22 Juli 2026
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2026 pada tanggal 22 Juli 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan peran Regional Chief Economist (RCE) dalam menyediakan analisis fiskal dan ekonomi daerah bagi para pemangku kepentingan. Dalam paparannya, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Andres Leiman Silalahi, menyampaikan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 tetap menunjukkan kinerja yang kuat, didukung oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta investasi yang tinggi. Kinerja perdagangan luar negeri juga tetap positif dengan surplus neraca perdagangan, sementara inflasi yang terkendali dan meningkatnya sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang tetap terjaga. Di sisi fiskal, kinerja APBN menunjukkan perkembangan yang positif, sedangkan APBD masih menghadapi tantangan akibat kontraksi pada pendapatan dan belanja daerah.
Selain menyampaikan perkembangan ekonomi dan fiskal daerah, KFR Triwulan I Tahun 2026 mengangkat dua analisis tematik, yaitu implementasi Program Makan Bergizi Gratis serta konektivitas laut di Provinsi Kepulauan Riau. Analisis menunjukkan bahwa penguatan konektivitas antarpulau memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing wilayah kepulauan. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau memaparkan arah kebijakan pembangunan konektivitas daerah, sementara Local Expert Mitra Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem logistik untuk menekan biaya distribusi serta memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai pusat perdagangan dan investasi regional.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Natuna dan Kepulauan Anambas. Peserta menyoroti tingginya biaya transportasi sebagai salah satu tantangan utama dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata, di samping faktor eksternal seperti biaya operasional transportasi dan karakteristik pariwisata Kepulauan Riau yang mengedepankan nilai budaya Melayu. Melalui kegiatan diseminasi ini, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau berharap hasil KFR dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
