Dispensasi Uang Persediaan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa: Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan /penolakan permintaan pemberian UP.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja -- Percepatan Layanan menjadi 2 (dua) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Nol Rupiah / Tanpa Biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat persetujuan /penolakan pemintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN.
7.	Akses Layanan	Menyampaikan surat ke Kanwil DJPb Provinsi NTB

Dispensasi Uang Persediaan