Akselerasi Belanja Sektor Pertanian Demi Terkendalinya Laju Inflasi

A. DASHBOARD

B. PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Lampung triwulan II-2022 tumbuh 5.22 persen (yoy), dan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Lampung semester I tahun 2022 dibanding semester I tahun 2021 tumbuh sebesar 4.07 persen. Mobilitas masyarakat Lampung pada triwulan II-2022 meningkat sebagai salah satu bentuk transisi kondisi pandemi menuju endemi, kondisi ini memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian Lampung. Secara q-to-q, produksi komoditas pangan mengalami peningkatan dengan pengungkit utama pertumbuhan tanaman pangan adalah padi dan ubi kayu, sedangkan secara yoy didominasi oleh peningkatan jagung, kedelai, dan ubi kayu. Produksi komoditas perkebunan meningkat ditandai adanya panen kopi di Lampung Barat, peluncuran desa devisa lada hitam di Lampung Timur. Peningkatan produksi pemotongan hewan, produksi telur ras dipengaruhi peningkatan permintaan reguler dan juga pengaruh momen idul adha. Minyak bumi secara q-to-q meningkat namun secara yoy menurun. Selain itu ada pula peningkatan pada produksi industri makanan dan minuman.

Inflasi/Deflasi. Inflasi di Lampung pada bulan Juli 2022 sebesar 0.73 persen lebih tinggi dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 0.64 persen. Kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan penyumbang tertinggi inflasi/deflasi sepanjang tahun 2022, kecuali bulan Januari 2022, Kelompok pengeluaran Transportasi, sub kelompok pembelian kendaraan menjadi penyumbang terbesar inflasi di Lampung. Komoditas terbesar yang memberikan andil dalam pembentukan inflasi adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, rokok kretek filter, dan daging ayam ras.

C. ANALISIS REALISASI APBN & APBD REGIONAL, DAN HUBUNGAN REALISASI APBD DAN TKDD

 1. KINERJA APBN

Pendapatan Wilayah Lampung mengalami kenaikan sebesar Rp1,32 Triliun atau 23,29 (yoy), kenaikan terbesar disumbangkan oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp743,41 atau 46,65 persen. Naiknya penerimaan disebabkan kenaikan nilai ekspor dari golongan barang Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (CPO). Belanja negara mengalami perlambatan sebesar Rp1,14 triliun atau minus 6,4 persen. Penyebab utama adalah masih rendahnya realisasi Belanja Modal yaitu 22,73 persen diakibatkan belanja modal di beberapa K/L masih dihandle oleh Unit Eselon I atau Kanwil masing-masing. Selain itu juga disebabkan pengadaan barang dari luar negeri yang mengharuskan indent dan memakan waktu yang lama. Belanja DAK Fisik baru terserap 24,60 persen disebabkan adanya keterbatasan SDM. Sedangkan TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp257,19 miliar atau 2,09 persen, realisasi tertinggi adalah penyaluran DAU sebesar 66,06 persen dan dana desa sebesar 64,30 persen.

Proyeksi Penerimaan pada bulan Juli 2022 understated sebesar Rp654,07 miliar dengan rincian realisasi Pajak lebih tinggi Rp171,65 miliar, realisasi Bea Cukai lebih tinggi Rp476,72 miliar, dan realisasi PNBP dan Hibah lebih rendah Rp87,18 miliar. Pada bulan Agustus 2022, penerimaan pajak diproyeksikan Rp521,37 miliar, Bea Cukai Rp48,16 miliar dan PNBP/Hibah Rp54,95 miliar. Deviasi Pendapatan bulan Juli 2022 sebesar Rp654 miliar, disumbang oleh deviasi pajak sebesar Rp171,65 miliar disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dari Pajak Penghasilan Final dengan presentasi kenaikan sebesar 134,13% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.  Kemudian juga diakibatkan deviasi Bea Cukai bulan Juli 2022 sebesar Rp463 miliar disebabkan oleh melonjaknya realisasi penerimaan Bea Keluar (BK) dari yang ditargetkan. Sedangkan deviasi PNBP dan Hibah bulan Juni 2022 sebesar Rp18 miliar.

Proyeksi Belanja pada bulan Juli 2022 understated sebesar Rp440,15 miliar, realisasi Belanja K/L lebih tinggi Rp399,03 miliar dan realisasi TKDD lebih tinggi Rp41,12 miliar. Pada bulan Agustus 2022, Belanja K/L diproyeksikan Rp1.312,18 miliar dan TKDD Rp1.682,67 miliar. Deviasi Belanja K/L bulan Juli 2022 sebesar Rp440 miliar karena belum optimalnya belanja modal. Deviasi TKDD bulan Juli 2022 sebesar Rp41 miliar disebabkan oleh masih banyak Pemda yang tidak dapat melakukan pencairan karena persyaratan yang belum terpenuhi.

