“Sebagai Kepala Daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya minta peran serta  dan kontribusi Saudara-Saudara sebagai pengelola  pagu besar belanja APBN, untuk segera melakukan akselerasi atau percepatan belanja sebagai salah satu ikhtiar kita untuk memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kepri. Dengan ikhtiar tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kepri, termasuk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri yang juga masih terkontraksi cukup dalam, dapat segera pulih di Triwulan II”  demikian disampaikan oleh Gubernur Kepri, H.Ansar Ahmad  dalam kapasitasnya selaku wakil pemerintah pusat di daerah pada acara Executive Meeting Akselerasi  Belanja  Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kepri. Acara yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri pada Kamis, 3 Juni 2021 melalui zoom meeting ini  mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat pembuat Komitmen dari 36 satker yang merupakan instansi vertikal dari 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu besar.

Sebagaimana data dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan, pagu Dana APBN TA 2021 untuk Provinsi Kepri saat ini  berjumlah Rp15,24 Trilyun. Sebanyak Rp.7,77 Trilyun diantaranya dikelola oleh satker vertikal Kementerian/Lembaga sedangkan sisanya sebesar Rp7.47 Trilyun merupakan TKDD serta Dana Perimbangan yang kemudian menjadi penerimaan bagi APBD yang dikelola oleh Pemprov dan Pemkab se Kepulauan Riau. Dari Pagu Rp.7,77 Trilyun yang dikelola oleh 329 satker dari 41 Kementerian/Lembaga, sebesar 89.54% atau Rp6.96 trilyun diantaranya terpusat pada 10 Kementerian/Lembaga dengan realisasi  per tanggal 21  Mei 2021 sebesar 28,67%.

Gubernur juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini masih minus akibat dampak tekanan pandemic covid-19. Sebagaimana release BPS, Pertumbuhan ekonomi Prov.Kepri pada triwulan I 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -1,19% (y-on-y) jika dibandingkan periode triwulan I 2020 yang mampu tumbuh sebesar 2,02%. Sementara pertumbuhan ekonomi (q-to-q) pada triwulan I 2021 mengalami kontraksi sebesar -1,12% dibanding triwulan I 2020.  Kinerja Pertumbuhan ekonomi Kepri ini juga mendapat perhatian khusus dari Presiden saat kunjungan ke Kepri tanggal 19 Mei lalu. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan I 2021 lebih rendah dari Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada -0,74%. “Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi tentu saja tidak dapat dibebankan hanya pada kinerja APBD,  namun juga tentu saja pada kinerja APBN yang dialokasikan untuk Kepri” lanjutnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa selain sebagai Kepala Daerah, kedudukan Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, “Maka saya berkepentingan untuk ikut mengawasi percepatan pelaksanaan anggaran di masing-masing instansi vertical  pemerintah pusat, terutama yang mengelola anggaran pagu besar . Harapan saya ketika percepatan ini bersinergi dengan percepatan APBD yang sedang kita pacu secara terus menerus, kita yakin akan memberikan stimulant dampak percepatan pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih cepat . Harapan saya ini bisa  memberikan kontribusi agar pertumbuhan ekonomi kita walaupun pertumbuhannya mungkin satu digit akan tetapi triwulan II dan seterusnya tidak dalam keadaan terkontraksi  masih dalam situasi minus.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Kanwil DJPb Kepri, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan bahwa dengan dominasi pagu oleh sepuluh K/L, tidak berlebihan kiranya apabila peran dari sepuluh K/L tersebut akan sangat mewarnai perkembangan perekonomian Kepri.  Menyadari bahwa akselerasi belanja APBN  sangat penting untuk memberikan dukungan pada pemulihan perekonomian Kepri , yang saat ini mengalami pelambatan akibat dampak pandemi covid-19, Kanwil Ditjen Perbendaharaan  memandang perlu untuk mendorong  satker dari sepuluh K/L yang memiliki pagu besar tersebut untuk melakukan akselerasi belanja  agar perekonomian Kepri lekas pulih. Oleh karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri telah memohon kesediaan Bapak Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, untuk memberikan arahan secara langsung kepada para Kuasa Pengguna Anggaran, khususnya yang memiliki pagu besar,   agar dapat melakukan percepatan belanja. “ Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah  untuk hadir di tengah-tengah kita, selain sebagai silaturahmi dengan pimpinan satker Kementerian/Lembaga, sekaligus juga untuk memberikan arahan strategis percepatan belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi Kepri” tambahnya . 

Lebih lanjut Teguh menambahkan, bahwa tujuan dari gelaran acara ini adalah selain untuk mendorong satker yang memiliki pagu besar untuk lebih berperan aktif dalam medukung pemulihan perekonomian Kepri melalui  percepatan belanja , juga untuk melanjutkan sinergi dan kerjasama yang baik antara Kanwil DJPb Kepri dan Pemprov Kepri untuk mengawal pelaksanaan APBN serta sebagai bentuk kontribusi Kanwil DJPb Kepri untuk turut membangun Kepri.

Kamis, 29 April 2021. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Rapat diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan juga disiarkan secara live pada kanal Youtube Kanwil DJPb Kepri. Rapat dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Kepala Seksi MSKI dan CSO KPPN Tanjungpinang, serta 44 satker pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada akhir bulan Februari Tahun 2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai (Capacity Building) dalam rangka mempersiapkan para pegawai menghadapi Tahun Anggaran 2021. Kegiatan Capacity Building ini merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Semester I Tahun 2021 yang telah dilaksanakan di hari sebelumnya.

PETA STRATEGI KANWIL DJPb PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

untuk informasi selengkapnya, silakan klik link >>>>berikut ini<<<<

Dalam Rangka Percepatan Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa Tahun anggaran 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (Dana BOS) dan Dana Desa Tahun 2020 dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa Tahun 2021 secara virtual melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 2 Maret 2021.