Halo, SemetonKeu!
Kajian Fiskal Regional Provinsi NTB Triwulan IV Tahun 2025 telah terbit!

Perekonomian Nusa Tenggara Barat Triwulan IV 2025 mencapai Rp52,04 triliun (harga berlaku) dengan pertumbuhan 12,49% (y-on-y) yang didorong akselerasi Industri Pengolahan sebesar 137,78%. Struktur ekonomi masih didominasi Industri Pengolahan sebesar 76,37%, mencerminkan fokus hilirisasi sumber daya daerah, sementara ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan kenaikan 103,11% (y-on-y). Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,49% (c-to-c), mengindikasikan daya beli masyarakat yang relatif terjaga di tengah inflasi Desember 2025 sebesar 3,01% (y-on-y) yang terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi terutama dipicu kenaikan harga emas, pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 17,76%, serta tekanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,83%.

Kinerja fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tingkat APBN, realisasi pendapatan negara di NTB tercatat Rp7.554,16 miliar (103,41%) pada 2023, meningkat menjadi Rp9.393,21 miliar (92,63%) pada 2024, kemudian turun menjadi Rp4.839,74 miliar (111,02%) pada 2025 akibat dampak kebijakan pemusatan administrasi perpajakan (PMK 81/2024) dan larangan ekspor konsentrat mineral. Belanja negara relatif stabil di kisaran Rp26-28 triliun dengan serapan di atas 97%, didominasi Transfer ke Daerah sebesar Rp19.762,24 miliar pada 2025, sehingga defisit APBN melebar menjadi Rp22.583,26 miliar pada 2025.

Untuk membaca KFR lebih lengkap, SemetonKeu dapat mengakses KFR melalui Situs Resmi Kanwil DJPb Provinsi NTB atau melalui tautan berikut https://bit.ly/KFRDJPBNTB

📝 Sampaikan masukan Anda: https://s.kemenkeu.go.id/KFRNTB2025

Mataram, 17 Maret 2026

Perkembangan APBN per 28 Februari 2026

Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 28 Februari 2026 melanjutkan tren yang baik. Pendapatan negara berhasil terealisasi 11,26% dari target, sementara realisasi belanja mencapai 17,75% dari total pagu yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan peran APBN dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah serta menjaga daya beli masyarakat.

1. Hingga Bulan Februari 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp630,14 miliar, atau 11,26% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp389,04 miliar yang secara nominal tumbuh positif 15,01% (y-on-y). Kinerja positif Penerimaan Pajak di Nusa Tenggara Barat ini ditopang oleh realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 152,17 miliar, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 156,15 miliar, yang secara agregat menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik serta didukung oleh kontribusi signifikan dari Pajak Lainnya sebesar Rp79,70 miliar. Namun demikian, terdapat komponen yang mengalami kontraksi, dengan rincian kontraksi pada Pajak Penghasilan (kontraksi 33,45% yoy) dikarenakan kebijakan pemusatan WP cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak. Sedangkan komponen yang tumbuh positif antara lain Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tumbuh 87,13%), Pajak Bumi dan Bangunan (tumbuh 52,9%) dan Pajak lainnya (tumbuh 223,5%) seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada masa Ramadhan.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp54,83 miliar (5,66% dari target APBN). Komponen yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bea Keluar (tumbuh 161,39% seiring dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga) dan Cukai (tumbuh 11,19% seiring dengan pertumbuhan hasil tembakau). Komponen bea masuk mengalami kontraksi (31,73% seiring dengan volume penurunan impor bahan baku & penolong dan barang modal).
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi NTB hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp186,27 miliar atau 25,66% dari target, komponen Pendapatan BLU mampu mencatatkan pertumbuhan positif 2,36% (peningkatan signifikan pada Jaspel Pendidikan dan Rumah Sakit). Sedangkan Komponen PNBP Lainnya juga tumbuh 3,84% (Peningkatan pendapatan Uang pengganti tipokor, pendapatan Paspor dan pendapatan BPKB).
4. Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB per 28 Februari 2026 mencapai Rp019,91 miliar atau 17,75% dari pagu APBN. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp787,6 miliar (9,97%), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik serta pembangunan infrastuktur di daerah. Realisasi tersebut di antaranya mencakup sektor pendidikan sebesar Rp169,99 miliar, sektor ekonomi Rp116,36 miliar, sektor agama Rp42,67 miliar, serta sektor kesehatan Rp37,82 miliar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 28 Februari 2026 mencapai Rp232,31 miliar atau 21,90% dari pagu. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp41,38 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB. Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp914,33 miliar, 273,25 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
6. Realisasi pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan dukungan penyaluran Transfer ke Daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Februari 2026

