Pontianak, 31 Maret 2026 — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga akhir Februari 2026 menunjukkan peran yang semakin strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan global yang masih berlanjut. Ketidakpastian perekonomian dunia yang dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara utama, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika kebijakan moneter global turut memberikan dampak terhadap kinerja ekonomi domestik. Dalam konteks regional, struktur ekonomi Kalimantan Barat yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan perdagangan menjadikan APBN sebagai instrumen penting dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp1.870,90 miliar atau 11,15% dari target Rp16.785,72 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 14,34% secara tahunan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa. Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.581,00 miliar atau 9,99% dari target, tumbuh 13,74% (year on year), didukung oleh peningkatan pada sektor Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran tetap menjadi kontributor utama, mencerminkan konsumsi masyarakat yang relatif stabil di tengah tekanan eksternal.

Di sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan masih mengalami tekanan akibat dinamika harga komoditas global, khususnya crude palm oil (CPO). Hingga Februari 2026, kinerja bea dan cukai secara tahunan tercatat mengalami kontraksi sebesar 36,06%, yang terutama disebabkan oleh penurunan pada Bea Keluar sebesar 59,15%. Penurunan ini berkaitan dengan perubahan tarif dan harga referensi komoditas CPO di pasar global. Namun demikian, komponen Bea Masuk dan Cukai tetap menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 22,60% dan 61,25%, mencerminkan aktivitas impor dan konsumsi barang kena cukai yang masih terjaga.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp289,90 miliar atau 30,01% dari target Rp965,90 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 17,72% secara tahunan. Kinerja ini didukung oleh peningkatan pada PNBP lainnya serta pendapatan Badan Layanan Umum, yang menunjukkan adanya optimalisasi sumber penerimaan negara di luar perpajakan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi.

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp4.307,92 miliar atau 16,30% dari pagu Rp26.433,64 miliar. Di tengah upaya menjaga kualitas belanja, Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan sebesar 39,15% secara tahunan dengan realisasi Rp1.016,40 miliar atau 10,04% dari pagu. Akselerasi belanja ini menjadi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, terutama ketika sektor eksternal menghadapi tekanan.

Komposisi belanja pemerintah pusat didominasi oleh Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp655,31 miliar atau 13,61% dari pagu. Belanja Barang sebesar Rp237,12 miliar atau 7,38% dari pagu dimanfaatkan untuk mendukung operasional layanan publik dan bantuan kepada masyarakat. Sementara itu, Belanja Modal sebesar Rp123,97 miliar atau 5,93% dari pagu difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat konektivitas dan produktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, terutama dalam menghadapi tantangan geografis wilayah.

Berdasarkan fungsinya, belanja negara menunjukkan penguatan pada sektor pelayanan publik. Fungsi Pelayanan Umum mencatatkan realisasi terbesar sebesar Rp3.342,47 miliar, mencerminkan stabilitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 785,8%, yang mengindikasikan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, sanitasi, air minum, dan kawasan permukiman.

Kinerja APBD konsolidasian di Kalimantan Barat hingga akhir Februari 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang masih terjaga, dengan pendapatan daerah sebesar Rp2.722,93 miliar dan belanja daerah sebesar Rp1.242,38 miliar. Surplus sebesar Rp1.480,56 miliar dan SILPA sebesar Rp1.463,32 miliar memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi risiko ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan.

Selain menjaga stabilitas, APBN juga terus mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional di daerah. Program Makan Bergizi Gratis hingga 30 Maret 2026 telah didukung oleh 396 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 13.807 petugas dan menjangkau 877.222 penerima manfaat, atau sekitar 70% dari target 586 SPPG dan 1.250.037 penerima manfaat. Di sektor pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat terus berjalan dengan realisasi di Kota Pontianak sebesar Rp2.647,01 juta, Kabupaten Ketapang sebesar Rp533,06 juta, dan Kabupaten Landak sebesar Rp394 juta. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Dukungan terhadap sektor usaha juga diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp125,59 miliar kepada 283 debitur. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil di tengah dinamika ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pontianak, 27 Februari 2026 — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat pada awal Tahun Anggaran 2026 menunjukkan peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong aktivitas pembangunan sejak awal tahun. Di tengah dinamika perekonomian global dan proses penyesuaian fiskal nasional, APBN tetap hadir sebagai penggerak utama konsumsi pemerintah, pelayanan publik, serta penguatan daya tahan ekonomi daerah. Hingga 31 Januari 2026, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat telah mencapai Rp917,40 miliar atau 5,47% dari target tahun berjalan.