2. KINERJA APBD

Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp16,51 triliun didominasi oleh komponen Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp12,59 triliun. Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp12,61 triliun didominasi oleh komponen  

Belanja Operasi sesar Rp9.01 triliun. TKDD yang telah disalurkkan kepada Provinsi Lampung s.d 31 Juli 2022 sebesar Rp11,09 triliun atau  73,88 persen dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Lampung. Jumlah dana TKDD yang telah disalurkan Pemerintah pusat s.d 31 Juli 2022 kepada RKUD provinsi/kabupaten/kota di regional Lampung sebesar Rp472,32 miliar.

Kanwil DJPb Lampung merekomendasi Pemda agar segera melengkapi persyaratan untuk pencairan agar realisasi dapat diselenggarakan dengan cepat.

I-Account APBD Lampung per 31 Juli 2022 (dalam miliar)

Sumber: Portal Data, DJPK

D. CURRENT ISSUES MAKROEKONOMI DAN FISKAL

 1. Potensi Kenaikan Inflasi Karena Perubahan Tarif PPN dan PPnBM.

Penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan 31 Juli 2022 telah mencapai 61.24 persen, sedangkan pada tahun 2021 target penerimaan hingga akhir tahun hanya tercapai 63.74 persen. Melihat tren penerimaan sampai dengan bulan Juli 2022 diproyeksikan target penerimaan dari PPN & PPnBM diperkirakan bisa tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Perkembangan inflasi di Lampung sebagai berikut:

Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau, sub kelompok makanan. Berdasarkan data penerimaan PPN & PPnBM serta perkembangan inflasi di Lampung, penyebab utama inflasi adalah kelompok pengeluaran makan, minuman dan tembakau, sub kelompok makanan merupakan salah satu pengecualian pengenaan tarif PPN, sehingga perubahan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. 

2. Perbaikan penyaluran TKDD

Pelaksanaan TKD di Provinsi Lampung belum mampu melahirkan kemandirian fiskal pemerintah daerah (rata-rata 5 tahun terakhir TKD mencakup 70,44 persen pendapatan pemda se-Provinsi Lampung) dan cenderung mengalami surplus serta SILPA yang cukup tinggi, sehingga belum optimal berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui multiplier effect  dari belanja pemerintah. Kanwil DJPb Provinsi Lampung mendukung rancangan skema baru dalam penyaluran TKD yang mengaitkan realisasi belanja atau pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan TKD namun dalam implementasinya perlu didukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas KPPN dan Kanwil dengan tersedianya sistem/aplikasi dan proses bisnis yang ringkas baik dalam penyaluran maupun pelaporan.

3. Dampak kenaikan harga komoditas terhadap inflasi

Berdasarkan data dari BPS dan Bank Indonesia, pada bulan Juli 2022 inflasi sebesar 0,73 persen sehingga jika dibandingkan dengan Bulan Juli 2021 inflasi mencapai angka 5,61 persen (yoy). Penyumbang utama inflasi di Lampung adalah terjadinya kenaikan harga pangan, hal ini sejalan dengan meningkatnya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Tingginya harga aneka cabai disebabkan minimnya pasokan yang tersedia karena terjadi gagal panen daerah penghasil yaitu Lampung Barat dan Lampung Selatan. Hal ini sebagai dampak curah hujan dan tingkat kelembaban yang relatif masih tinggi di bulan sebelumnya. Selain itu faktor cuaca juga mengganggu pola tanam bawang merah. Upaya yang telah dilakukan Pemerrintah Provinsi Lampung melalui Tim Pengendali Inflasi daerah yaitu melakukan stabilisasi harga aneka cabai dan bawang merah.

E. PELAKSANAAN TATA KELOLA RCE DI DAERAH

Dalam rangka identifikasi isu perekonomian Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat Deputies ALCo secara daring pada tanggal 10 Juli 2022, kegiatan ini dilaksanakan dengan fokus diskusi terkait current/strategis issues, local issues, dan policy response atas isu strategis di regional, selain menjadi wadah konfirmasi data untuk laporan ALCo Regional. Kanwil DJPb Provinsi Lampung juga telah menyelenggarakan FGD Penajaman KFR pada tanggal 9 Juli 2022, dengan narasumber Regional Economic Lampung, Dr. Marselina, SE.MPM., Ketua Program Magister Ekonomi Universitas Lampung. Kegiatan dimaksudkan sebagai sharing session dalam rangka penajaman analisa KFR dan ALCo Regional dan penyusunan Strategic Breafsheet (SBS) dari sudut pandang akademisi, dan diharapkan selanjutnya Kanwil DJPb dapat merekomendasikan kebijakan fiskal kepada pemerintah daerah maupun pusat. Untuk melengkapi data yang disampaikan oleh Kemenkeu Satu, dan perkembangan perekonomian regional maka pengambilan data terkait indikator perekonomian dengan melakukan update data melalui situs BPS maupun BI, yang sebelumnya data tersebut telah disediakan Bidang PAPK.