1. Neraca Perdagangan pada Februari 2026 mencatatkan surplus sebesar USD 43,78 Juta. Secara kumulatif hingga Februari 2026, neraca perdagangan NTB menorehkan kinerja positif dengan total surplus mencapai USD 111,27 Juta. Kinerja ini didorong oleh realisasi Ekspor pada Februari 2026 yang tercatat sebesar USD 49,54 Juta, di mana komoditas unggulan masih didominasi oleh sektor pertambangan melalui ekspor konsentrat tembaga. Sementara itu, nilai Impor pada Februari 2026 tercatat sebesar USD 5,76 Juta, yang meskipun mengalami fluktuasi, tetap terjaga pada level yang mendukung surplus neraca perdagangan daerah.
2. Dari sisi harga, Provinsi NTB mencatatkan inflasi tahunan pada Februari 2026 sebesar 5,37% (y-on-y) dan inflasi secara bulanan sebesar 0,84% (m-to-m). Angka ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga dibandingkan bulan sebelumnya, yang dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat memasuki masa Ramadhan. Kenaikan harga bulanan sebesar 0,84% ini mencerminkan dinamika pasar yang cukup progresif, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada level 111,49. Adapun secara tahun kalender (year-to-date), inflasi NTB tercatat sebesar 1,12%. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan upaya-upaya pengendalian harga secara intensif, terutama melalui operasi pasar dan pemantauan stok bahan pokok, guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan inflasi kembali bergerak menuju sasaran target seiring dengan berakhirnya siklus musiman hari besar keagamaan.

Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi di NTB. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB pada Februari 2026 mencapai 131,25, yang menunjukkan tren penguatan dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai pelengkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTB berada di angka 111,91, mencerminkan kondisi yang tetap relatif menguntungkan bagi pelaku usaha sektor perikanan. Dengan demikian, indikator NTP dan NTN yang konsisten berada di atas angka 100—serta melampaui rata-rata nasional (NTP Nasional 125,45 dan NTN Nasional 108,34)—menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan Provinsi NTB dalam kondisi yang sangat sehat, produktif, dan memiliki keunggulan komparatif di sektor agro-maritim dibandingkan provinsi lain. Kondisi ini diharapkan dapat dipertahankan secara berkelanjutan melalui dukungan kebijakan fiskal dan penguatan infrastruktur pertanian guna mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB.

Unduh Keterangan Pers di sini:

Mataram,24 Februari 2026

A. Perkembangan APBN per 31 Januari 2026

Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal yang baik. Pendapatan negara berhasil terealisasi 5,27% dari target, sementara realisasi belanja mencapai 11,16% dari total pagu yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah.