Perkembangan penerimaan negara pada awal tahun memperlihatkan tren perbaikan. Penerimaan pajak secara kumulatif tumbuh 3,85% (year on year), membaik dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi sebesar 4,11%. Perbaikan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan pada sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 56,30%, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas fiskal pemerintah pada awal tahun anggaran. Kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 38,40%, menunjukkan aktivitas distribusi dan konsumsi domestik masyarakat yang tetap terjaga.

Di sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan mengalami kontraksi sebesar 48,36% secara tahunan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada pos Bea Keluar sebesar 61,47% yang dipengaruhi perubahan posisi tarif komoditas crude palm oil (CPO) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, kinerja pada komponen Bea Masuk dan Cukai masih mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,20% dan 3,06%, memberikan sinyal bahwa aktivitas perdagangan internasional dan konsumsi barang kena cukai tetap berlangsung stabil.

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan sebesar 15,00% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didukung kenaikan PNBP lainnya sebesar 21,25%.Meskipun pendapatan Badan Layanan Umum mengalami kontraksi, kondisi tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan PNBP secara keseluruhan.

Dari sisi belanja negara, APBN mulai menunjukkan akselerasi pada awal tahun. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif sebesar 20,59% secara tahunan, mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja kementerian dan lembaga. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp380,12 miliar atau 3,81% dari pagu. Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp302,65 miliar atau 6,28% dari pagu, yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI, dan POLRI. Satuan kerja dengan realisasi terbesar berasal dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Agama.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp63,63 miliar atau 2,05% dari pagu, dimanfaatkan untuk mendukung operasional layanan pemerintah serta bantuan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Sementara itu, Belanja Modal mencapai Rp13,84 miliar atau 0,67% dari pagu dan difokuskan pada pembangunan, revitalisasi, serta peremajaan infrastruktur, khususnya pada satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Hingga akhir Januari 2026, belanja bantuan sosial belum terealisasi karena petunjuk teknis penyaluran masih dalam proses penyelesaian.

Jika dilihat berdasarkan fungsi, belanja negara menunjukkan penguatan pada sektor pelayanan publik. Fungsi Pelayanan Umum mencatatkan realisasi terbesar sebesar Rp2.406,81 miliar, mencerminkan terjaganya stabilitas tata kelola pemerintahan dan layanan dasar kepada masyarakat. Dari sisi pertumbuhan tahunan, fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 835,6%, yang mengindikasikan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, sanitasi, air minum, dan kawasan permukiman dalam mendukung program pembangunan nasional.

Transfer ke Daerah (TKD) juga mulai tersalurkan secara bertahap. Hingga 31 Januari 2026, realisasi TKD mencapai Rp2.386,84 miliar atau 14,63% dari pagu TKD Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan penyaluran tertinggi secara nominal sebesar Rp459,61 miliar, terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp258,32 miliar. Dana Desa dan DAK Fisik belum terealisasi karena proses pemenuhan dokumen persyaratan serta ketentuan penyaluran yang dijadwalkan mulai periode berikutnya sesuai regulasi tahun 2026.

Kinerja fiskal pemerintah daerah turut menunjukkan kondisi yang terjaga. APBD konsolidasian 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat hingga 31 Januari 2026 mencatatkan SILPA sebesar Rp2.518,68 miliar. Kondisi tersebut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan serta pelayanan publik pada awal tahun anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menyampaikan bahwa kinerja APBN pada awal tahun menjadi fondasi penting dalam menjaga momentum ekonomi daerah. “Awal tahun merupakan fase krusial dalam pelaksanaan APBN. Realisasi yang mulai bergerak menunjukkan bahwa APBN tetap bekerja menjaga aktivitas ekonomi, memastikan layanan publik berjalan, serta menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi regional. “Belanja negara diarahkan secara terukur agar mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, terutama melalui penguatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Rahmat Mulyono.

