif dilandasi suatu pemikiran bahwa kejadian korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah dan diketahui oleh pihak di luar organisasi (anggota masyarakat). Terkait hal tersebut, kepedulian individu/ public perlu ditingkatkan agar dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi harus terus dibangun sebagai upaya dini pencegahan korupsi.
   • Instrumen ini dapat diimplementasikan dengan kegiatan Sosialiasi Program Antikorupsi. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada internal maupun eksternal (mitra kerja) mengenai hal-hal terkait korupsi dan membangun kepedulian agar seluruh pihak yang berkaitan dengan unit kerja berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
   • Strategi ini dilandasi suatu pemikiran logis bahwa peristiwa korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dan dicegah. Kegiatan ini dirancang dengan sasaran definitif pada fokus kelompok/topik yang berbeda setiap kegiatan terutama topik-topik mengenai pelaksanaan proses bisnis/aktivitas yang rawan dengan kecurangan.

1. Record Keeping adalah suatu proses pembuatan / penciptaan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumentasi atas informasi yang diperoleh dan i seluruh aktivitas deteksi dan investigasi yang telah dilaksanakan.
2. Record adalah dokumen yang memiliki nilai bukti (evidence) sebagai hasil dari tugas dan fungsi, serta berhubungan langsung dengan misi., kegiatan, dan,aktivitas organisasi.
3. Record keeping system adalah prosedur sistematis dimana record suatu organisasi dibuat,. ditangkap, dipelihara dan dihapuskan.
4. Prinsip record keeping adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan pedoman untuk melakukan. pencatatan.
5. Peristiwa adalah sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan integritas.
6. First line adalah pimpinan unit kerja.
7. Second line adalah unit penyelenggara kepatuhan internal.
8. Pemantauan adalah prosedur penilaian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau mengukur pengaruh dan i kegiatan yang sedang berlangsung tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas
9. Validasi adalah proses pembuktian kebenaran informasi atas sebuah peristiwa.
10. Perekaman adalah proses merekam informasi yang akurat atas sebuah peristiwa ke dalam sistem pencatatan.
11. Reviu adalah proses evaluasi yang dila.kukan dengan cara membandingkan pencatatan pada periode pencatatan dengan periode sebelumnya dan memberikan perhatian khusus pada informasi yang bersifat spesifik.
12. Penindakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah peristiwa pelanggaran.

1. Menetapkan level supervisor, administrator dan user pencatatan beserta peran, tanggung jawab, dan kewenangannya.
   1. Supervisor adalah koordinator Unit Kepatuhan yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan atas pelaksanaan record keeping serta validitas dan akuntabilitas record.
   2. Administrator adalah staf pada Unit Kepatuhan yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan untuk merekam/mencatat peristiwa pelanggaran integritas ke dalam record keeping.
   3. User adalah pengguna hasil record keeping yang terdiri dari:
      • Manajerial yaitu pimpinan unit kerja menggunakan hasil record keeping untuk pengambilan keputusan dalam rangka penguatan integritas pegawai.
      • Pegawai/staf menggunakan basil, record keeping untuk pembelajaran.
2. Membuat SOP pencatatan (record keeping).
   • Standard Operating Procedure dalam Record Keeping disusun berdasarkan level pihak yang terlibat (supervisor, administrator, dan user) dan tahapan dalam proses record keeping (capture, check, record, review, dan act).
3. Menetapkan ruang lingkup pencatatan (record keeping) Record keeping dilaksnakan atas peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa pelanggaran integritas dan bertujuan untuk penguatan integritas.
   • Membuat kertas kerja pencatatan (record keeping) secara manual. Kertas kerja record keeping dibuat dalam 2 (dua) format, yaitu:
     1. Kertas Kerja Pengaduan
     2. Kertas Kerja Penyelesaian Pengaduan
4. Menggunakan aplikasi terkait record keeping yang dikembangkan secara terpusat.
   • Bentuk implementasi pencatatan (record keeping) dengan tahapan sebagai berikut:
     1. Capture, yaitu menangkap kegiatan atau peristiwa yang berpotensi dan/atau melanggar integritas pegawai.
     2. Check, yaitu memeriksa bahwa informasi telah lengkap dan benar sehingga informasi siap direkam..
     3. Record, yaitu merekam kegiatan atau peristiwa yang sudah pasti berpotensi dan! atau melanggar integritas pada format dan waktu yang tepat.
     4. Review, yaitu melakukan perbandingan catatan pada periode review dengan periode sebelumnya dan memberikan perhatian khusus terhadap informasi yang spesifik.
     5. Act, yaitu melakukan tindakan jika informasi menunjukkan terjadinya potensi dan/atau pelanggaran integritas.

