Rabu, 29 September 2021. Sehubungan dengan dengan terbitnya Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 110  tahun  2021 dan Peraturan  Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2021 tentang  Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan  Negara Bukan Pajak, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau kembali melaksanakan Sosialisasi Langkah-Langkah Persiapan Penggunaan Modul MP PNBP Tidak Terpusat secara daring melalui media Zoom Meeting. Pelaksanaan sosialisasi ini dihadiri oleh PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran serta petugas terkait dari 21 Satker mitra Kerja pengguna PNBP tidak terpusat di Provinsi Kepulauan Riau. Dari pihak Kanwil DJPb Kepri dihadiri oleh Kepala Kanwil, Kabid PPA I, seluruh Kepala Seksi dan staf pada Bidang PPA I

Melalui penerbitan peraturan terbaru ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Satker dapat langsung mencairkan anggaran yang bersumber dari PNBP sejak awal Tahun  Anggaran untuk dapat menghindari penumpukan realisasi pada akhir Tahun Anggaran karena menunggu penerimaan PNBP.  Melalui  perubahan kebijakan ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau berharap agar tidak ada lagi  alasan lambatnya penyerapan anggaran oleh satker yang disebabkan belum adanya Maksimum Pencairan (MP) PNBP. Sehingga, salah satu bottleneck penyerapan anggaran telah berhasil dieliminasi.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi kepulauan Riau menjelaskan bahwa PNBP sebagai salah satu penerimaan negara memegang peranan penting dalam membiayai belanja negara. Kontribusi PNBP dalam APBN semakin diperlukan mengingat pemerintah tidak dapat menggantungkan diri sepenuhnya pada penerimaan dari sektor perpajakan. Maka, PNBP harus dapat Kelola secara efektif dan berdaya guna.  Sebagaimana hasil reviu pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang secara rutin dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, permasalahan penggunaan dana PNBP menjadi salah satu kendala dalam penyerapan anggaran. Hal tersebut karena dana yang telah dialokasikan dalam DIPA yang bersumber dari PNBP tidak serta merta dapat digunakan/dibelanjakan satker tersebut apabila satker berkenaan belum menghasilkan PNBP. Pada awal tahun misalnya, satker belum dapat eksekusi belanja yang bersumber dari PNBP karena satker masih harus menghasilkan penerimaan PNBP. 

Kebijakan terbaru ini dilatarbelakangi beberapa hal, diantaranya kontribusi PNBP yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam membiayai belanja negara. Realisasi belanja yang bersumber dari PNBP terdapat kecenderungan menumpuk menjelang triwulan III dan IV. Hal ini dapat dipahami karena satker/K/L memperoleh MP menjelang akhir tahun anggaran Realisasi menumpuk di akhir tahun karena penerimaan PNBP baru bisa terkumpul di pertengahan menjelang akhir tahun anggaran, akhirnya belanjanya pun harus mengikuti hal tersebut. Hal ini tidak terlepas dari prinsip dari penerimaan PNBP bahwa penerimaan harus diterima dulu di kas negara, baru dapat  digunakan untuk membiayai belanja negara  setelah mendapat penetapan MP.

Selanjutnya,  Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa sebenarnya satker memiliki kemampuan untuk selalu mencapai target. Di satu sisi peran PNBP cukup signifikan tapi di sisi lain belanjanya numpuk di akhir tahun. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses penerbitan MP PNBP yang cukup lama, terutama untuk MP yang terpusat. Hal ini karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan serta proses penetapan yang masih dilakukan secara manual, proses yang berjenjang hingga keterbatasan dalam SDM.  Maka berdasarkan latar belakang demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan terobosan besar dengan menginisiasi peraturan Menteri Keuangan Nomor  110 Tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Tahun 2021 tentang Mekanisme Penetapan MP PNBP dengan tujuan untuk  mempercepat realisasi belanja dan capaian output,  simplifikasi proses pencairan anggaran,  modernisasi mekanisme pencairan anggaran dengan optimalisasi penggunaan sistem teknologi dan informasi.