Selain kinerja fiskal, APBN juga terus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga 26 Februari 2026 telah didukung oleh 396 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 13.807 petugas dan menjangkau 877.222 penerima manfaat. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 70% dari target 586 SPPG dan target penerima manfaat sebanyak 1.250.037 orang, menunjukkan percepatan implementasi program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sektor pendidikan, dukungan APBN melalui program Sekolah Rakyat terus berjalan. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak telah terealisasi sebesar Rp2.647,01 juta. Di Kabupaten Ketapang, penyelenggaraan Sekolah Rakyat mencapai Rp533,06 juta, sementara di Kabupaten Landak pembangunan Sekolah Rakyat terealisasi sebesar Rp394 juta. Program Sekolah Rakyat Terintegrasi juga telah berjalan dengan jumlah peserta didik yang terus bertambah pada berbagai jenjang pendidikan.

Melalui pelaksanaan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Februari Tahun 2026, pemerintah berharap masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi fiskal dan perkembangan ekonomi daerah. APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan negara, sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan memuat gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, serta upaya peningkatan tata kelola dan kualitas layanan publik sepanjang tahun 2025.

Selama Tahun 2025, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berhasil mencatatkan kinerja yang sangat baik, ditunjukkan dengan tercapainya seluruh Indikator Kinerja Utama dan capaian kinerja yang melampaui target. Nilai Kinerja Organisasi mencapai 119,04, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran mencapai 98,25% dari pagu yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang matang, pelaksanaan tugas yang konsisten, serta penguatan inovasi dan sinergi dalam mendukung pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berdampak bagi perekonomian daerah.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berharap dapat memberikan informasi yang objektif dan terukur kepada publik, menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja berkelanjutan, serta memperkuat peran perbendaharaan negara dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 29 Januari 2026 — Kalimantan Barat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan fondasi fiskal yang tetap kuat di tengah dinamika perekonomian global dan penyesuaian kebijakan nasional. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional menunjukkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung aktivitas masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp12.980,92 miliar atau 104,54% dari target, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp29.982,95 miliar atau 95,79% dari pagu.

Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap terkendali hingga penutupan tahun anggaran. Hingga akhir Desember 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat terealisasi sebesar Rp9.756,75 miliar atau 94,45% dari pagu. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp4.611,40 miliar atau 98,52%. Belanja Barang terealisasi Rp3.940,64 miliar atau 91,07% untuk mendukung operasional layanan pemerintahan dan bantuan kepada masyarakat. Sementara belanja modal mencapai Rp1.187,24 miliar atau 90,97% yang difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi infrastruktur. Belanja bantuan sosial juga tersalurkan optimal sebesar Rp17,47 miliar atau 99,42%, terutama untuk mendukung sektor pendidikan melalui Satuan Kerja lingkup Kemenag.

Dari sisi penerimaan negara, capaian perpajakan secara neto mencapai 98,06% dan menempatkan Kalimantan Barat sebagai peringkat keempat nasional. Pertumbuhan penerimaan neto tercatat sebesar 14,13% dan menjadi peringkat kedua di tingkat nasional. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor-sektor utama seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Industri Pengolahan yang masih berkaitan erat dengan komoditas unggulan daerah. Penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencatatkan penguatan signifikan sepanjang 2025. Realisasi penerimaan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat tumbuh 45,42% secara tahunan dibandingkan 2024. Total penerimaan Bea dan Cukai tercatat sebesar Rp664,4 miliar, melampaui target sebesar Rp314,3 miliar dengan komoditas CPO dan produk turunannya menjadi kontributor utama.

Kinerja penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di Kalimantan Barat juga menunjukkan capaian yang positif. Hingga Desember 2025, realisasi PNBP yang berasal dari BMN, Piutang Negara, dan Lelang mencapai Rp49,8 miliar atau 113% dari target, tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi utama berasal dari Barang Milik Negara dan lelang yang dikelola oleh KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Nilai total BMN di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp96,9 triliun atau 1,3% dari total nilai BMN nasional, dengan dominasi aset tanah serta jalan, jembatan, dan irigasi.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi TKD mencapai Rp20.226,20 miliar atau 96,45% dari pagu. Dana Alokasi Umum tersalurkan sebesar Rp12.980,98 miliar atau 98,88%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp3.517,94 miliar atau 98,71%, Dana Desa Rp1.595,72 miliar atau 83,41%, Dana Bagi Hasil Rp1.313,88 miliar atau 86,85%, serta DAK Fisik Rp765,72 miliar atau 95,57%. Penyaluran insentif daerah telah terealisasi penuh hingga 100%. Dukungan fiskal ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga pelayanan publik serta kesinambungan pembangunan di Kalimantan Barat.

