UMKM Expo 2024: Sinergi Kemenkeu Satu Kepri dan Stakeholders Terkait Menuju UMKM Kepri #naikkelas dan UMKM Kepri #siapekspor

Tanjungpinang, November 2024 – Dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas usaha UMKM, Kanwil DJPb Kepri melaksanakan UMKM Expo 2024. Acara ini dilaksanakan dengan sinergi bersama Kemenkeu Satu Kepri, Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Otoritas Jasa Keuangan Kepri, Dinas KUKM Kepri, BLU/BLUD, dan lembaga penyalur KUR/UMi lingkup Kepri.

UMKM Expo 2024 dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024 bertempat di Atrium Mall Tanjungpinang City Center. Terdapat beberapa mata acara pada UMKM Expo 2024, yaitu Pelatihan UMKM “Beken Karena Konten“, Talkshow UMKM “Strategic Branding UMKM“, dan Bazaar UMKM. Narasumber pada pelatihan dan talkshow merupakan profesional di bidangnya yaitu Meyani Photography, Perwakilan BI Kepri, Politeknik Negeri Batam, dan Komunitas Tangan Di Atas.

UMKM Expo 2024 diikuti oleh peserta sebanyak 20 UMKM Binaan Kemenkeu Satu Kepri dari sektor makanan olahan, kriya, dan fashion dengan beberapa UMKM sudah berstandar siap ekspor. Pada kegiatan ini juga turut hadir tamu undangan dari OPD pemerintah provinsi/kabupaten/kota lingkup Kepri, satker vertikal lingkup Kepri, dan masyarakat umum. Hingga akhir acara tercatat total pengunjung sebanyak 700 orang.

Kepala Kanwil DJPb Kepri, Budiman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM Expo 2024 bertujuan untuk peningkatan kapasitas usaha, inklusi keuangan, serta kompetensi dari para pelaku UMKM. Lebih lanjut lagi, dengan adanya Bazaar juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk menampilkan produk unggulannya dan memperluas pasar usaha.

UMKM Expo 2024 adalah acara puncak dari serangkaian program yang dirancang untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program-program tersebut mencakup kurasi produk, pelatihan keterampilan bisnis, workshop tematik, pendampingan usaha, proses digitalisasi (Bank dan QRIS) dan bazaar produk UMKM. Melalui expo ini, selain memberikan wadah bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan produknya, kami juga berharap pelaku UMKM mendapatkan umpan balik dari pasar, serta dapat mengevaluasi sejauh mana program pemberdayaan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha.

Ke depannya Kanwil DJPb Kepri berharap akan terus ada sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan UMKM yang inklusif, multidimensional, dan berkelanjutan sehingga dapat terwujud UMKM Kepri #naikkelas dan UMKM Kepri #siapekspor di masa mendatang.

#UMKM

#Pemberdayaan UMKM

#UMKMExpo2024

Tanjungpinang, 12 Desember 2023 – Bertempat di Balairung Wan Seri Beni, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, selaku wakil pemerintah pusat di daerah, didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau, Indra Soeparjanto, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 secara digital kepada 324 Satuan Kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyerahan ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 dan wujud komitmen pemerintah agar alokasi anggaran dapat direalisasikan lebih cepat, yakni sejak awal tahun anggaran, sehingga menjadi stimulus proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. APBN menjadi instrumen utama yang diandalkan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. Bertemakan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan APBN tahun 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui: (1) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (2) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada output dan outcome (spending better); serta (3) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

Perkembangan Ekonomi Terkini

Dalam laporannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Indra Soeparjanto menyampaikan bahwa pemulihan perekonomian Indonesia semakin menguat dan berkualitas. Kinerja perekonomian Indonesia masih jauh lebih moderat dibanding negaranegara lain. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil mencatat laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% dalam 7 kuartal berturut-turut, yang mana di dalamnya terdapat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang mencapai 5,47% dan menjadi yang tertinggi di regional Sumatera pada triwulan III tahun 2023. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal melalui pengelolaan APBN dan APBD secara prudent yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hingga 8 Desember 2023, kinerja belanja K/L di Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan angka positif dengan pertumbuhan 34,96% (YoY) KANTOR WILAYAH DITJEN PERBEDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jl. Sultan Muhammad Syah- Dompak, Tanjungpinang atau Rp1,90 triliun, dengan penyumbang utama secara nominal adalah Belanja Barang yang tumbuh Rp1,05 triliun (YoY) dan penyumbang utama secara presentase adalah Belanja Modal yang tumbuh 76,82% (YoY).