1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp294,83 miliar, atau 5,27% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp151,90 miliar. Memasuki tahun 2026, Penerimaan Pajak di Nusa Tenggara Barat menunjukkan kinerja yang baik ditandai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 63,04 miliar , Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 47,73 miliar, yang secara agregat menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik serta didukung oleh kontribusi signifikan dari Pajak Lainnya sebesar Rp41,12 miliar. Namun demikian terdapat komponen yang mengalami kontraksi, dengan rincian kontraksi pada Pajak Penghasilan (kontraksi 62,17% yoy) dan Pajak Pertambahan Nilai (kontraksi 39,26% yoy) dikarenakan kebijakan pemusatan WP cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak. Sedangkan komponen yang tumbuh positif antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (tumbuh 170,9%) dan Pajak lainnya (tumbuh 801,9%) seiring peningkatan setoran pajak deposit
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp47,77 miliar (4,93% dari target APBN). Komponen yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bea Keluar (tumbuh 146,13% seiring dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga) dan Cukai (tumbuh 13,9% seiring dengan pertumbuhan hasil tembakau). Komponen bea masuk mengalami kontraksi (42,86% seiring dengan volume penurunan impor bahan baku & penolong dan barang modal).
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11% dari target, komponen Pendapatan BLU mampu mencatatkan pertumbuhan positif 2.543,91% (peningkatan signifikan pada Jaspel Pendidikan). Sedangkan Komponen PNBP Lainnya juga tumbuh 16,63% (Peningkatan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL).
4. Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB per 31 Januari 2026 mencapai Rp512,02 miliar atau 11,16% dari pagu APBN. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp326,62 miliar (4,21%), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik di daerah. Realisasi tersebut di antaranya mencakup sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
5. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 31 Januari 2026 mencapai Rp185,40 miliar atau 14,81% dari pagu. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB. Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp648,59 miliar, 119,48 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
6. Realisasi pendapatan dan belanja negara yang signifikan di awal tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan dukungan penyaluran Transfer ke Daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.

 B. Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Januari 2026

1. Neraca perdagangan Provinsi NTB mulai menggeliat di awal tahun. Neraca Perdagangan pada Januari 2026 surplus USD 67,50 Juta, nilai tersebut meningkat ↑ 276,33% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Ekspor pada Januari 2026 tercatat USD 69,71 Juta, ekspor didominasi oleh copper cathode dan konsentrat tembaga. Impor pada Januari 2026 tercatat USD 2,22 Juta menurun sebesar ↓94,21% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.
2. Dari sisi harga, Provinsi NTB mencatatkan inflasi tahunan pada Januari 2026 sebesar 3,86% (y-on-y) dan inflasi secara bulanan sebesar 0,27% (m-to-m). Angka ini menunjukkan masih tergolong moderat dan umumnya masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kenaikan harga bulanan 0,27% menunjukkan tekanan harga yang relatif ringan di awal tahun. Adapun BPS Provinsi NTB mencatat, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. 3 (tiga) kelompok dengan kenaikan harga tertinggi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, Kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tanggal, serta kelompok pendidikan. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan upaya-upaya pengendalian harga dengan memperkuat koordinasi agar inflasi tetap terkendali.
3. Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor pertanian di NTB. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB pada Januari 2026 mencapai 130,31, mengalami penurunan 2,86% dibanding bulan sebelumnya. Sebagai pelengkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTB di angka 110,49 atau naik sebesar 2,32%, menunjukkan kondisi relatif menguntungkan bagi sektor perikanan. Dengan demikian, indikator NTP dan NTN yang konsisten di atas 100 serta berada di atas rata-rata nasional, menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan Provinsi NTB dalam kondisi sehat dan produktif serta memiliki keunggulan komparatif di sektor agro-maritim dibanding provinsi lain. Diharapkan kondisi ini tetap dipertahankan secara berkelanjutan dalam mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB.

Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur pemerintah pusat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kinerja positif. Hingga 17 Maret 2026, realisasi penyaluran THR telah mencapai Rp222.617.780.457 yang disalurkan kepada 58.334 penerima.

Penyaluran THR tersebut diberikan kepada PNS/TNI/Polri, PPPK, dan PPNPN, yang terdiri atas beberapa komponen penghasilan sesuai ketentuan, antara lain gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja (tunkin) khusus bagi PNS/TNI/Polri.

