Tanjungpinang, 28 Agustus 2017, Sampai dengan akhir semester I 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami tantangan berat. Data BPS menunjukan ekonomi Kepulauan Riau Triwulan II 2017 (Q To Q) hanya Tumbuh Sebesar 1,16 Persen, atau hanya sebesar 1,52 % (C to C),  turun jika dibandingkan dengan Semester I tahun 2016 sebesar 4,69% dan pada Tahun 2015 sebesar 7,08%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,01% pada semester I 2017.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri, Kejaksaan Tinggi dan Polda Provinsi Kepulauan Riau melakukan monev, pembinaan dan pengawasan penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2017 di Kabupaten Natuna.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

HOAX

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah menjadikan informasi di masyarakat beredar begitu cepat. Informasi atau berita yang benar tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun kenyataan di lapangan, tidak semua informasi itu benar, bahkan tidak sedikit informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk maksud tertentu. Berita palsu tersebut banyak pula yang berhubungan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun berhubungan dengan pemilihan Pemimpin Daerah bahkan Pemilihan Presiden (Pilkada/Pilpres).

Pada tanggal 29 Maret 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penandatanganan MoU penggunaan Sistem Informasi Kredit Program. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Bintan yang berlokasi di Bintan Buyu.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) melakukan ekspose kebijakan pelaksanaan anggaran dalam hal ini kebijakan mengenai penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengundang media yaitu Sindo Batam, Tanjungpinang Pos, Batam Pos, Haluan Kepri, dan RRI Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka mewujudkan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektifitas belanja Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga agar memerintahkan satuan kerja untuk mengambil langkah-langkah yaitu (1) Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja; (2) Memastikan ketepatan waktu dan penyelesaian tagihan; (3) Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak; (4) Pengendalian pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Di tahun 2016, Presiden Jokowi menemukan bahwa terdapat banyak Kepala Sekolah, guru, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan pegawai Kementerian PUPR yang menghabiskan waktunya untuk mengurus pertanggungjawaban sehingga tidak produktif dalam menjalankan tugasnya. Beranjak dari permasalahan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyederhanakan proses pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (Tribunnews, 2016).