Pokok-Pokok APBN 2024

APBN 2024 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama tetap harus meningkatkan kewaspadaan pada gejolak global yang masih terus berlangsung. Target pendapatan negara sebesar Rp2.802 triliun mencerminkan kehatihatian dalam mengantisipasi harga-harga komoditas, didukung upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, dan mendorong perbaikan tata Kelola.

Alokasi belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun yang tumbuh 8,6% dibanding 2023, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta TKD sebesar Rp857,6 triliun. Secara umum, belanja APBN 2024 difokuskan untuk mendukung konsolidasi dalam menjaga kesinambungan fiskal, yang diimplementasikan melalui optimalisasi 3 fungsi APBN, 1) Fungsi distribusi dan stabilisasi APBN untuk mengendalikan inflasi (stabilisasi harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi; 2) Fungsi alokasi untuk meningkatkan kualitas SDM (human capital), akselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA (natural capital), serta penguatan rerformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform); dan 3) Reformasi fiscal secara holistik guna optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (spending better) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi ketidakpastian global (fiscal buffer), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas aman, manageable, dan optimalisasi pembiayaan non-utang.

APBN 2024 untuk Kepulauan Riau

Alokasi belanja negara TA 2024 untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp17,14 triliun mengalami peningkatan sebesar 7,66% dibandingkan alokasi tahun 2023 dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan dengan mewaspadai dinamika ketidakpastian global. Alokasi tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp9,10 triliun dan TKD sebesar Rp8,04 triliun yang disalurkan melalui 2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, yakni KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam.

Belanja K/L terbagi dalam kewenangan 1) Kantor Pusat sebesar Rp3.598,06 miliar pada 14 satker, 2) Kantor Daerah sebesar Rp5.455,84 miliar pada 274 satker, 3) Dekonsentrasi sebesar Rp24,15 miliar pada 28 satker, dan 4) Tugas Pembantuan sebesar Rp24,43 miliar pada 8 satker.

Sementara itu, alokasi TKD terbagi dalam jenis 1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.817,40 miliar, 2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1.066,15 miliar, 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1.239,24 miliar, 4) DAK Fisik sebesar Rp648,36 miliar, 5) Insentif Fiskal sebesar Rp53,18 miliar, 6) Hibah ke Daerah sebesar Rp0,64 miliar, dan 7) Dana Desa sebesar Rp218,84 miliar. TKD disalurkan ke pemerintah 1) Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.940,41 miliar, 2) Kota Tanjungpinang sebesar Rp692,71 miliar, 3) Kota Batam sebesar Rp1.435,53 miliar, 4) Kabupaten Bintan sebesar Rp782,60 miliar, 5) Kabupaten Karimun sebesar Rp823,36 miliar, 6) Kabupaten Lingga sebesar Rp830,55 miliar, 7) Kabupaten Natuna sebesar Rp830,99 miliar, dan 8) Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp707,66 miliar.

Sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Finance Statistic (GFS) kepada Gubernur Kepri dengan harapan mampu memperkaya informasi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan program dan kegiatan, serta penyusunan strategi manajemen demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau. KFR dan GFS juga memberikan gambaran seluruh aktivitas keuangan (APBN dan APBD) dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan strategis di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Terakhir dalam laporannya, KepalaKanwil DJPbProvinsi Kepulauan Riau menyampaikan agar DIPA dan TKD tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dapat segera dilaksanakan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau. Pelaksanaan APBN diharapkan 1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan APBD melalui penyelarasan pembangunan di daerah; 2) meningkatkan optimalisasi kebutuhan belanja yang berfokus pada hasil; 3) mempercepat proses DIPA dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan masyarakat; 4) prioritisasi anggaran untuk antisipasi terhadap risiko dan ketidakpastian; 5) monitoring dan sinergitas dana desa untuk mendukung prioritas nasional dalam menghilangkan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevelansi stunting, dan pengendalian inflasi; 6) integritas anggaran disertai tata kelola yang bertanggung jawab; dan 7) mendorong pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan Pembangunan infrastruktur di daerah.

Kami optimis bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya akan memudahkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin akan terjadi pada tahun 2024 nanti. Dengan sinergi yang erat akan menghasilkan multiplier effect yang lebih kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 14/06/2023 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau melakukan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2023 dengan tema: “Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepri”.

Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan secara daring, melalui Zoom Meeting Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Tak hanya menyasar kepada para stakeholder (Pemda, BI, OJK, dan BPS), diseminasi ini juga disampaikan kepada para mahasiswa pada Universitas lingkup Kepulauan Riau.

Dihadiri oleh 138 peserta, terdapat 97 mahasiswa yang berasal dari Universitas Internasional Batam (UIB) dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Melalui diseminasi KFR ini, Kanwil DJPb bertujuan untuk mengedukasi teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan untuk dapat melek terhadap kondisi fiskal dan moneter di regional Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Bapak Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau) yang menyampaikan keynote speech serta gambaran umum mengenai kondisi APBN dan perekonomian Provinsi Kepri. Kemudian, kegiatan diisi oleh pemaparan materi oleh setiap narasumber dan dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab.

Pada kesempatan ini, Ibu Kartika Chandra (Kepala Bidang PPA-II) memaparkan informasi KFR yang berisikan ringkasan terkait perkembangan APBN, ekonomi makro, indikator kesejahteraan, serta analisis tematik terkait Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Program Ketahanan Pangan, dan Ekonomi berbasis Prioritas Nasional dan Program Strategis Nasional, serta Kinerja Program Pengelolaan Sampah, Air Bersih dan Sanitasi Layak di Regional Kepri sampai dengan Triwulan I Tahun 2023. 

Postur APBN s.d Triwulan I Tahun 2023 terdiri dari: Pendapatan sebesar Rp2.379,15 M; Belanja sebesar Rp2.824,92 M; dan Defisit sebesar Rp445,77 M. Penerimaan Perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara, dengan porsi 89,23% dan 10,77% dari PNBP. Penerimaan perpajakan meningkat sebesar Rp261,05 miliar atau tumbuh 14,02% (yoy). Pendapatan PNBP menurun yang disebabkan oleh Pendapatan BLU yang menurun drastis sebesar Rp74,57 miliar (-67,93%). Pendapatan BLU BP Batam tidak dapat segera dilaporkan melalui mekanisme pengesahan SP3B karena faktor internal BLU BP Batam. Aplikasi pencatatan (Finance Billing Management System, FBMS) yang digunakan oleh BLU BP Batam belum dapat terhubung secara langsung pada aplikasi SAKTI yang digunakan oleh KPPN.

Belanja negara yang tumbuh sebesar 10,66% (yoy) diantaranya diperuntukkan untuk program perlindungan sosial dan dana desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, bahkan terdapat pertumbuhan realisasi Dana Desa sebesar 26,97% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.

Kegiatan diseminasi berjalan dengan lancar, melalui antusiasme para peserta yang ikut dalam diskusi pembahasan KFR, diharapkan nantinya KFR dapat memberikan manfaat yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau.

Diseminasi Kajian Fiskal Regional dan Laporan Perekonomian Provinsi Kepri Tahun 2024: Komitmen Menuju Ekonomi Kepri Maju dan Berkualitas

Tanjungpinang, November 2024 – Dalam upaya mendorong kebermanfaatan peran Fiskal bagi Perekonomian Regional, Kanwil DJPb Provinsi Kepri mengadakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Laporan Perekonomian Provinsi Kepri (LPP) Tahun 2024, yang mengangkat tema “Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya”. Acara ini merupakan sinergi Kanwil DJPb Prov. Kepri dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyusun LPP Kepri.

