Surabaya - www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim. Tiga puluh satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di lingkup Jawa Timur dinilai oleh BPK layak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Jumlah ini merupakan 80% dari total Pemda di Jawa Timur yang berjumlah 39 yaitu Pemprov dan 38 Pemda Kab/Kota. Atas hasil tersebut, Menteri Keuangan memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan.
Pada hari Rabu, 1 November 2017 bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur yang akrab dipanggil “Pakde Karwo” memfasilitasi acara penganugerahan penghargaan pemerintah Republik Indonesia terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016. Seluruh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, para Sekda serta Kepala BPKAD dari 39 pemda hadir tanpa ada yang diwakilkan.
Acara diawali dengan penyerahan piagam apresiasi WTP oleh R. Wiwin Istanti (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo. Selanjutnya untuk 30 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diserahkan secara langsung oleh Pakde Karwo selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah didampingi oleh Kakanwil DJPb Jatim kepada 23 Bupati dan 7 Walikota.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, R. Wiwin Istanti dalam sambutannya menjelaskan beberapa poin temuan BPK pada LKPD 2016 yaitu permasalahan pencatatan aset tetap yang belum tertib, realisasi belanja tidak sesuai dengan peruntukannya, mekanisme penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan, serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, yang memerlukan perhatian serius kepala daerah untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian secara konkret dan melakukan antisipasi agar temuan tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Sedangkan Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan agar segera dibentuk helpdesk atau Unit Reaksi Cepat (URC) kerjasama Kanwil DJPb Jatim dan BPKAD Provinsi Jatim. “Dengan adanya Helpdesk atau URC tersebut diharapkan dapat membantu delapan pemda lingkup Jatim yang belum WTP dan juga mempertahankan 31 pemda pada posisi tetap WTP”, demikian Pakde Karwo mengakhiri sambutannya. Tahun Anggaran 2017 tinggal 2 bulan lagi, mari kita persiapkan diri untuk penyusunan LKPD TA. 2017 secara akuntabel.
