Bandung, 24 Agustus 2026 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, ketepatan perencanaan Belanja Pegawai, serta penguatan pengawalan program strategis pemerintah di Jawa Barat. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8).
Kunjungan tersebut dimanfaatkan Menkeu untuk melihat langsung kondisi di lapangan, mulai dari pengelolaan aset negara dan perencanaan anggaran hingga perkembangan sejumlah program strategis pemerintah. Perhatian diberikan pada persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran dan manfaat program bagi masyarakat.
Dalam aspek perencanaan anggaran, Menkeu menyoroti kebutuhan Belanja Pegawai yang harus dihitung secara tepat sejak awal. Perencanaan yang akurat diperlukan agar satuan kerja tidak menghadapi kekurangan pagu atau pagu minus menjelang akhir tahun anggaran.
Disiplin dalam melakukan pergeseran anggaran juga menjadi perhatian. Menkeu menegaskan bahwa pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai tidak seharusnya dilakukan dengan mengurangi anggaran program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Pengelolaan anggaran perlu tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan operasional dan keberlanjutan program pemerintah.
Selain pengelolaan anggaran, kunjungan tersebut membahas perkembangan pengawalan tiga program pemerintah di Jawa Barat, yakni Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk Program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat di Jawa Barat. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum baik dengan fasilitas yang lengkap. Setiap kelas telah dilengkapi smartboard, sementara setiap siswa memperoleh satu laptop untuk mendukung proses pembelajaran. Kebutuhan seragam siswa juga telah tersedia.
Menkeu menilai berbagai fasilitas dan keunggulan tersebut perlu lebih banyak diketahui masyarakat.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Menkeu.
Penguatan komunikasi kepada masyarakat dinilai penting agar informasi mengenai fasilitas, manfaat, dan pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat menjangkau calon penerima manfaat secara lebih luas.
Pemantauan juga dilakukan terhadap KDKMP. Di Jawa Barat tercatat terdapat 5.970 KDKMP, dengan target survei sebanyak 147 unit. Hingga kunjungan berlangsung, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Dari pemantauan tersebut, sejumlah KDKMP tercatat telah menyelesaikan pembangunan.
Pada program pemenuhan gizi, jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 6.794 unit. Dari target survei sebanyak 199 SPPG, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 275 SPPG.
Setiap SPPG memiliki kapasitas pelayanan sekitar 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaatnya mencakup siswa mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA sederajat, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat secara umum dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
Menkeu kemudian meminta Ditjen Perbendaharaan mengembangkan indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas dan dapat diterapkan di setiap daerah, misalnya menggunakan skala 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus menyediakan dasar perbandingan kinerja antar daerah secara nasional.
Penguatan instrumen penilaian tersebut juga mempertegas peran pengawalan program pemerintah yang tidak berhenti pada pemantauan jumlah atau progres pelaksanaan. Hasil pengamatan di lapangan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih terukur mengenai kualitas pelaksanaan program dan manfaat yang diterima masyarakat.