Diseminasi laporan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 turut dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah daerah seperti Bappeda dan BKAD lingkup kab/kota Kepulauan Riau dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, BPS Provinsi Kepri, BMKG Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, Akademisi dan Mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, STISIPOL Raja Haji, STIE Pembangunan Tanjungpinang, dan STAIN Sultan Abdurrahman, serta Local Expert dari Universitas Internasional Batam.

Diseminasi yang berlangsung di Aula Kanwil DJPb Prov. Kepri menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan fiskal yang berfokus pada penguatan stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Agenda ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Kanwil DJPb Prov. Kepri, Budiman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diseminasi ini bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan fiskal yang akan diimplementasikan di tahun 2024, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. “Tahun 2024 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, namun dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh pihak, kami optimis dapat menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya. Tidak hanya membahas terkait kondisi fiskal, kegiatan diseminasi ini juga menjadi wadah bagi Kanwil DJPb Prov. Kepri dan Perwakilan BI Kepulauan Riau untuk dapat menyampaikan perkembangan perekonomian Kepri hingga bulan September 2024.

Kegiatan Diseminasi KFR dan LPP Kepri juga disertai dengan Talkshow membahas terkait PDRB dan Konsepsi Pembangunan di Kepulauan Riau. Talkshow tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Misni S.KM., M.Si, Kepala BPS Provinsi Kepri, Dr. Margaretha Ari Anggorowati, S.Kom, M.T, Akademisi dari UMRAH, Dr. Myrna Sofia, SE, M.Si; serta Local Expert dari UIB, Dr. Suyono Saputra, S.E., M.M.

Melalui kegiatan diseminasi ini, Kanwil DJPb Prov. Kepri berharap agar kegiatan diseminasi KFR dan LPP Kepri dapat membawa dampak positif bagi para peserta dalam pemahaman tentang kinerja fiskal dan perekonomian di Provinsi Kepri, serta dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkontribusi di masa mendatang.

#KajianFiskalRegional 

#KanwilDJPbKepri

#DiseminasiKFR 

#DiseminasiLPP 

#RegionalChiefEconomist

Pada tanggal 14 Juni 2023, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2023. Diseminasi triwulan I Tahun 2023 ini, mengangkat tema : "Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepri". Narasumber yang mengisi dalam kegiatan ini adalah Ibu Kartika Chandra, Kepala Bidang Pembinaan Pelakasanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kepri, Bapak Purwo Astono, Statistisi Ahli Madya – BPS Provinsi Kepri, Bapak Sudarta, Senior Economist - Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Bapak Roy Aditya Perangin-angin – Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan Kepri.

Pada kegiatan diseminasi KFR tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi oleh Kanwil DJPb Kepri kepada pemerintah daerah, beberapa diantaranya, yaitu :

(1) Pemetaan Dukungan Fiskal terhadap UMKM di Kepri yang masih bersifat sporadis, dikarenakan belum adanya data UMKM yang terintegrasi. Diharapkan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM) dapat memperkuat database UMKM di Kepulauan Riau, tidak terbatas pada karakteristik UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, Produk UMKM unggulan di Provinsi Kepulauan Riau, tingkatan kapasitas UMKM di Provinsi Kepulauan Riau,

(2) Perlunya optimalisasi peran 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ), yakni Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu KEK Nongsa, KEK Galang Batang dan KEK Batam Aero, untuk mendorong peningkatan penanaman modal dalam upaya menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka.

(3) Kebijakan Pemerintah Kota Batam untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah lain di Kepulauan Riau agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.

(4) Peningkatan produktivitas melalui program Kepri Mandiri Cabai 2022-2024 perlu dikawal pelaksanaannya oleh Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Kesehatan Hewan agar dapat mencapai target yang ditentukan, hal ini tentunya akan berdampak baik bagi ketersediaan cabai di Kepri mengingat tingginya harga cabai yang menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Kepri pada tahun 2022.

