Pada tanggal 20 Oktober 2017, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.

Acara diawali dengan penyerahan piagam WTP kepada pemda lingkup Kepri yang memiliki opini Laporan Keuangan Daerah WTP. Gubernur Kepri yang pertama menerima piagam atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016, dengan capaian Standar Tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tanjungpinang, 28 Agustus 2017, Sampai dengan akhir semester I 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami tantangan berat. Data BPS menunjukan ekonomi Kepulauan Riau Triwulan II 2017 (Q To Q) hanya Tumbuh Sebesar 1,16 Persen, atau hanya sebesar 1,52 % (C to C),  turun jika dibandingkan dengan Semester I tahun 2016 sebesar 4,69% dan pada Tahun 2015 sebesar 7,08%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,01% pada semester I 2017.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Tanjungpinang, 6 September 2017, Penyusunan LPJ Bantuan Pemerintah (Banper) tahun 2017 sudah lebih sederhana dibandingkan periode sebelumnya, hal ini terungkap pada Focus Group Disscussion (FGD) Evaluasi Penyederhanaan SPJ/LPJ Bantuan Pemerintah lingkup Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2017 di ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri, Kejaksaan Tinggi dan Polda Provinsi Kepulauan Riau melakukan monev, pembinaan dan pengawasan penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 pada tanggal 14 s.d 16 Agustus 2017 di Kabupaten Natuna.

HOAX

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah menjadikan informasi di masyarakat beredar begitu cepat. Informasi atau berita yang benar tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun kenyataan di lapangan, tidak semua informasi itu benar, bahkan tidak sedikit informasi yang sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk maksud tertentu. Berita palsu tersebut banyak pula yang berhubungan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun berhubungan dengan pemilihan Pemimpin Daerah bahkan Pemilihan Presiden (Pilkada/Pilpres).