Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan 56 Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh Semanggi Segmen Losari–Demangan, Kelurahan Sangkrah, Surakarta (12/2). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan (SMV Kemenkeu).
Melalui program TJSL, SMV Kemenkeu berupaya menjawab persoalan riil masyarakat, khususnya di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan permukiman kurang layak huni. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan hunian yang lebih sehat, aman, dan tertata bagi warga di kawasan Sangkrah.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara SMV di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Surakarta. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Pemerintah Kota Surakarta. MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi penataan kawasan bantaran sungai, penyediaan hunian layak, serta penguatan pembiayaan usaha mikro melalui program Ultra Mikro (UMi).
Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat. Lingkungan yang tertata diharapkan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif dan memperkuat ketahanan sosial warga.
Melalui dukungan pembiayaan yang terjangkau, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Ke depan, Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan terus mendorong perluasan program serupa di berbagai wilayah sebagai wujud komitmen menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