Yang tidak kalah penting adalah terjadinya modernisasi mekanisme pencairan anggaran dengan optimalisasi penggunaan sistem teknologi dan informasi yaitu bahwa  Konfirmasi  penerimaan PNBP dilakukan dengan mekanisme tagging data setoran PNBP melalui aplikasi, Input setoran dan data MP PNBP diproses secara sistem dan  mencegah penerbitan SPM/SP2D melebihi MP PNBP dengan aplikasi, demikian disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepualaun Riau dalam mengakhiri sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi PPA I-D, Prabeksi Abiseka yang dilengkapi oleh  Kabid PPA I, Dani Ramdani. Narasumber menjelaskan terkait dengan Pokok-Pokok Pengaturan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 salah satunya terkait dengan penetapan Maksimum Pencaiaran Dana (MP) PNBP tidak terpusat yang disampaikan oleh satker kepada Kanwil DJPb yang terbagi menjagi 3 tahap. Tahap I yaitu MP PNBP dengan besaran maksimal 60% dari total pagu PNBP pada DIPA yang dapat diajukan paling cepat pada bulan Januari. Sedangkan untuk Tahap II, besaran maksmimal MP PNBP yaitu 80 % dari total pagu PNBP dalam DIPA dan disampaikan paling cepat pada bulan Juli serta tahap III dengan besaran maksimal MP PNBP yaitu 100% dari total pagu PNBP dalam DIPA dengan ketentuan penyampaian usulan disampaikan ke Kanwil DJPb pada bulan Oktober. Selain itu, Kepala Seksi PPA I D juga menginformasikan bahwa Satker dapat melakukan percepatan pengajuan penetapan MP PNBP ke Kanwil DJPb apabila satker memerlukan kebutuhan dana PNBP lebih cepat dari batas waktu pengajuan permohonan MP PNBP pada tahap II (Juli) dan tahap III (Oktober).

Selanjutnya, pemaparan materi dilanjutkan oleh Rudi Susanto, Pelaksana Seksi PPA I D yang menjelaskan terkait dengan teknis pengunaan aplikasi Modul PNBP pada level satker terutama dalam hal pengajuan alokasi MP PNBP Kepada Kanwil DJPb. Kegiatan diakhiri dengan sesi Diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Pada sesi tersebut para peserta sangat antusias dan interaktif. Salah satu peserta yang bertanya yaitu Asrena dari Satker Mako Lamtamal IV TPI yang menanyakan terkait dengan kewenangan penetapan petugas pengelola modul MP PNBP Tidak Terpusat pada Satker.

Selasa, 07 September 2021. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Kembali melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk menyampaikan Expose hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I TA 2021 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media Zoom Meeting dan kanal youtube Kanwil DJPb dengan mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Bendahara  Satker mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sambutan dan pembukaan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil DJPb, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau melakukan reviu pelaksanaan anggaran setiap semester yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi teknis/operasional apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluaran, memberikan dampak seperti yang diharapkan serta dilanjutkan dengan identifikasi kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran pada level satker sampai dengan level Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau dan diakhiri dengan perumusan rekomendasi dan policy note yang nantinnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi satker K/L, kantor pusat DJPb, pemerintah daerah, ataupun instansi terkait lainnya.

Di sela-sela sambutannya, Kakanwil DJPb Kepri juga menyampaikan bahwa kita telah  kurang  lebih 18 bulan melalui masa pandemi covid-19. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Kementerian Keuangan  sebagai respon yang adaptif  guna menyikapi kondisi yang terus terjadi. Kebijakan dalam pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari ikhtiar dalam penanganan dampak pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan. Pemerintah melalui APBN 2021 telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Sebut saja misalnya Program PEN yang meliputi  cluster Perlindungan Sosial, cluster Pendidikan, cluster Kesehatan, serta cluster Infrastruktur dalam bentuk kegiatan padat karya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah hadir dan peduli untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi covid-19. APBN juga mendukung kebutuhan pelaksanaan PPKM darurat termasuk kebutuhan tambahan belanja pada program PEN. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tersebut, maka dilakukan kebijakan realokasi dan refocussing belanja negara.  Agar upaya pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentunya pemerintah tidak bisa jalan sendiri, perlu andil dari kita semua selaku lini terdepan pengelola APBN

