Pada tanggal 29 Maret 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penandatanganan MoU penggunaan Sistem Informasi Kredit Program. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Bintan yang berlokasi di Bintan Buyu.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) melakukan ekspose kebijakan pelaksanaan anggaran dalam hal ini kebijakan mengenai penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengundang media yaitu Sindo Batam, Tanjungpinang Pos, Batam Pos, Haluan Kepri, dan RRI Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka mewujudkan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektifitas belanja Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangan meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga agar memerintahkan satuan kerja untuk mengambil langkah-langkah yaitu (1) Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja; (2) Memastikan ketepatan waktu dan penyelesaian tagihan; (3) Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak; (4) Pengendalian pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Di tahun 2016, Presiden Jokowi menemukan bahwa terdapat banyak Kepala Sekolah, guru, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan pegawai Kementerian PUPR yang menghabiskan waktunya untuk mengurus pertanggungjawaban sehingga tidak produktif dalam menjalankan tugasnya. Beranjak dari permasalahan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyederhanakan proses pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (Tribunnews, 2016).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ikut melaksanakan momen Hari Bakti Perbendaharaan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-57/PB/2015.

Tanggal 31 Oktober 2016 Seluruh Instansi di Kementerian Keuangan memperingati hari Oeang ke-70. 70 tahun lalu, Indonesia yang baru satu tahun menyatakan kemerdekaannya, memiliki mata uang sendiri yang bernama ORI atau Oeang Republik Indonesia.

Penerbitan DIPA Tahun Anggaran 2016 merupakan tahap akhir dari seluruh proses penyusunan APBN Tahun 2016. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyusunan DIPA dan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk disahkan. Penyerahan DIPA dilaksanakan di Jakarta untuk Satuan Kerja Pusat dan di Ibukota Provinsi untuk DIPA Satuan Kerja di daerah.