SP – 007/WPB.08/2024

Realisasi Belanja APBN Semester I Tahun 2024 Provinsi Lampung Tetap Terjaga

Mendukung Program Pemerintah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Lampung, 31 Juli 2024 – Kinerja Realisasi Belanja APBN Semester I tahun 2024 masih terjaga baik dengan telah tercapainya separuh pagu realisasi dengan rincian anggaran tersalur sebesar Rp16,17 triliun (50,50% dari pagu APBN) pada dua komponen: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Dengan rasio komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD) masing-masing sebesar 29,1% dan 70,9% terhadap total Belanja APBN Semester I tahun 2024.

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp4.712,43 miliar, tumbuh 23,51% (yoy). Beberapa Komponen BPP yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bansos mengalami pertumbuhan, kecuali Belanja Modal yang terkontraksi.

Belanja Pegawai tumbuh 16,81% (yoy) untuk mendukung kenaikan gaji ASN pada 2024, pembayaran THR, dan gaji ke-13 kepada ASN, PPPK, dan pensiunan. Belanja Barang tumbuh 38,94% (yoy) untuk mendorong kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024, serta mendukung program optimasi lahan rawa dan pemeliharaan irigasi. Belanja Bansos tumbuh 20,21% (yoy) untuk mendukung bantuan Pendidikan. Realisasi Bansos terbesar disalurkan melalui UIN Raden Intan dan IAIN Metro kepada 3.149 mahasiswa penerima KIP kuliah. Meskipun terkontraksi sebesar 6,06% (yoy), Belanja Modal memiliki persentase penyerapan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 25,18% (yoy). Belanja Modal digunakan untuk program pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi serta Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air lainnya.

Kontribusi terbesar Realisasi Belanja Negara berasal dari komponen Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp11,45 triliun (51,47% dari pagu) tumbuh 12,68% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh komponen salur Dana Desa sebesar Rp1.330,53 miliar, tumbuh 22,46% (yoy), Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp.2.118,03 miliar, tumbuh 1,07% (yoy), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7.597,20 miliar, tumbuh 16,82% (yoy).

Belum meredanya tensi geopolitik global mempengaruhi kinerja Pendapatan Negara khususnya penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Kondisi ini berimbas pada kinerja Pendapatan Negara Semester I tahun 2024 yang mencapai Rp4.795,23 miliar (42,77% dari target APBN). Walau berada di tengah tekanan ketidakpastian global dan suku bunga dunia yang tinggi, beberapa komponen Pendapatan Negara tetap mampu tumbuh dengan baik. Kinerja penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 8,65% dan 37,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Bea Masuk, Cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya, masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 56,85%, 1.355,96%, dan 29,89%.

Manfaat Dana Desa Pada Percepatan Pembangunan Desa

Realisasi Dana Desa sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp1.330,53 miliar. Atas penyaluran tersebut, Rp639,47 miliar telah dilaporkan penyerapannya oleh 1.262 desa dengan rata-rata ketercapaian 71,64%. Penyerapan tertinggi pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan penyerapan Rp332,59 miliar digunakan sebagian besar untuk peningkatan akses jalan pertanian (Rp 100,70 miliar) yang menghasilkan jalan sepanjang ± 638.004 meter.

Cerita sukses manfaat Dana Desa salah satunya berasal dari Kampung Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah. Pada tahun 2024, desa ini menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp1,172 miliar yang telah terealisasi sepenuhnya pada bulan Juni 2024. Pemanfaatan dana ini terutama pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi rehabilitasi jalan desa berupa Lapis Penetrasi Makadam (Lapen) sepanjang 1.078 meter sebagai penghubung antar dusun, pembangunan drainase sepanjang 500 meter, rehabilitasi atap gedung Taman Kanak-Kanak (TK), serta penyediaan bahan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting.

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tersenyum, Kampung Wates terpilih menjadi sampel penerapan E-Samdes dan Smart Village pada tahap 2 Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Nasional Tahun 2024. E-Samdes merupakan inovasi pendekatan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masyarakat desa.

Dinamika Pemerintah Lampung Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim telah mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang tumbuh hanya 3,30% pada Triwulan I 2024. Dampak Perubahan iklim menyebabkan kontraksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan di Lampung yaitu sebesar -10,97% (yoy). Sektor Perikanan juga terdampak perubahan iklim, dengan menyusutnya populasi rajungan dan titik tangkapan semakin jauh menyebabkan peningkatan kebutuhan bahan bakar solar (semula 10 L, meningkat 30 L) dan penurunan hasil tangkapan (semula 50-70 kg, menurun 3-5 kg pada musim biasa dan 15-30 kg pada musim puncak).

Alokasi Anggaran sebesar Rp24,56 miliar telah disiapkan dalam Program Belanja APBN Perubahan Iklim Lampung 2024 dengan realisasi terkini sebesar Rp7.900,98 juta (32,16% pagu) yang tersebar dalam dua komponen: Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Realisasi Komponen Adaptasi Perubahan Iklim mencapai Rp7.500,66 juta (36,86% pagu) didorong realisasi pada program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp7.360,59 juta (38,76% pagu). Realisasi Komponen Mitigasi Perubahan Iklim mencapai Rp400,32 juta (9,49% pagu) didorong realisasi pada program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp186,87 juta (11,67% pagu).

Berdasarkan Analisis Secondee Regional Chief Economist (RCE) dan Kanwil DJPb Prov. Lampung, belanja terkait perubahan iklim belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor paling rentan terdampak perubahan iklim. Sebagai RCE, Kanwil DJPb Prov. Lampung memberikan beberapa saran strategis untuk mitigasi perubahan iklim, antara lain melalui dukungan KUR untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan, Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal dengan Tema Perubahan Iklim, membuka kerja sama sektor publik-swasta dalam program investasi ramah lingkungan, mendorong pemerintah daerah untuk aktif mencari sumber pendanaan untuk proyek energi terbarukan dan penurunan emisi karbon.