- Redaksi Kanwil
- Berita
Salah satu tugas Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) pada Kanwil DJPb sesuai PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab atas implementasi tugas tersebut, Bidang PAPK bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan melaksanakan kegiatan pembinaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan satuan kerja (satker) pada tanggal 9 dan 10 September 2024 di Kota Tarakan. Satker yang menjadi objek pembinaan adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan dan RRI Tarakan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
Tanjung Selor, 23 Juli 2024 – Secara nasional, perubahan harga komoditas yang volatil, inflasi, dan suku bunga yang tinggi turut mempengaruhi Penerimaan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan. APBN 2024 terus dioptimalkan untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan. Sesuai tema konferensi pers kali ini yaitu Kemenkeu Satu Kaltara: Dukung Transformasi Ekonomi Inklusif di Benuanta, Kementerian Keuangan secara kontinu melakukan pengawalan Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan yang kemudian dalam perkembangannya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kalimantan Utara secara konsisten berada di prospek yang positif.
Kinerja APBN Maret 2024 di Bumi Benuanta
Tanjung Selor, 30 April 2024 – Seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN terpantau surplus. Namun, perlu untuk mengantisipasi perlambatan pendapatan negara. Di tengah kondisi domestik yang relatif kuat, volatilitas pasar keuangan global dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia perlu diwaspadai. APBN 2024 terus dioptimalkan untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara kembali mengadakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan tema "Surat Berharga Negara (SBN) Ritel sebagai Instrumen Investasi" pada Selasa (3/9). Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP), Arisandy Joan Hardiputra, bertindak sebagai narasumber yang menjelaskan seluk-beluk SBN ritel yang bukan hanya digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam APBN, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi di pasar modal yang memberikan banyak nilai dan keuntungan bagi investor.
Tanjung Selor, 28 Mei 2024 – Seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN terpantau surplus. Namun, perlu untuk mengantisipasi perlambatan pendapatan negara. Di tengah kondisi domestik yang relatif kuat, volatilitas pasar keuangan global dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia perlu diwaspadai. APBN 2024 terus dioptimalkan untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
SP-01/PWK.33/2024
Nunukan, 30 Januari 2024 – Pada tahun 2023, negara-negara di dunia termasuk Indonesia masih dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perekonomian yang masih mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19 ditambah dengan konstelasi geopolitik yang dinamis serta potensi inflasi yang tidak terkendali, menuntut bangsa Indonesia untuk tetap waspada di samping terus menjaga optimisme guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal, dirancang sebagai shock absorber untuk merespons ketidakpastian global yang meningkat serta menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal di samping diarahkan untuk mencapai tujuan program pembangunan nasional.