Denpasar, 26 Agustus 2025 - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025 dengan tema “Efektivitas dan Efisiensi APBN: Kinerja Terjaga, Manfaat Nyata bagi Rakyat.” Acara berlangsung di Aula A Gedung Keuangan Negara Denpasar I.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menegaskan bahwa APBN bukan sekadar angka belanja negara, melainkan instrumen pembangunan yang harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Hingga 30 Juni 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Provinsi Bali mencapai Rp4,04 triliun dari total pagu Rp10,15 triliun atau 39,89%. Jika dirinci, Belanja Pegawai terealisasi sebesar 52,79%, Belanja Barang 33,05%, Belanja Modal 11,22%, dan Belanja Bantuan Sosial 52,45%.
Pada 2025, belanja APBN di Bali diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, antara lain Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Bertaraf Internasional, pemeliharaan jaringan irigasi, Bali Beach Conservation Project II, perluasan layanan kesehatan primer, peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta bantuan KIP Kuliah.
Selain realisasi belanja, kinerja APBN Bali juga tercermin dari indikator pendukung. Nilai IKPA konsolidasian Kanwil DJPb Bali pada Triwulan II 2025 mencapai 98,51 dengan 93,48% satker masuk kategori minimal baik, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Bali mencatat transaksi Rp9,07 miliar dengan 2.828 transaksi atau 129,29% dari target, menempatkan Bali di peringkat kedua nasional. Sementara implementasi Digipay mencatat 1.417 transaksi senilai Rp3,02 miliar sepanjang Januari–Juni 2025.
Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Bali juga mengumumkan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 bagi seluruh satuan kerja lingkup Provinsi Bali. Penghargaan diberikan dalam lima kategori, yaitu:
- Kementerian/Lembaga Berkinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik
- Kementerian/Lembaga Berkinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik
- Satuan Kerja dengan Best Performance Implementasi Digital Payment Marketplace
- UAPPA-W Berkinerja Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Terbaik
- Satker Berkinerja Laporan Keuangan Tingkat UAKPA-BLU Terbaik
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, serta memastikan APBN hadir lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat Bali.
Menutup sambutannya, Mufti mengajak seluruh satker di Bali mempercepat eksekusi belanja, menjaga kualitas output, mengoptimalkan instrumen digital, serta memperkuat sinergi. Ia juga menegaskan pentingnya membangun Zona Integritas di seluruh unit kerja serta menolak segala bentuk gratifikasi.