Dari sisi jumlah penerima, kelompok PNS/TNI/Polri merupakan penerima terbesar dengan 29.654 orang, diikuti PPPK sebanyak 6.995 orang, PPNPN sebanyak 1.140 orang, dan penerima komponen THR Tunkin sebanyak 20.545 orang.

Secara kewilayahan, penyaluran THR tersebar pada empat KPPN di Provinsi NTB.
Wilayah kerja KPPN Mataram (Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara) mencatat penyaluran terbesar dengan nilai mencapai Rp161,74 miliar kepada 40.279 penerima.

Selanjutnya, KPPN Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu) telah menyalurkan Rp32,99 miliar kepada 10.594 penerima.
KPPN Sumbawa Besar (wilayah kerja Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) menyalurkan Rp14,70 miliar kepada 3.946 penerima, sementara KPPN Selong (wilayah kerja Kabupaten Lombok Timur) mencatat penyaluran sebesar Rp13,18 miliar kepada 3.515 penerima.

Pemerintah melalui Kanwil DJPb Provinsi NTB telah mendorong percepatan penyaluran THR agar seluruh hak aparatur negara dapat diterima tepat waktu menjelang Hari Raya Idulfitri. Penyaluran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Mataram,24 Februari 2026

Perkembangan APBN per 31 Januari 2026

Kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal yang baik. Pendapatan negara berhasil terealisasi 5,27% dari target, sementara realisasi belanja mencapai 11,16% dari total pagu yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah.

1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp294,83 miliar, atau 5,27% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp151,90 miliar. Memasuki tahun 2026, Penerimaan Pajak di Nusa Tenggara Barat menunjukkan kinerja yang baik ditandai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 63,04 miliar , Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp 47,73 miliar, yang secara agregat menunjukkan bahwa struktur penerimaan masih didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik serta didukung oleh kontribusi signifikan dari Pajak Lainnya sebesar Rp41,12 miliar. Namun demikian terdapat komponen yang mengalami kontraksi, dengan rincian kontraksi pada Pajak Penghasilan (kontraksi 62,17% yoy) dan Pajak Pertambahan Nilai (kontraksi 39,26% yoy) dikarenakan kebijakan pemusatan WP cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak. Sedangkan komponen yang tumbuh positif antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (tumbuh 170,9%) dan Pajak lainnya (tumbuh 801,9%) seiring peningkatan setoran pajak deposit
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp47,77 miliar (4,93% dari target APBN). Komponen yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Bea Keluar (tumbuh 146,13% seiring dengan relaksasi ekspor konsentrat tembaga) dan Cukai (tumbuh 13,9% seiring dengan pertumbuhan hasil tembakau). Komponen bea masuk mengalami kontraksi (42,86% seiring dengan volume penurunan impor bahan baku & penolong dan barang modal).
3. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11% dari target, komponen Pendapatan BLU mampu mencatatkan pertumbuhan positif 2.543,91% (peningkatan signifikan pada Jaspel Pendidikan). Sedangkan Komponen PNBP Lainnya juga tumbuh 16,63% (Peningkatan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL).
4. Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB per 31 Januari 2026 mencapai Rp512,02 miliar atau 11,16% dari pagu APBN. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp326,62 miliar (4,21%), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik di daerah. Realisasi tersebut di antaranya mencakup sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
5. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 31 Januari 2026 mencapai Rp185,40 miliar atau 14,81% dari pagu. Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB. Selain itu, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp648,59 miliar, 119,48 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru. 

6. Realisasi pendapatan dan belanja negara yang signifikan di awal tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan dukungan penyaluran Transfer ke Daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.

Perkembangan Perekonomian Regional NTB bulan Januari 2026

1. Neraca perdagangan Provinsi NTB mulai menggeliat di awal tahun. Neraca Perdagangan pada Januari 2026 surplus USD 67,50 Juta, nilai tersebut meningkat ↑ 276,33% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Ekspor pada Januari 2026 tercatat USD 69,71 Juta, ekspor didominasi oleh copper cathode dan konsentrat tembaga. Impor pada Januari 2026 tercatat USD 2,22 Juta menurun sebesar ↓94,21% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.

