Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional dan Monitoring Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Bulan Januari 2026 secara daring pada Selasa (20/1). Rapat ini menjadi forum strategis Kementerian Keuangan Satu dalam membaca arah perekonomian serta menjaga kesinambungan fiskal daerah di tengah dinamika global dan nasional.
Memasuki tahun 2026, perekonomian global masih dihadapkan pada ketidakpastian akibat geopolitik, kebijakan moneter negara maju, serta fluktuasi harga komoditas. Meski demikian, perekonomian nasional Indonesia hingga akhir 2025 tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% dan inflasi yang terkendali. Di tingkat regional, ekonomi Sulawesi Tenggara menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,65% (y-on-y), ditopang sektor pertambangan dan konstruksi, serta inflasi yang tetap dalam rentang aman.
Dari sisi fiskal, realisasi APBN di Sulawesi Tenggara mencerminkan peran penting APBN sebagai instrumen stabilisasi dan pembangunan daerah. Realisasi belanja negara mencapai lebih dari 96% pagu, sementara penyaluran TKD secara umum berjalan optimal. Namun demikian, penurunan alokasi belanja APBN Tahun Anggaran 2026, khususnya belanja BPP dan TKD, menjadi perhatian bersama karena berpotensi berdampak pada penerimaan perpajakan daerah.
Rapat juga menyoroti kinerja penerimaan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang secara umum menunjukkan capaian positif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti restitusi pajak, konsentrasi basis pajak, dan ketergantungan daerah terhadap TKD. Oleh karena itu, penguatan sinergi lintas unit, pertukaran data, joint program, serta optimalisasi pemanfaatan data regional menjadi strategi utama dalam menjaga kinerja penerimaan tahun 2026.
Melalui forum Komite ALCo Regional, seluruh jajaran Kemenkeu Satu di Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kewaspadaan fiskal, serta mendukung kebijakan APBN agar tetap responsif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