Seiring dengan dinamika pengelolaan fiskal tahun 2025, APBD konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat menunjukkan upaya penyesuaian yang berkelanjutan. APBD konsolidasian hingga 31 Desember 2025 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp23.329,47 miliar dan belanja daerah Rp20.534,43 miliar, sehingga menghasilkan surplus APBD sebesar Rp2.795,04 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp3,43 triliun, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam mendukung program dan kegiatan tahun berikutnya.

Capaian dan perkembangan tersebut dipaparkan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Januari Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 29 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Menutup tahun 2025, APBN tetap bekerja menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Pendapatan negara mampu melampaui target, sementara belanja diarahkan untuk mendukung layanan publik, pembangunan, dan perlindungan sosial masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.

Selain menjaga stabilitas fiskal, APBN juga berperan dalam mendukung program-program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga akhir Desember 2025 telah menjangkau 634.364 penerima manfaat melalui 272 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi. Per 26 Januari 2026, jumlah SPPG meningkat menjadi 379 unit dengan total penerima manfaat mencapai 877.222 orang, atau sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Program ini diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan gizi yang berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, APBN turut mendukung pengembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat. Hingga akhir 2025, pembangunan Sekolah Rakyat telah terealisasi sebesar Rp2.647,01 juta di Kota Pontianak, Rp533,06 juta di Kabupaten Ketapang, dan Rp394 juta di Kabupaten Landak. Program ini memberikan akses pendidikan bagi peserta didik dari berbagai jenjang, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi yang telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh KPP di Kalimantan Barat. Sepanjang 2025, realisasi KUR KPP tercatat sebesar Rp76,55 miliar yang disalurkan kepada 66 debitur. Penyaluran terbesar dilakukan melalui Bank Tabungan Negara sebesar Rp50,24 miliar, dengan wilayah penyaluran tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar Rp44,73 miliar. Penyaluran KUR KPP menjadi sarana pembiayaan bagi UMKM di sektor perumahan untuk mendukung pembangunan, pembelian, serta renovasi rumah atau tempat usaha dalam rangka pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Pontianak, 30 Desember 2025 — Kementerian Keuangan Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Desember Tahun 2025, sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus penyampaian informasi mengenai kondisi ekonomi regional serta kinerja pengelolaan fiskal hingga 30 November 2025. Memasuki penghujung tahun, perekonomian Kalimantan Barat tetap berada pada jalur yang stabil dengan dukungan aktivitas konsumsi, kinerja sektor utama, dan instrumen fiskal yang bekerja efektif menahan tekanan eksternal.

Dari sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 5,31% (yoy) dengan struktur ekonomi masih didominasi tiga sektor utama, yaitu Pertanian dengan kontribusi 21,50%, Industri Pengolahan sebesar 16,02%, serta Perdagangan sebesar 13,89%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp82.695,18 miliar, sementara atas dasar harga konstan tercatat Rp42.996,98 miliar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berada pada 70,90% dengan dominasi partisipasi laki-laki, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,82%, Gini Rasio sebesar 0,316, serta Garis Kemiskinan sebesar Rp622.882.

Inflasi juga tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Inflasi tahun ke tahun berada pada 2,04%, inflasi tahun kalender 1,57%, serta inflasi bulanan 0,24%, dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,50. Secara sektoral, kelompok makanan, minuman, serta tembakau masih menjadi komponen dengan pengaruh terbesar terhadap inflasi. Sementara itu, Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat berada pada posisi keempat tertinggi nasional sebesar 170,66, menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani dan perbaikan pendapatan sektor pertanian yang tetap terjaga sepanjang tahun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa kinerja fiskal sepanjang 2025 memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas tersebut.

“APBN berperan menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah. Sepanjang 2025, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Kalimantan Barat dan memastikan program pembangunan berjalan optimal.” ujarnya.

Pada sisi pendapatan negara, realisasi hingga 30 November 2025 mencapai Rp11.089,51 miliar atau 89,31% dari target. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp9.881,92 miliar dengan capaian 85,90%, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak berkontribusi Rp1.207,59 miliar dengan capaian 132,29%. Penerimaan perpajakan secara total mengalami kontraksi sekitar 1,88% secara tahunan, komponen Pajak Pertambahan Nilai mencatatkan kinerja sangat baik dan berada pada zona pertumbuhan positif, mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi serta perdagangan di Kalimantan Barat. Kenaikan terutama berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan. Sementara itu, kinerja Bea dan Cukai justru tumbuh sangat kuat mencapai 71,35% (yoy) yang didorong oleh lonjakan penerimaan Bea Keluar, terutama dari komoditas CPO dan produk turunannya, serta peluang penguatan dari potensi ekspor daun kratom. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan 5,52% (yoy) yang didukung oleh peningkatan seluruh pos PNBP.