2. Dari sisi harga, Provinsi NTB mencatatkan inflasi tahunan pada Januari 2026 sebesar 3,86% (y-on-y) dan inflasi secara bulanan sebesar 0,27% (m-to-m). Angka ini menunjukkan masih tergolong moderat dan umumnya masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kenaikan harga bulanan 0,27% menunjukkan tekanan harga yang relatif ringan di awal tahun. Adapun BPS Provinsi NTB mencatat, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. 3 (tiga) kelompok dengan kenaikan harga tertinggi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, Kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tanggal, serta kelompok pendidikan. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan upaya-upaya pengendalian harga dengan memperkuat koordinasi agar inflasi tetap terkendali.
3. Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing sektor pertanian di NTB. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB pada Januari 2026 mencapai 130,31, mengalami penurunan 2,86% dibanding bulan sebelumnya. Sebagai pelengkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTB di angka 110,49 atau naik sebesar 2,32%, menunjukkan kondisi relatif menguntungkan bagi sektor perikanan. Dengan demikian, indikator NTP dan NTN yang konsisten di atas 100 serta berada di atas rata-rata nasional, menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan Provinsi NTB dalam kondisi sehat dan produktif serta memiliki keunggulan komparatif di sektor agro-maritim dibanding provinsi lain. Diharapkan kondisi ini tetap dipertahankan secara berkelanjutan dalam mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB.

Unduh Keterangan Pers di sini:

Mataram, 17 Maret 2026 – Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur pemerintah pusat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kinerja positif. Hingga 17 Maret 2026, realisasi penyaluran THR telah mencapai Rp222.617.780.457 yang disalurkan kepada 58.334 penerima.

Penyaluran THR tersebut diberikan kepada PNS/TNI/Polri, PPPK, dan PPNPN, yang terdiri atas beberapa komponen penghasilan sesuai ketentuan, antara lain gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja (tunkin) khusus bagi PNS/TNI/Polri.

Dari sisi jumlah penerima, kelompok PNS/TNI/Polri merupakan penerima terbesar dengan 29.654 orang, diikuti PPPK sebanyak 6.995 orang, PPNPN sebanyak 1.140 orang, dan penerima komponen THR Tunkin sebanyak 20.545 orang.

Secara kewilayahan, penyaluran THR tersebar pada empat KPPN di Provinsi NTB.
Wilayah kerja KPPN Mataram (Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara) mencatat penyaluran terbesar dengan nilai mencapai Rp161,74 miliar kepada 40.279 penerima.

Selanjutnya, KPPN Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu) telah menyalurkan Rp32,99 miliar kepada 10.594 penerima.
KPPN Sumbawa Besar (wilayah kerja Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) menyalurkan Rp14,70 miliar kepada 3.946 penerima, sementara KPPN Selong (wilayah kerja Kabupaten Lombok Timur) mencatat penyaluran sebesar Rp13,18 miliar kepada 3.515 penerima.

Pemerintah melalui Kanwil DJPb Provinsi NTB telah mendorong percepatan penyaluran THR agar seluruh hak aparatur negara dapat diterima tepat waktu menjelang Hari Raya Idulfitri. Penyaluran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

***

Narahubung Media:

Unduh Keterangan Pers di sini:

KINERJA APBN LINGKUP PROVINSI NTB

Per 18 Desember 2025, kinerja Pendapatan Negara mencapai 96,48% dari target ditopang penerimaan

perpajakan dan penerimaan bukan pajak yang optimal. Belanja Negara mencapai 94,19%, mendukung

pencapaian target dan program pemerintah pusat dan daerah di wilayah NTB.

Download Kinerja APBN Pdf