Dalam upaya menjaga mutu pengelolaan keuangan negara yang terus bergerak dinamis, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar agenda strategis yang mengedepankan pendekatan humanis dan kolaboratif. Melalui serangkaian Treasury Dialogue yang berlangsung pada 18-19 Mei 2026, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menyoroti ruang-ruang evaluasi konstruktif bersama empat KPPN di bawah pembinaannya, yakni KPPN Kendari, Bau-Bau, Kolaka, dan Raha.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara secara aktif terus memastikan kualitas pengelolaan keuangan negara di daerah melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif. Pada tanggal 18 - 19 Mei 2026, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Treasury Dialogue yang dikemas secara khusus bersama seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkungannya, yakni KPPN Kendari, Bau-Bau, Kolaka, dan Raha.
Dilaksanakan secara daring melalui platform Microsoft Teams, kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang pertukar informasi rutin, melainkan juga bagian integral dari Pelaksanaan Konsultasi dan Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2026. Melalui format pertemuan tatap muka virtual secara one on one, Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil berkesempatan melakukan pendalaman dan validasi langsung terhadap kertas kerja penilaian mandiri yang telah disiapkan oleh masing-masing KPPN.
Fokus utama pembahasan mencakup tiga aspek krusial, yaitu Proses Bisnis, Sarana dan Prasarana Mutu Layanan (SPML), serta Capaian Kinerja. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Seluruh KPPN berhasil memenuhi indikator capaian kinerja dengan optimal berdasarkan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi pada Triwulan I Tahun 2026. Sementara itu, pada komponen proses bisnis, sebagian besar KPPN telah melampaui angka kepatuhan di atas 90%.
Meski demikian, kedepannya masih terdapat sejumlah ruang perbaikan teknis yang perlu ditindaklanjuti. Tim Kanwil dan KPPN sepakat untuk menyempurnakan beberapa kelengkapan administrasi pada komponen manajemen keuangan, memastikan ketepatan waktu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga pengoptimalan pengisian kertas kerja Barang Milik Negara (BMN). Adapun untuk indikator SPML, Kanwil DJPb Sultra memberikan pemahaman bahwa ketidaktersediaan beberapa fasilitas fisik tertentu, seperti hydrant kebakaran atau elevator, bukanlah suatu defisit melainkan komponen yang memang tidak dapat dipenuhi mengingat spesifikasi bangunan dan ketidakterlibatan KPPN dalam layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah tersebut.
Selain pembahasan substansi pembinaan, kegiatan ini juga diperkaya dengan Sharing Session terkait Fungsi Treasurer. Sesi ini menjadi wahana yang tepat untuk menyelaraskan pemahaman dan memperdalam kapasitas para pejabat dan pegawai KPPN dalam menjalankan peran sebagai pengelola kas negara di lapangan.
Lebih dari sekadar rangkaian evaluasi administratif, Treasury Dialogue ini terefleksikan sebagai wadah strategis untuk membangun budaya organisasi yang berintegritas. Melalui sinergi yang terjalin erat antara Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dan seluruh jajarannya di KPPN, diharapkan setiap tantangan dalam pengelolaan keuangan negara dapat diantisipasi secara dini. Langkah koordinatif ini selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui exit meeting pada minggu kedua bulan Juni 2026, sebagai penutup sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus menghadirkan pelayanan perbendaharaan negara yang transparan, akuntabel, dan berkualitas di Provinsi Sulawesi Tenggara.