Sementara itu, belanja negara di Kalimantan Barat terealisasi Rp26.645,83 miliar atau 85,99% dari pagu, menunjukkan pengelolaan belanja yang semakin terarah dan produktif. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp7.768,70 miliar atau 76,66%, dengan komposisi Belanja Pegawai Rp4.163,69 miliar (92,15%), Belanja Barang Rp2.883,36 miliar (67,53%), Belanja Modal Rp705,82 miliar (53,10%), serta Belanja Bansos Rp15,82 miliar (90,03%). Belanja diarahkan pada penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan berbagai sarana infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Hingga 30 November 2025, realisasi TKD mencapai Rp18.877,13 miliar atau 90,52% dari alokasi. Rinciannya terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp1.111,83 miliar (73,49%), Dana Alokasi Umum Rp12.279,06 miliar (94,61%), DAK Fisik Rp564,55 miliar (70,39%), DAK Non Fisik Rp3.326,90 miliar (92,53%), Insentif Daerah Rp51,95 miliar (100%), serta Dana Desa Rp1.542,83 miliar (80,65%). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai penerima TKD terbesar secara nominal, dengan realisasi mencapai Rp2.629,11 miliar.

Kinerja APBD konsolidasi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat hingga 30 November 2025 mencatatkan Pendapatan Daerah Rp22.002,78 miliar, sementara Belanja Daerah Rp18.117,21 miliar, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp3.885,57 miliar. Penerimaan daerah masih didominasi pendapatan transfer, sementara belanja daerah difokuskan pada belanja operasi dan belanja transfer yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga Desember 2025 menunjukkan kombinasi kuat antara pengelolaan fiskal yang sehat, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Memasuki penutup tahun 2025, daya tahan ekonomi daerah tetap terjaga, sementara instrumen fiskal terus memberikan dukungan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Pontianak, 4 Desember 2025 — Kementerian Keuangan Kalimantan Barat menyelenggarakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi November Tahun 2025 untuk memaparkan kondisi perekonomian regional serta realisasi fiskal hingga 31 Oktober 2025. Ekonomi Kalimantan Barat tetap bergerak stabil di tengah dinamika global, ditopang oleh konsumsi domestik, penguatan sektor utama, serta perbaikan kinerja fiskal. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2025 tercatat 70,90%, dengan partisipasi laki-laki sebesar 85,32%. Ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat, yang tercermin dari Gini Rasio 0,316, berada di bawah angka nasional namun menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan. Garis kemiskinan berada pada Rp622.882 per kapita, sedangkan tingkat kemiskinan Kalimantan Barat mencapai 6,16%, masih di bawah rata-rata nasional. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 72,09, menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori tinggi, meskipun belum menyamai capaian nasional maupun regional Kalimantan.

Aktivitas ekonomi daerah terus ditopang oleh kinerja sektor unggulan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp82.695,18 miliar, sementara atas dasar harga konstan berada di Rp42.996,98 miliar. Struktur ekonomi Kalimantan Barat tetap didominasi tiga lapangan usaha utama, yakni pertanian dengan kontribusi 21,50%, industri 16,02%, dan perdagangan 13,89%. Ketiga sektor ini menjadi sumber daya ekonomi yang menopang ketahanan daerah, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas dan permintaan pasar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 4,70%. Inflasi hingga Oktober 2025 juga terjaga. Inflasi year-on-year berada pada 2,07%, sedangkan inflasi tahun kalender 1,33% dan inflasi bulanan 0,17%. Indeks Harga Konsumen mencapai 108,24. Sementara itu, Nilai Tukar Petani menempati posisi keempat tertinggi secara nasional, menggambarkan kondisi kesejahteraan petani yang tetap meningkat.

“Kinerja APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 menunjukkan peran fiskal yang semakin kuat dalam menopang perekonomian daerah, serta mendukung kualitas layanan publik bagi masyarakat” Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono.