1. Whistleblower adalah pelapor pelanggaran (bahasa Inggris: whistleblower), atau disingkat sebagai Pelapor, adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan pegawai atau, mantan pegawai ASN atau PPNPN, pekerja, atau anggota dan i suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang;
2. Pengaduan/Penyingkapan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau melanggar peraturan organisasi, perbuatan tidak etis/tidak semestinya atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi;
3. Pelapor adalah setiap insan pegawai internal, pegawai stakeholder penerima layanan organisasi termasuk masyarakat atau pihak (orang/lembaga) lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan/aktivitas layanan dan dalam hal ini
4. nielakukan pengaduan/ penyingkapan sesuai dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran ( Whistleblowing System);
5. Terlapor adalan setiap insan pegawai, pegawai stakeholder penerima layanan termasuk masyarakat atau pihak (orang/lembaga) lainnya yang terkait dengan kegiatan/aktivitas perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan/ SOP layanan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian negara;
6. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi dimana pegawai ASN yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat merugikan negara dan mempengaruhi kualitas dan kinerja yang sesuai peraturan atau ketetapan SOP;
7. Gratifikasi atau Tindakan Penyuapan adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, yang dilakukan oleh pegawai ASN atau PPNPN terkait dengan layanan dalam wewenang/jabatannya di organisasi, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentinga.n yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme pegawai yang bersangkutan;
8. Perbuatan Curang adalah perbuatan tidak jujur yang meliputi tindakan antara lain penipuan, pemalsuan, penyembunyian atau penghilangan dokumen/ laporan penting organisasi yang dilakukan oleh pegawai ASN/PPNPN sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap negara maupun pihak lainnya;
9. Indikasi Awal adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya;
10. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

1. Ruang lingkup
   • Prosedur dalam sistem manajemen pengaduan ini memberikan panduan dalam menangani aduan dan perlindungan terhadap whistleblower atas aduan terkait dengan layanan, •kebijakan, maupun kode etik pejabat/pegawai dalam memberikan layanan kepada stakeholder maupun dalam keseharian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem manajemen pengaduan ini berlaku untuk seluruh pejabat/pegawai DJPb yang menerima pengaduan dan/stakeholder baik internal maupun eksternal.
2. Sistem Manajemen Pengaduan dan Perlindungan
   • Langkah-langkah:
     1. Pembentukan Tim Penerima Pengaduan (Whistleblowing system-WBS) di level UKI-P, UKI-W, dan UKI-El dan Tim Perlindungan bagi whistleblower di level UKI-El;
     2. Penyediaan sarana pengaduan seperti nomor telepon, website, email, sms, Whatsapp, kotak surat, dan lain-lain;
     3. Sistem secara teknis menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pengadu/pelapor. Agar lebih menjamin kerahasiaan, sistem harus memfasilitasi agar pelapor tidak mungkin dilacak oleh terlapor atau pelaku;
     4. Pelapor akan mendapatkan tanggapan dan respon atas laporan/pengaduan yang disampaikan. Respon terhadap laporan/pengaduan akan disampaikan maksimal 2 hari kerja sejak aduan diterima;
     5. Dalam hal diperlukan, pengelola aduan akan meminta data tambahan atau melakukan konfirmasi atas aduan yang disampaikan, apabila dalam jangka waktu 2 hari kerja pelapor tidak menanggapi respon petugas atas laporan/pengaduannya, maka pengelola aduan akan menyelesaikan proses verifikasi atas laporan/pengaduan yang disampaikan pada sistem berdasarkan data yang tersedia;
     6. Petugas penerima pengaduan akan melakukan verifikasi laporan/pengaduan pada sistem pengaduan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja dan i sejak laporan/pengaduan diterima.
     7. Sistem harus memfasilitasi bagi pelapor untuk mengetahui tindak lanjut dan i laporan yang disampaikan;
     8. Sistem juga harus menyediakan fitur permohonan perlindungan pelapor.
3. Pengembangan instrumen Manajemen Pengaduan dan Perlindungan Whistleblower, antara lain:
   • Manajemen Pengaduan dengan IT
     1. Program Perlindungan Whistleblower.
     2. Mekanisme Perlindungan Whistieblower

1. Reviu Independen merupakan kegiatan penilaian secara menyeluruh yang dilakukan oleh pihak independen UKI-E 1 terhadap kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Reviu terkait substansi bisa diartikan sebagai penilaian terhadap isi dan pokok kebijakan yang ditetapkan, apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penting dan benar-benar dibutuhkan.
3. Reviu terkait implementasi bisa diartikan sebagai penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah dapat dilaksanakan, diawasi maupun dipertanggungjawabkan.
4. Reviu terkait dampak pelaksanaan dapat diartikan sebagai penilaian atas hasil yang dicapai dan/kebijakan tersebut, dimana hasilnya dapat dirasakan, diukur, maupun terlihat adanya perubahan setelah adanya kebijakan tersebut.

1. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam implementasi instrumen Reviu Independen UKI-E1 , yaitu:
   1. UKI-E1 menetapkan kebijakan yang akan direviu;
   2. Reviu dilaksanakan dengan membentuk Tim Reviu Independen;
   3. Tim Reviu Independen dibentuk berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja pada UKI yang bersangkutan;
   4. Dalam hal dan pertimbangan tertentu, dan/atau dalam rangka efektivitas pelaksanaan reviu, Pimpinan Unit Kerja pada UKI-El dapat mendelegasikan pelaksanaan reviu independen kepada UKI-W untuk melaksanakan reviu pada unit kerja lingkup wilayah kerjanya;
   5. Pimpinan Unit Kerja pada UKI yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas adalah:
      1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pimpinan Unit Kerja pada UKI-El;
      2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pimpinan Unit Kerja pada UKI-W.
   6. Kegiatan Reviu Independen dilaksanakan oleh:
      1. UKI-E1 dengan unit in charge Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kegiatan reviu independen pada seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
      2. UKI-E1 dapat mendelegasikan pelaksanaan Reviu Independen kepada UKI-W dengan unit in charge Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk kegiatan reviu independen pada unit kerja vertikal Kantor Wilayah berkenaan;
      3. UKI-E1 dapat meminta UKI-W untuk melakukan peer review terhadap Kanwil lain yang ditunjuk (non resiprokal), berdasarkan surat tugas pimpinan unit kerja UKI-El;
      4. Apabila dipandang perlu, dalam pelaksanaan reviu independen dapat melibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar UKI-W sebagai anggota Tim Reviu (PNS pada Kantor Pusat, Kanwil dan KPPN) dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi teknis/keterkaitan dengan materi reviu, berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJPb berkenaan.
   7. UKI-E1 menetapkan Petunjuk Teknis Reviu sebagai pedoman reviu independen UKI-El dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil reviu. Hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
      1. Tahap Perencanaan, terdiri dari kegiatan:
         • penyusunan program kerja reviu yang mencakup jadwal dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan;
         • penentuan objek reviu, ruang lingkup dan metode yang digunakan, antara lain berdasarkan fraud risk scenario (FRS), critical issue, arahan Menteri/ pimpinan;
         • pembentukan tim reviu berikut pembagian tugasnya; dan
         • pengumpulan data dan informasi awal.
      2. Tahap Pelaksanaan, terdiri dan i kegiatan;
         • penelaahan kesesuaian data (yang telah diperoleh sebelumnya);
         • identifikasi permasalahan;
         • pengumpulan informasi dan i unit kerja/pihak terkait; dan
         • penyusunan rekapitulasi hasil reviu.
      3. Tahap Pelaporan, meliputi:
         • Penyusunan catatan hasil reviu (CHR); dan
         • penyampaian hasil reviu.
      4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu, terdiri dari kegiatan:
         • melakukan monitoring kesesuaian tindak lanjut rekomendasi hasil reviu;
         • menilai hasil tindak lanjut; serta
         • menetapkan status penyelesaian tindak lanjut (selesai/ dalam proses/belum sesuai).
2. Bentuk dan contoh implementasi instrumen Reviu Independen UKI-El antara lain
   1. Reviu independen dilaksanakan secara berjenjang dengan memperhatikan jenis kebijakan dan penugasan, yaitu merupakan tugas fungsi utama, special mission, atau bentuk penugasan lainnya;
   2. Reviu independen terhadap penerapan kebijakan baru berskala nasional, misalnya implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP); dan
   3. Reviu independen terhadap penerapan kebijakan pada area dan fungsi tertentu, misalnya mekanisme penetapan tarif BLU.
3. Ruang lingkup objek reviu independen:
   1. Ruang lingkup reviu independen UKI-E 1 mencakup kebijakan di DJPb berupa peraturan, pedoman teknis, sistem informasi, dan/atau SOP yang menjadi objek reviu berdasarkan:
      1. Arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
         • Arahan tersebut dapat berupa instruksi langsung atau penugasan khusus, dan/atau arahan pimpinan dalam bentuk lainnya.
      2. Kebutuhan organisasi dan/atau berdasarkan urgensi permintaan dari unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah dieskalasikan kepada pimpinan;
         • Dalam hal ini, reviu independen dilaksanakan UKI-E1 berdasarkan pertimbangan urgensi pelaksanaan kebijakan dan permintaan unit kerja yang bertanggung jawab atas keberhasilan kebijakan tersebut.
      3. Laporan hasil pengawasan internal dan i aparat pengawasan fungsional.
         • UKI-E 1 dapat melaksanakan reviu independen berdasarkan hasil rekomendasi clan/ atau temuan auditor atas pelaksanaan kebijakan tertentu guna menguji kelayakan kebijakan tersebut;
      4. Hal-hal lain seperti laporan pengactuan, dan informasi yang berkembang di masyarakat yang menjadi perhatian pimpinan;
      5. Hasil Pemantauan Pengendalian Internal oleh UKI.
         • Reviu independen dapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan pengendalian internal guna mengantisipasi potensi penyimpangan akibat pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan.
   2. Mekanisme Teknis Pelaksanaan Reviu
      1. Penyusunan proposal clan program kerja reviu sesuai kebijakan yang akan direviu;
      2. Permintaan sumber daya untuk melakukan reviu;
      3. Pembagian tugas dan peran dalam pelaksanaan reviu;
      4. Penyiapan format kertas kerja reviu (dokumentasi hasil reviu) dan format laporan hasil reviu (penanda tangan, dan penerima laporan);
      5. pelaksanaan mekanisme supervisi berjenjang atas pelaksanaan reviu di lapangan;
      6. Penentuan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil reviu.