(5) Sehubungan dengan kegiatan labuh jangkar, diperlukan regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah atas satgas keamanan wilayah labuh jangkar, regulasi atas jenis dan tarif, regulasi terkait pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan jasa labuh dan regulasi lainnya yang dapat mempermudah pelayanan PT Pelabuhan Kepri sehingga dapat meningkatkan minat stakeholders dalam memanfaatkan layanan wilayah labuh jangkar yang berada dibawah wilayah kerja PT Pelabuhan Kepri.

Diharapkan melalui kegiatan diseminasi KFR Triwulan I Tahun 2023, dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholders untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Kementerian Keuangan sebagai Regional Chief Economist mengadakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2023. KFR merupakan kajian mengenai perkembangan ekonomi dan fiskal diregional yang disusun oleh Kanwil DJPb setiap triwulannya. Diseminasi triwulan I Tahun 2023 ini, mengangkat tema : "Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepri".  Kegiatan diseminasi ini dibuka oleh Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri. Narasumber yang mengisi dalam kegiatan ini adalah Kartika Chandra, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kepri, Purwo Astono, Statistisi Ahli Madya – BPS Provinsi Kepri, Sudarta, Senior Economist - Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Roy Aditya Perangin-angin – Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri.

Materi pertama membahas mengenai Perkembangan Fiskal (APBN dan APBD) Triwulan I Tahun 2023 di Provinsi Kepri, materi tersebut dibawakan oleh Kartika Chandra, pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa pada triwulan I Tahun 2023, Pendapatan negara dan hibah terealisasi sebesar Rp2,38 triliun atau 20,14% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut tumbuh 11,66% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.  Penerimaan negara dan hibah didominasi oleh Penerimaan perpajakan sebesar Rp2,12 triliun yang telah terealisasi sebesar 22,23% dari target yang ditetapkan.

Sehubungan dengan belanja negara pada triwulan I 2023, telah terealisasi sebesar Rp2,82 triliun atau 17,17% dari pagu yang ditetapkan. Belanja negara didominasi oleh Transfer ke daerah dan dana desa yang telah terealisasi sebesar Rp1,83 triliun atau 23,06% dari pagu.  Sementara itu, belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp990,53 miliar  atau 11,66% dari pagu.

Sementara itu terkait APBD Kepri, Pendapatan daerah telah terealisasi Rp2,73 triliun atau 19,84% dari pagu yang ditetapkan. Pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer yang telah terealisasi Rp1,77 triliun atau 18,79% dari Pagu. Belanja daerah telah terealisasi Rp1,73 triliun atau 12,02% dari pagu yang ditetapkan.

Selanjutnya Purwo Astono menyampaikan materi mengenai perkembangan perekonomian Kepri Triwulan I Tahun 2023. Ekonomi Kepri tumbuh 6,51% (yoy), namun terkontraksi -3,31% (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi 42,41%, diikuti sektor konstruksi (19,15%), dan Pertambangan dan Penggalian (10,38%). Apabila dilihat dari distribusi komponen PDRB Pengeluaran, komposisi terbesar ada pada komponen PMTB dengan komposisi sebesar (43,37%), diikuti komponen Konsumsi Rumah Tangga (41,17%), Net Ekspor (11,76%), Konsumsi Pemerintah (2,63%), dan Konsumsi LNPRT (0,23%).

PDRB Provinsi Kepri berkontribusi sebesar 7,38% di regional Sumatera atau peringkat 5 kontribusi PDRB terbesar di sumatera. Secara nasional, Kepri mendapatkan peringkat 4 untuk pertumbuhan ekonomi triwulan I – 2023 (yoy).