F. HIGHLIGHT FORUM KOORDINASI PENGELOLA KEUANGAN

1. Stakeholder Day tema “Bersama kita wujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)”. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 di Aula Sumergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung, selain sebagai sarana intimacy dengan stakeholder dalam rangka peningkatan dan penguatan pelayanan publik, juga sekaligus sebagai wadah untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, memberikan apresiasi kepada satker yang memiliki IKPA terbaik semester I 2022, dan memdorong satker untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan melakukan langkah-langkah strategis.
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bupati Lampung Barat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah selain menjadi sarana komunikasi, koordinasi, dan konsultasi dalam mewujudkan sinergi dan keselarasan pengelolaan keuangan negara di pusat dan daerah. Nota kesepahaman mencakup pertukaran data dan/atau informasi perekonomian daerah, serta dukungan dan bimbingan/asistensi terkait pengelolaan keuangan.
3. BLU Talks “Strategi Bisnis Pencapaian Kinerja Tahun 2022”. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 bertempat di Aula Sumergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Kegiatan dimaksudkan untuk mengawal dan memastikan target jangka menengah dan sesuai dengan komitmen BLU untuk meningkatkan kinerja. Para pimpinan BLU hadir dalam kegiatan ini sekaligus sharing terkait pelaksanaan keuangan BLU, antara lain dari Universitas Lampung, UIN Raden Intan, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Rumah Sakit Bhayangkara Lampung, dan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (Baristand) Lampung.
4. Rapat ALCo Regional dan Pembahasan Rencana Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Ruang Vidcon Kanwil DJPb Provinsi Lampung, poin bahasan rapat adalah terkait penyusunan ALCo dan dukungan data dari Kemenkeu Satu, serta pemilihan UMKM yang memiliki potensi untuk menjadi binaan oleh kolaborasi Kemenkeu Satu.
5. FGD ALCo Regional “Uji Petik Pelaksanaan ALCo Regional”.
   Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 bertempat di ruang Aula Sumergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk sharing knowledge dan diskusi terkait pelaksanaan dan penyusunan laporan ALCo Regional dalam rangka memperkuat sinergi, serta mempertajam analisis dan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung keberhasilan kinerja ekonomi, kesejahteraan, dan fiskal daerah. Hadir dalam acara FGD seluruh perwakilan dari Kemenkeu satu yaitu Kanwil DJBC Sumbagbar, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Pada kesempatan itu masing-masing perwakilan Kemenkeu Satu menyampaikan paparan proses dan tantangan pelaksanaan ALCo Regional Lampung. Sebagai narasumber pada kegiatan FGD antara lain: Mei Ling sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Tio Novita Efriani sebagai perwakilan Dit. PKN DJPb, Ariyo Bisawarno sebagai perwakilan Kantor Pusat DJP, Lanang Dwi Wirawan sebagai perwakilan Kantor Pusat DJBC, Mohammad Hilman dari DJPPR, dan Yassir Niti Samudra dari BKF Kemenkeu.

G. POLICY RESPONSES

Pada bulan Juni 2022 inflasi di Lampung tercatat 5.0 persen (yoy), merupakan inflasi tertinggi sepanjang tahun 2022. Sedangkan pada bulan Juli 2022 Lampung kembali mengalami inflasi yaitu sebesar 0.73 persen sehingga inflasi tercatat mencapai 5,61 persen dibandingkan Juli 2021 (yoy), posisi tersebut masih berada diatas target yang ditentukan 3±1%. Secara umum, tekanan inflasi di Lampung didorong oleh meningkatnya kenaikan harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, rokok kretek, dan telur ayam ras. Selain karena naiknya harga pupuk kimia, tingginya curah hujan juga ikut mengganggu ketersediaan pasokan cabai dan bawang. Sedangkan terus naiknya harga pakan ternak menjadi penyebab kenaikan harga telur ayam ras. Hal ini tercermin dari data inflasi tertinggi di Lampung terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,66 persen.

Postur perekonomian Lampung di Triwulan II-2022 tercatat didominasi oleh sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 29,66 persen. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Provinsi Lampung masih kuat ditopang oleh sektor pertanian. Berkaitan dengan salah satu fungsi APBN dan APBD yaitu sebagai stimulus perekonomian, peran pemerintah diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan capaian indikator makro ekonomi terjaga/stabil dari sektor pertanian. Pemerintah daerah telah melakukan terobosan melalui Kartu Petani Berjaya yang diharapkan dapat membantu distribusi bantuan pupuk menjadi lebih mudah didapatkan oleh petani dan tepat sasaran.

Realisasi anggaran sektor pertanian hingga Bulan Juli 2022 relatif masih relatif rendah dan berada di bawah target realisasi triwulan II sebesar 50%. Realisasi APBN untuk sektor pertanian hingga Juli 2022 baru mencapai 30,34 persen, sedangkan pada realisasi APBD urusan pertanian tercatat sebesar 30,53 persen. Sesuai data realisasi, hingga Bulan Juli 2022 realisasi Kementerian Pertanian untuk kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sudah mencapai 70 persen dari anggaran yang dialokasikan. Meskipun realisasi anggaran tidak secara langsung mempengaruhi terjadinya inflasi seperti pelaksanaan operasi pasar, namun demikian dengan realisasi anggaran pertanian lebih awal akan mendorong terjadinya proses produksi sehingga kemungkinan inflasi bisa ditekan. Kanwil DJPb Lampung merekomendasikan akselerasi realisasi anggaran APBN maupun APBD khususnya di sektor/urusan pertanian.