Pada sisi fiskal, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp9.809,87 miliar atau 79,01% dari target. Penerimaan perpajakan per sektor  mengalami peningkatan dibandingkan periode yang salam tahun sebelumnya. Peningkatan terutama berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan, yang seluruhnya terkait komoditas sawit. Penerimaan perpajakan yang berasal dari PPh dan PBB mengalami kontaksi masing-masing sebesar 24,61% dan 67,41%. Meski demikian PPN tumbuh positif 7,72%, menunjukkan adanya aktivitas konsumsi dan perdagangan yang masih kuat. Sementara itu, penerimaan bea dan cukai tumbuh kuat mencapai 96,87% berkat dorongan komoditas ekspor seperti CPO dan produk turunannya. Potensi ekspor daun kratom juga terus diamati sebagai salah satu motor tambahan penerimaan daerah. PNBP tumbuh 6,19% menjadi Rp1.101,90 miliar, meliputi PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.

Belanja negara di Kalimantan Barat terealisasi Rp23.965,09 miliar atau 77,22% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp6.827,23 miliar dengan komposisi belanja pegawai Rp3.795,38 miliar, belanja barang Rp2.448,40 miliar, serta belanja modal Rp567,84 miliar yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Belanja bansos tersalur Rp15,61 miliar, terutama pada program bantuan pendidikan. Belanja Pemerintah Pusat berada dalam tren pengelolaan yang semakin efektif, efisien, dan terarah pada penguatan layanan publik.

Penyaluran Transfer ke Daerah juga menunjukkan akselerasi. Hingga 31 Oktober 2025, TKD terealisasi Rp17.137,86 miliar atau 82,18% dari alokasi. Komponen TKD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11.313,43 miliar, Dana Desa Rp1.462,23 miliar, Dana Bagi Hasil Rp972 miliar, DAK Non Fisik Rp2.818,18 miliar, DAK Fisik Rp531,26 miliar, serta Insentif Daerah Rp40,76 miliar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima TKD terbesar secara nominal dengan Rp2.528,75 miliar, dipengaruhi oleh tingginya penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.710,79 miliar. Terdapat pula penyesuaian rincian alokasi TKD sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, antara lain penyesuaian DAU dari Rp13.508 miliar menjadi Rp12.978 miliar, serta DAK Fisik dari Rp1.545,34 miliar menjadi Rp802,08 miliar.

Pada sisi kinerja APBD, realisasi konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat hingga Oktober 2025 menunjukkan Pendapatan Daerah sebesar Rp19.601,82 miliar yang terdiri dari PAD Rp4.574,67 miliar dan Pendapatan transfer Rp14.973,77 miliar. Sementara itu Belanja tercatat sebesar Rp16.400,77 miliar, sehingga menghasilkan surplus Rp3.201,05 miliar. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi, masing-masing Rp1.702,30 miliar dan Rp1.400,67 miliar. Pada sisi pajak daerah, komponen konsumtif terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mencapai Rp661,79 miliar, sedangkan komponen non konsumtif terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp395,26 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp383,00 miliar.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga November 2025 menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki daya tahan ekonomi yang baik dengan dukungan fiskal yang solid. Kinerja pendapatan menguat dan belanja terus diarahkan pada sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, serta penguatan daya saing ekonomi daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan mempertahankan momentum positif hingga akhir tahun.

Terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi Bapak/Ibu dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Triwulan III Tahun 2025 di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

📊 Hasil survei mencatat nilai 4,90 dari skala 5
💛 Predikat: SANGAT BAIK

Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pengguna layanan atas dukungan, masukan, dan kolaborasi yang terus menginspirasi kami untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih responsif, dan lebih profesional.

Masukan Anda adalah energi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik dalam mengawal pengelolaan APBN di Bumi Khatulistiwa.

Terus bersama mewujudkan DJPb yang modern, terpercaya, dan melayani.

#IndonesianTreasury
#DJPbHAnDAL
#DJPbKalbarPRIMA
————————————
©️ Kanwil DJPb Kalimantan Barat 2025
🌎 https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id/
📱 Media Sosial :
Instagram @djpbkalbar
X @djpb_kalbar
Fb & Youtube : Kanwil DJPb Kalimantan Barat

Pontianak, 28 Oktober 2025 — Konferensi Pers APBN Regional Kalimantan Barat edisi Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat memaparkan perkembangan perekonomian daerah serta realisasi fiskal hingga 30 September 2025.

