Menyelaraskan kebijakan pusat dengan dinamika di lapangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Workshop Akselerasi Kompetensi Pengelola Keuangan Perbendaharaan Tingkat Instansi (Wakatobi) Triwulan II Tahun 2026. Dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, kegiatan daring yang berlangsung pada 18-22 Mei 2026 ini dirancang tidak sekadar sebagai ajang transfer ilmu, melainkan ruang konsultasi langsung untuk menyelesaikan berbagai permasalahan operasional yang dihadapi oleh Satuan Kerja (Satker) se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
Transformasi digital menjadi sorotan utama pada sesi pembukaan yang diisi oleh Direktorat PKN. Peserta mendapat update terkini mengenai ekosistem pembayaran pemerintah, termasuk rencana pembukaan kembali layanan Digipay yang kini sedang dalam tahap uji coba integrasi dengan SAKTI. Aspek yang paling mendapat perhatian adalah penyelesaian kendala transaksi di lapangan, seperti pungutan biaya administrasi dan MDR oleh merchant pada penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Menanggapi hal ini, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen untuk membentuk forum komunikasi khusus bersama pihak perbankan guna memastikan transaksi pemerintah berjalan tanpa biaya tambahan, seiring dengan gencarnya dorongan optimalisasi CMS Virtual Account (VA).
Selanjutnya, tata kelola aset dan kepatuhan pengadaan dibedah secara mendalam untuk menekan potensi temuan pemeriksaan. KPKNL Kendari memberikan panduan teknis penyelesaian berbagai kasus Barang Milik Negara (BMN), mulai dari skema pemanfaatan tanah untuk Koperasi Merah Putih melalui mekanisme pinjam pakai, alur perpanjangan sewa via SIMAN, hingga proses penghapusan aset yang memerlukan koordinasi lintas instansi. Di sisi lain, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menggali titik-titik kritis risiko hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Narasumber menekankan pentingnya ketepatan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berbasis data pasar yang valid, serta memberikan gambaran jelas terkait pembagian kewenangan antara PPK dan Pokja dalam menetapkan dokumen pemilihan.
Memasuki hari keempat, KPPN Kolaka membagi praktik jitu mengelola mekanisme pembayaran APBN. Peserta dibekali solusi teknis, seperti pengaturan paket kegiatan untuk Satker yang memiliki dualisme Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui fitur mapping anggaran di SAKTI, hingga mekanisme pembayaran Langsung (LS) yang benar-benar tersalur langsung ke rekening vendor demi menjaga akuntabilitas. Di penghujung workshop, fokus bergeser pada pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara secara intensif menjawab berbagai kekhawatiran peserta terkait Jabatan Fungsional (JF), seperti mekanisme perpindahan lintas bidang keuangan, pengelolaan angka kredit, hingga kepastian kenaikan pangkat bagi pegawai yang formasi jabatan madyanya belum tersedia.
Kesuksesan pelaksanaan Workshop Wakatobi Triwulan II tahun ini membuktikan bahwa kebutuhan Satker di lapangan bersifat dinamis dan memerlukan pendekatan yang adaptif. Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai lini mulai dari perumun kebijakan hingga pelaksana teknis di daerah Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara berhasil menciptakan sinergi yang menjawab berbagai kebuntuan administratif. Langkah proaktif ini sejalan dengan visi Kementerian Keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin andal, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.
