Bertempat di Selasar Gedung Dwi Warna Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Desember 2022 lalu diadakan kegiatan rapat Pokja Teknis ALCo (Asset Liabilities Committee) data realisasi sampai dengan 30 November 2022. Ditemani rintik hujan di sore hari menjelang pulang karena acara dimulai selepas sholat Ashar sekitar pukul 15.30 WIB, acara berlangsung dalam suasana yang berbeda. Biasanya rapat dilaksanakan di ruang rapat yang tertutup, sedangkan rapat hari Selasa lalu berlangsung di tempat yang sedikit terbuka.

Kegiatan rapat diikuti seluruh jajaran pimpinan di Kanwil DJPb Provinsi Jabar beserta staf yang terlibat dalam RCE (Regional Chief Economist) dan dilaksanakan secara non formal, lebih santai, namun tidak mengurangi substansi kegiatan. Di samping penyampaian ALCo secara singkat, acara lebih banyak diisi dengan berbagi informasi dan permasalahan yang terjadi seputar peran RCE Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat karena kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka menunjang pemahaman jajaran pimpinan Kanwil DJPb sebagai RCE.

Bapak Arif Wibawa, selaku plt. Kakanwil DJPb Prov. Jabar, dalam arahannya menekankan peran aktif Kanwil DJPb dalam pemberdayaan UMKM,  khususnya terkait program pembiayaan UMi (Ultra Mikro) dan  KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dapat berperan aktif melalui banyak kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemberdayaan UMi dan KUR tidak hanya sekedar monev tetapi juga bisa memberikan data terkait dampak pembiayaan UMi dan KUR terhadap debitur sebelum dan sesudah pembiayaan. Kegiatan lain yang lebih riil dan konkret bisa diberikan kepada para debitur UMi dan KUR seperti pelatihan pembukuan sederhana, membantu dalam proses pelatihan pemasaran, bisa juga melakukan sinergi dengan Balai Diklat Keuangan dalam hal pelatihan pengelolaan keuangan dan sebagainya.

Harapan besar di tahun 2023 bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan khususnya Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada masyarakat luas terlebih dengan bertambahnya peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE)  dan representasi Kementerian Keuangan di daerah. Acara rapat berlangsung singkat namun tetap membawa manfaat. Semoga setiap amanah yang dibebankan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. (kensoes, Bid.PPA II)