Dalam rangka pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus memperkuat komitmen penguatan integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya. Komitmen tersebut sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.09/2022 tentang pengendalian gratifikasi yang transparan dan akuntabel.
Sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan kinerja unit kerja dalam menerapkan pengendalian gratifikasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan penghargaan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan kinerja terbaik. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain hasil pemantauan pelaksanaan PPG, inovasi UPG, frekuensi pelaporan gratifikasi, serta peran pimpinan unit kerja sebagai role model dalam penguatan integritas.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi Tingkat II Terbaik Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, penghargaan UPG Tingkat III Terbaik Tahun 2025 diberikan kepada KPPN Tipe A1 Manokwari.
Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas komitmen dan dedikasi Kanwil DJPb Provinsi Bali dalam menegakkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, khususnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi unit kerja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat budaya antikorupsi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
