Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PERSYARATAN

1. Surat Permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

PROSEDUR

1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor beserta dokumen pendukungnya dari Satker.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian TUP sekurang-kurangnya memperhatikan:

• Surat teguran KPPN kepada KPA atas TUP yang belum dipertanggungjawabkan
• Surat penolakan dari KPPN atas permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor;
• Pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan TUP sesuai ketentuan
• Karwas TUP sebelumnya

3. Menyusun surat persetujuan/surat penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 (tiga) hari kerja

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. SP4N Lapor KPK https://sp4n.lapor.go.id ;
2. Whistleblowing System Kemenkeu https://wise.kemenkeu.go.id ;
3. Kotak Saran/Pengaduan DJPb https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id ;
4. HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id ;
5. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Lampung https://linktr.ee/Terapang .