Memasuki semester II TA 2021, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan salah satu arahan pemerintah yaitu seluruh satuan kerja diminta untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan belanja agar output/outcome dari belanja pemerintah yang telah ditetapkan dalam DIPA dapat segera dinikmati oleh masyarakat luas dan dapat menjadi salah satu pengungkit dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut juga diperlukan dalam rangka optimalisasi peran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi covid-19.  Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan apreasiasi yang setinggi-tingginya kepada satker mitra kerja yang telah melakukan percepatan realisasi belanja dan terhadap satker lainnya yang serapannya masih rendah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau berharap agar segera melakukan upaya nyata untuk segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan belanjanya.

Setelah sambutan dan pembukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bidang PPA I selaku narasumber. Dalam mengawali paparannya, Kepala Bidang PPA I menyampaikan overview pelaksanaan anggaran semester I TA 2021 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data realisasi belanja sampai dengan semester I TA 2021, belanja pemerintah pusat pada APBN di Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan sebesar Rp7,52 triliun (di luar alokasi BA 999) dengan tingkat penyerapan anggaran yang telah mencapai Rp2,6 triliun atau sebesar 34,59% dari total pagu. Realisasi anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1,3 triliun (73,21%), belanja barang Rp1,9 triliun (52,54%), belanja modal Rp0,75 triliun (36,5%), dan belanja bantuan sosial Rp821 juta  (45,03%). Tingkat penyerapan anggaran K/L tersebut secara keseluruhan sudah cukup baik, namun apabila dilihat per jenis belanja, penyerapan anggaran yang optimal hanya pada belanja pegawai dan belanja barang serta bantuan sosial, sedangkan penyerapan belanja modal masih belum optimal dan memerlukan langkah-langkah akselerasi pada periode berikutnya.

Dari sisi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), capaian nilai IKPA lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau Semester I TA 2021 secara agregat yaitu sebesar 97,04 poin. Secara rinci, dari total 326 satker mitra kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau Semester I TA 2021 (diluar satker BA 999) terdapat 103 satker dengan kategori capaian nilai IKPA sangat baik (nilai IKPA ≥ 95), 100 satker dengan kategori capaian nilai IKPA baik (89 ≤ nilai IKPA < 95), 106 satker dengan kategori capaian nilai IKPA cukup (70 ≤ nilai IKPA < 89) dan 17 satker dengan kategori capaian IKPA kurang (nilai IKPA <70).

Kemudian, Kepala Bidang PPA I menyampaikan temuan 6 permasalahan utama pelaksanaan anggaran semester I TA 2021 berdasarkan hasil identifikasi RPA yang telah dilakukan antara lain permasalahan akibat dampak pandemi covid-19, permasalahan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan proses revisi dan kebijakan refocussing, permasalahan belanja dengan sumber dana SBSN, permasalahan rendahnya ringkat penyerapan satker BLU dan permasalahan belum tercapainya target kinerja capaian output.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan utama tersebut, Kepala Bidang PPA I menyampaikan rekomendasi dan policy note terkait dengan kebijakan, strategi dan implementasi, serta mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif. Sehingga, hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau berharap hal terseut dapat menjadi pembelajaran bagi satker mitra kerja untuk untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya serta pada tahun anggaran mendatang.

Pelaksanaan kegiatan Rakorda Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau diakhiri dengan sesi diskusi dengan para peserta kegiatan. Pelaksanaan diskusi berjalan dengan sangat lancar dan interaktif. Disamping itu, Kuasa Pengguna Anggaran Satker BP Batam memberikan apresasi dan berterima kasih atas peran dan komitmen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yang senantiasa amanah dalam memberikan pelayanan yang terbaik tanpa biaya dan bebas gratifikasi kepada satker mitra kerja .