Secara umum, kinerja ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan indikator sosial ekonomi yang relatif stabil. Gini Rasio tercatat 0,316, lebih rendah dari rata-rata nasional namun tertinggi di antara provinsi se-Kalimantan. Garis kemiskinan mencapai Rp622.882 per kapita per bulan, masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan, dan tingkat kemiskinan Kalbar sebesar 6,16%, di bawah rata-rata nasional 8,47%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 berada pada kategori tinggi yaitu 71,19, meskipun masih di bawah capaian nasional 75,02.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 tercatat 5.59 (y-on-y), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp81.108,71 miliar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp42.463,86 miliar. Lapangan usaha yang dominan terhadap perekonomian daerah adalah sektor pertanian dengan kontribusi 20,91%, diikuti industri pengolahan 15,66% dan perdagangan besar serta eceran 14,30%. Inflasi Kalbar hingga September 2025 mencapai 1,94% (y-on-y), lebih rendah dibandingkan nasional, dengan inflasi tahun kalender 1,16% dan inflasi bulanan 0,11%. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar menempati posisi keempat tertinggi secara nasional, menandakan peningkatan kesejahteraan petani yang cukup baik.

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat hingga 30 September 2025 mencapai Rp8.625,08 miliar atau 69,46% dari target, sedangkan belanja negara terealisasi Rp21.330,01 miliar atau 69,21% dari target. Dari komponen pendapatan, penerimaan perpajakan masih terkontraksi 6,41% akibat turunnya realisasi PPh dan PBB masing-masing sebesar 27,15% dan 64,19%, sementara penerimaan bea dan cukai tumbuh signifikan 113% berkat peningkatan bea keluar dan cukai, termasuk potensi ekspor daun kratom. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik 6,75% didukung seluruh pos, terutama dari optimalisasi pemanfaatan aset negara. Pada sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp5.883,52 miliar atau 59,04% dari pagu, dengan porsi terbesar untuk belanja pegawai Rp3.427,28 miliar (77,30%), belanja barang Rp1.971,25 miliar (45,63%), dan belanja modal Rp470,10 miliar (39,39%). Belanja sosial yang difokuskan untuk bantuan pendidikan melalui Kementerian Agama mencapai Rp14,89 miliar dengan tingkat penyerapan 84,74%.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp15.446,49 Miliar atau 74,07%, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10.404,69 miliar, Dana Bagi Hasil Rp859,02 miliar, Dana Desa Rp1.374,43 miliar, DAK Fisik Rp287,57 miliar. DAK Non Fisik Rp2.487,57 miliar, serta Insentif Daerah Rp33,22 miliar. Penyaluran tertinggi secara nominal dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp2.292,33 miliar, dipengaruhi oleh tingginya penyaluran DAU yaitu sebesar Rp1.575,15 miliar.

Belanja negara juga diarahkan untuk mendukung layanan dasar masyarakat. Realisasi fungsi pendidikan sampai 30 September 2025 mencapai Rp1.182,98 miliar atau 59,44% dari pagu, dengan alokasi utama pada Kementerian Agama (Rp594,29 miliar) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Rp502,56 miliar). Sementara itu, fungsi kesehatan terealisasi Rp95,06 miliar.

Di sisi lain, realisasi APBD konsolidasi seluruh daerah di Kalimantan Barat hingga akhir September 2025 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp16.824,87 miliar dan belanja Rp13.816,06 miliar. Pendapatan Asli Daerah tumbuh 2,54%, sementara pendapatan transfer menurun 11,85%. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi Rp1.475,30 miliar dan pertumbuhan 14,74%, sekaligus mencatat realisasi belanja tertinggi Rp1,259,02 miliar yang tumbuh 15,12%. Pajak konsumtif didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp587,95 miliar, sedangkan pajak nonkonsumtif tertinggi berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Secara keseluruhan, kinerja fiskal Kalimantan Barat sampai dengan Oktober 2025 menunjukkan arah yang positif dengan pengelolaan belanja yang semakin efisien, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kemandirian fiskal daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selamat Siang Sobat #Intress!

Terima kasih kepada seluruh pengguna layanan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat atas partisipasi dan penilaian dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Triwulan II 2025.

📊 Nilai rata-rata: 4,92 dari skala 5 (Predikat Sangat Baik)

Saran dan masukan dari Bapak/Ibu sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik dalam mengawal pengelolaan APBN di Kalimantan Barat.