Sudarta sebagai narasumber dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat pada tahun 2023 namun menguat terbatas pada tahun 2024. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 dan 2024 adalah mobilitas yang membaik, penghapusan zero covid policy di Tiongkok, dan meningkatnya aktivitas berwisata. Disamping itu, penahan pertumbuhan ekonomi global 2023 adalah kebijakan moneter ketat di banyak negara dan ketidakpastian sektor keuangan, inflasi global yang masih tinggi, kebijakan moneter ketat di negara maju, dan permintaan global melemah terutama pada penjualan eceran. Kondisi Ekonomi Indonesia sendiri pada triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,03% (yoy), didorong oleh pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Selanjutnya, Perekonomian Prov. Kepri telah mengalami perbaikan di tahun 2021 setelah mengalami kontraksi di tahun 2020. Perekonomian Prov. Kepri terus tumbuh terakselerasi sejak triwulan I 2022 sejalan dengan perbaikan mobilitas dan konsumsi masyarakat didukung pembukaan sektor pariwisata serta meningkatnya investasi sejalan dengan pemulihan ekonomi. Perekonomian Prov. Kepri di tahun 2023 diperkirakan akan sedikit melambat sejalan dengan proyeksi perlambatan ekonomi global.

Sehubungan dengan perkembangan elektronifikasi daerah di Provinsi Kepri, Sudarta juga menyampaikan bahwa Pada tahun 2022, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah berkembang secara signifikan terlihat dari meningkatnya transaksi pendapatan yang dielektronifikasi, meningkatnya realisasi melalui kanal nontunai dan penggunaan sistem informasi digital. Hal ini berdampak pada peningkatan indeksi ETPD di seluruh wilayah Kepri dan penambahan jumlah daerah berstatus IETPD Digital dari 3 Pemda pada tahun 2021 menjadi 6 Pemda.

Sehubungan dengan perkembangan QRIS di Provinsi Kepri. Pada tahun 2022 Kepri memperoleh predikat sebagai Pemda dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Sumatera sejalan dengan capaian pertumbuhan QRIS untuk pengguna, transaksi dan merchant yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pada tahun 2023 (s.d Maret) terdapat penambahan jumlah user di Kepri sebesar 39.226 (25,79% dari target 2023 ) sehingga secara akumulasi tercatat sebesar 302.406 atau tumbuh 42,64% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu dari sisi volume transaksi, pada tahun 2023 (s.d Maret) tercatat sebesar 3,2 juta transaksi (45,76% dari target 2023) atau tumbuh sebesar 155,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun Nilai transaksi menggunakan QRIS di Kepri pada tahun 2023 (s.d Maret) tercatat sebesar 433,41 Milyar atau tumbuh sebesar 359,45% (yoy). Sementara itu untuk jumlah merchant di Kepri hingga Maret 2023 secara akumulatif tercatat sebesar 445.595, yang didominasi oleh merchant kategori Mikro (56,7%), diikuti Kecil (28,6%) dan Menengah (12,0%). Secara spasial, lokasi merchant masih terpusat di Kota Batam (85,79%), diikut Tanjung Pinang (7,97%) dan Karimun (3,43%).

Selanjutnya Roy Aditia Perangin-angin, narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri menyampaikan perkembangan perbankan Kepri. Share Aset Bank Umum/Bank Umum Syariah (BU/BUS) Kepri terhadap Nasional adalah 0,96%, share DPK BU/BUS Kepri terhadap Nasional adalah 0,95%, dan share kredit BU/BUS Kepri terhadap nasional adalah 0,72%. Sehubungan dengan perkembangan indikator utama perbankan provinsi Kepri, per April 2023  dari sisi aset telah terjadi pertumbuhan 16,35% (yoy), Kredit tumbuh 11,71% (yoy), dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,48% (yoy). Pertumbuhan indikator utama perbankan ini sejalan dengan pertumbuhan positif perekonomian Kepri secara year-on-year. NPL BU/BUS per April 2023 sebesar 2,14% angka NPL tersebut lebih rendah dibandingkan NPL April 2022 yang mencapai 2,88%.

Kegiatan Diseminasi KFR Triwulan I Tahun 2023 berjalan dengan lancar, diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.