Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung - 35214

Jenis Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5.jpg

PERSYARATAN

  1. Surat Permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

PROSEDUR

  1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor beserta dokumen pendukungnya dari Satker.
  2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian TUP sekurang-kurangnya memperhatikan:
  • Surat teguran KPPN kepada KPA atas TUP yang belum dipertanggungjawabkan
  • Surat penolakan dari KPPN atas permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor;
  • Pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan TUP sesuai ketentuan
  • Karwas TUP sebelumnya
  1. Menyusun surat persetujuan/surat penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.
  2. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 (tiga) hari kerja

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

  1. SP4N Lapor KPK https://sp4n.lapor.go.id ;
  2. Whistleblowing System Kemenkeu https://wise.kemenkeu.go.id ;
  3. Kotak Saran/Pengaduan DJPb https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id ;
  4. HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id ;
  5. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Lampung https://linktr.ee/Terapang .
Jenis Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4.jpg

PERSYARATAN

  1. Surat Permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN.

PROSEDUR

  1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP beserta dokumen pendukungnya.
  2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian termasuk memastikan bahwa:
  • Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan
  • Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
  1. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.
  2. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 (tiga) hari kerja

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

  1. SP4N Lapor KPK https://sp4n.lapor.go.id ;
  2. Whistleblowing System Kemenkeu https://wise.kemenkeu.go.id ;
  3. Kotak Saran/Pengaduan DJPb https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id ;
  4. HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id ;
  5. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Lampung https://linktr.ee/Terapang .
Jenis Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3.jpg

PERSYARATAN

  1. Surat permohonan penetapan MP PNBP kepada Kanwil DJPb;
  2. Realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP:
  • sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk penerbitan MP PNBP Tahap I.
  • sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP Tahap II.
  • sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP Tahap III.
  1. Data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya;
  2. Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan;
  3. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan;
  4. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBP tahun anggaran berjalan.

PROSEDUR

  1. Operator Kanwil menerima dokumen, memverifikasi, menilai, menyusun, menetapkan, dan menyampaikan konsep surat persetujuan penetapan MP PNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.
  2. Kepala Seksi melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBP, approval penetapan melalui Modul MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP PNBP kepada Kepala Bidang.
  3. Kepala Bidang menilai hasil analis penetapan MP PNBP dari Kepala Seksi, menyusun konsep rekomendasi, approval pada Modul MP PNBP, dan menyampaikan konsep rekomendasi penetapan MP PNBP kepada Kepala Kanwil.
  4. Kepala Kanwil melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP dan approval pada Modul MP PNBP.
  5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNBP oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNBP.
  6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian surat permohonan penetapan MP PNBP tidak memenuhi ketentuan, maka usulan penetapan MP PNBP ditolak dengan diterbitkannya surat penolakan penetapan MP PNBP dan approval penolakan penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permohonan beserta lampirannya diterima secara lengkap dan benar

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP Tahap I, II, atau III

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

  1. SP4N Lapor KPK https://sp4n.lapor.go.id ;
  2. Whistleblowing System Kemenkeu https://wise.kemenkeu.go.id ;
  3. Kotak Saran/Pengaduan DJPb https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id ;
  4. HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id ;
  5. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Lampung https://linktr.ee/Terapang .
Jenis Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2.jpg

PERSYARATAN

  1. Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang atau barang dari dalam negeri dari PA/ KPA.
  2. Data dukung lainnya seperti:
  • Perjanjian Hibah;
  • Ringkasan Hibah;
  • Surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah;
  • Berita Acara Serah Terima Barang;
  • Formulir Konsultasi.

PROSEDUR

  1. Menerima hibah melakukan entry data dan upload dokumen persyaratan pada aplikasi SEHATI (Sistem Aplikasi Hibah Terintegrasi).
  2. Petugas Kanwil DJPb menerima Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang beserta dokumen persyaratan dari PA/KPA.
  3. Melakukan verifikasi:
  • Menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register;
  • Menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen.
  1. Petugas Kanwil menyampaikan permintaan nomor register hibah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melalui aplikasi.
  2. Berdasarkan nomor register yang diterbitkan DJPPR, Kanwil DJPb menerbitkan surat penetapan no register.
  3. Petugas Kanwil menatausahakan dan mengirim surat penetapan tersebut kepada PA/KPA melalui email via SEHATI dan mengunggah ke aplikasi SEHATI
  4. Dalam hal dokumen permohonan mengalami kegagalan dalam proses verifikasi, Kanwil DJPb mengembalikan dokumen permohonan kepada PA/KPA secara tertulis.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap.

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

  1. SP4N Lapor KPK https://sp4n.lapor.go.id ;
  2. Whistleblowing System Kemenkeu https://wise.kemenkeu.go.id ;
  3. Kotak Saran/Pengaduan DJPb https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id ;
  4. HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id ;
  5. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Lampung https://linktr.ee/Terapang .
Jenis Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1.jpg

PERSYARATAN

  1. Surat usulan pengesahan revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan;
  2. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir;
  3. Matriks semula menjadi;
  4. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan;
  5. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan).

PROSEDUR

  1. Kanwil menerima dokumen usulan revisi anggaran;
  2. Melakukan restore/upload ADK dari Satker;
  3. Membuat Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan, dan Verbal Revisi DIPA Petikan;
  4. Kepala Kanwil menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar serta notifikasi dari sistem telah tercetak.

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

  1. Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan;
  2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; atau
  3. Surat penolakan/pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan.

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

  1. SP4N Lapor KPK https://sp4n.lapor.go.id ;
  2. Whistleblowing System Kemenkeu https://wise.kemenkeu.go.id ;
  3. Kotak Saran/Pengaduan DJPb https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id ;
  4. HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id ;
  5. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Lampung https://linktr.ee/Terapang .

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb),
Kementerian Keuangan RI
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Manajemen Portal Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung - 35214

IKUTI KAMI               LAYANAN

               Revisi DIPA K/L
Penetapan MP PNBP
Pengajuan No. Register Hibah
    Persetujuan UP
Persetujuan TUP
Informasi Publik

 

KOLEKSI
PUBLIKASI               KANTOR VERTIKAL

                   KPPN Bandar Lampung
KPPN Kotabumi
        KPPN Metro
KPPN Liwa

Search