Kendari, 18 September 2025 – Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Komite ALCo Regional sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode September 2025. Rapat ini berlangsung secara daring melalui Ms. Teams dengan agenda utama pembahasan isu strategis perekonomian serta evaluasi realisasi penerimaan dan belanja negara.
Dalam pembukaan, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menekankan pentingnya dukungan seluruh insan Kemenkeu terhadap kebijakan APBN 2026 serta pengawalan program strategis nasional di daerah, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan program ketahanan pangan maupun energi.
Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian juga menjadi sorotan, mulai dari inflasi tinggi di sejumlah negara, konflik geopolitik, hingga perlambatan ekonomi di Amerika dan Eropa. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Sultra tercatat cukup positif, tumbuh 5,89% pada triwulan II 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan dominasi sektor pertanian dan pertambangan nikel.
Dari sisi kinerja fiskal, realisasi pendapatan negara di Sultra hingga Agustus 2025 mencapai Rp2,61 triliun (48,17% target), sementara belanja negara Rp15,49 triliun (57,08% pagu). Defisit tercatat Rp12,87 triliun. Beberapa tantangan yang dibahas meliputi rendahnya realisasi belanja modal di beberapa KPPN, kendala kontrak proyek, serta pemblokiran anggaran DAK Fisik di sejumlah daerah.
Rapat menghasilkan beberapa poin penting, antara lain perlunya percepatan belanja APBN/APBD menjelang akhir tahun, integrasi data ekspor-impor dan pajak untuk mendukung proyeksi penerimaan, serta peningkatan pendaftaran Wajib Pajak di aplikasi Coretax.
Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang hampir menyentuh 6%, rapat menegaskan pentingnya sinergi fiskal dan moneter serta koordinasi lintas unit Kemenkeu guna menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
