Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau adalah Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sebagai refresentasi Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan Fiskal di Daerah. Tugas dan Fungsi kami adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri membawahi KPPN Tanjung Pinang dan KPPN Batam yang menyelenggarakan fungsi Kuasa BUN dalam pencairan dana APBN di wilayah Kerjanya masing-masing bagi 327 satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran dari APBN, dan 7 Pemda Kab/Kota di Provinsi Kepuluan Riau

Masih dalam suasana Pandemi Covid-19, Pelaksanaan APBN masih berfokus pada penanganan dampak pandemic covid-19. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri terus mengawal program- program Pemerintah agar misi pemerintah dalam pendanaan untuk penanganan dampak pandemic covid-19 dapat terwujud dengan baik. Dari sisi belanja negara, pengeluaran APBN di Kepri di akhir triwulan III menunjukan kinerja yang cukup positif. Realisasi belanja negara sebesar 59,03% atau sebesar Rp5.151T dari pagu sebesar Rp.8.726T. Realisasi tersebut terdiri atas Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.3.894T.atau 53.37% dari pagu Rp.7.297T yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja pemerintah di Kepri dan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik serta Dana Desa sebesar 87,95% atau sebesar Rp.1,26T dari pagu sebesar Rp.1,428T. 

Jumat, 25 September 2020. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepulauan Riau kembali mengadakan kegiatan Focus Group Discussion secara daring melalui Zoom Meeting dalam rangka Evaluasi Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. Kegiatan ini dihadiri oleh 53 perwakilan satker K/L pemegang KKP lingkup kerja Provinsi Kepulauan Riau, mitra Perbankan, OJK, dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Kamis, 17 September 2020. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Kembali melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion secara online melalui media Zoom Meeting dengan topik bahasan sangat menarik yaitu Pengelolan Hibah Langsung Dalam Negeri Bentuk Uang. Peserta yang hadir terdiri dari 23 Satuan Kerja se-Provinsi Kepulauan Riau yang menerima hibah langsung dalam negeri bentuk uang TA 2019 dan TA 2020.

Kamis, 11 Juni 2020, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara sosialisasi revisi anggaran Tahun 2020 berdasarkan PMK No. 39 Tahun 2020 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 10 Tahun 2020. Acara yang dilaksanakan secara lve streaming melalui kanal Youtube Kanwil DJPb Kepri ini diikuti oleh penanggungjawab program dan operator SAKTI Penganggaran dari seluruh satker mitra kerja Kanwil DJPb Kepri.

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) berdampak signifkan terhadap perekonomian Indonesia, terutama keluarga miskin atau kurang mampu yang hanya memiliki penghasilan harian. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19, salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (atau disebut BLT Desa).

Dalam rangka menyampaikan informasi terkait BLT Desa, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan sosialisasi BLT Desa pada tanggal 30 April 2020 yang diikuti oleh pemerintah daerah (dhi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPAKD, pendamping dan tenaga ahli desa) serta perwakilan kepala desa lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Poin-poin penting yang disosialisasikan meliputi: Sekilas program BLT Desa dan mekanisme penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dengan telah berakhirnya triwulan I 2020, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau selaku representasi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran sekaligus pembina satker Kementerian Negara/ Lembaga di bidang Perbendaharaan Negara di daerah, berinisiatif melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam pelaksanaannya, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020 dilakukan dalam bentuk Dialog Kinerja Satker yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020.

Ada yang berbeda dengan pelaksanaan DKS kali ini, jika biasanya dilaksanakan melalui interaksi tatap muka langsung dengan petugas satker, maka di tengah pandemi covid 19 saat ini, pelaksanaan DKS dilaksanakan melalui video conference dengan menggunakan aplikasi zoom. Bukan tanpa sebab,  hal ini dilakukan  untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid 19.

Telah terlaksana Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa Tahun 2020 pada Selasa, 03 Maret 2020, di Aula Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl. Sultan Muhammad Syah, Dompak, Tanjungpinang.