Sobat InTress, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada hari Jumat, 7 Maret 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Muhamad Iqbal dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah lingkup Provinsi NTB.
Dalam mengendalikan inflasi, pemerintah memiliki dua tools intervensi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. APBN sebagai tools fiskal, menjalankan berbagai fungsi, beberapa nya yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan alokasi. Tiga fungsi tersebut dapat menjadi gambaran intervensi fiskal pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Pada kebijakannya di lapangan, pengendalian inflasi dilakukan pemerintah melalui empat intervensi atau yang dikenal sebagai 4K, yaitu Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, dan Komunikasi Efektif.
Pada tahun 2025, dukungan APBN dilakukan kepada intervensi Kelancaran Distribusi dengan pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi darat, Udara, dan laut dengan total pagu sebesar Rp53,46 miliar. Pada intervensi Ketersediaan Pasokan, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Pangan Nontunai sebesar Rp283,6 miliar kepada 472 ribu penerima manfaat di Provinsi NTB. Pada intervensi Keterjangkauan Harga, pemerintah menganggarkan BLT Dana Desa dengan estimasi pagu sebesar Rp94 miliar. Terakhir, pada intervensi Komunikasi Efektif, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,78 miliar untuk mendukung penyediaan dan pengembangan statistik harga.
Menyikapi HBKN yang semakin dekat, pada kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan kepada pimpinan daerah untuk senantiasa Mendorong OPD serat perangkat desa untuk segera melakukan pemenuhan syarat salur Dana Desa Tahap I sehubungan realisasi dana desa yang berhubungan dengan BLT dan ketahanan pangan masih rendah.
#InTress #DJPb #Perbendaharaan #Handal #Kemenkeu #Fiskal #APBN #Inflasi #Ekonomi
