Manado, 26 Maret 2024 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan “Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2023, Government Finance Statistic Tahun 2023 dan rilis ALCo periode s.d. Februari 2024” di Aula Gedung Keuangan Negara Manado. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Hari Utomo dalam pidato kuncinya menyampaikan apresiasi atas capaian APBN dan APBD tahun 2023 serta menjadi bekal pembelajaran untuk perbaikan pada tahun 2024.
“Ada hal-hal yang kiranya perlu menjadi perhatian dan menjadi bekal pembelajaran bagi kita semua dengan semangat baru di tahun 2024 ini untuk melakukan improvement atas ruang-ruang yang masih memerlukan perbaikan. Di luar itu, tentu terdapat juga capaian-capaian positif yang dipandang penting untuk kita apresiasi,“ ungkap Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara.
Sejalan dengan tingkat Nasional, pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang solid dan impresif karena tingkat capaian-capainnya jauh lebih cepat dari yang diprakirakan. Selain itu, APBN tetap tampil sebagai alat pemerintah dalam melindungi masyarakat dan perekonomian.
“Demikian pula di Sulawesi Utara dapat kami laporkan bahwa secara umum pelaksanaan APBN di Sulut berjalan dengan baik dan melanjutkan tren positif. Pada sisi pendapatan, pendapatan negara di Sulawesi Utara melanjutkan kinerja baik dengan realisasi Rp5,469 miliar (110,53% dari targetnya) tumbuh 5,29% yoy dibandingkan capaian di tahun 2022. Realisasi belanja negara sebesar Rp22,629 miliar dengan tingkat capaian 97,51% dari pagu,” jelas Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara.
Memasuki tahun 2024, optimis namun tetap waspada menjadi tema pelaksanaan APBN 2024. APBN terus menjadi instrumen andalan yang berfungsi sebagai shock absorber, mendukung transformasi ekonomi, dan instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam postur belanja pemerintah 2024 lingkup Sulawesi Utara, dapat kami sampaikan alokasi belanja Rp22,685 triliun yang didominasi untuk untuk alokasi TKD 2024 yaitu Rp13,427 triliun (proporsi 59% dari total alokasi belanja pemerintah di Sulut). Sementara itu sebesar Rp9,257 triliun adalah pagu belanja satker Kementerian/Lembaga di Sulawesi Utara,” ujar Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara.
Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Kanwil DJPb membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak baik itu satuan kerja Kemeterian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara, BPS, Bank Indonesia, akademisi, teman-teman media/pers, dan seluruh pihak terkait lainnya.
“Terhadap hal tersebut, tentu kami tidak dapat berkerja sendiri dalam mengawal pelaksanaan anggaran di Sulawesi Utara. Untuk itu, kami mohon bantuan dari bapak/ibu hadirin sekalian untuk secara bersama-sama mengawal pelaksanaannya khususnya atas penyaluran TKD,” tegas Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Utara.
Selanjutnya, dalam diseminasi yang dimoderatori oleh Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Manado, Joy Elly Tulung tersebut dipaparkan materi sesuai tugas dan fungsinya oleh masing-masing narasumber yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Asim Saputra; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri; dan Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ciko Jefferson Warouw.
Pada akhirnya, diseminasi kajian Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan semua pihak terkait untuk mendukung dan meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan di Sulawesi Utara sejalan dengan fungsi Kanwil DJPb yaitu Treasurer, Regional Chief Economist, and Financial Advisor (TREFA).
“Kiranya melalui kegiatan ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran, sekaligus menguatkan kolaborasi dan sinergi lintas institusi yang mendukung pelaksanaan tugas kita masing-masing di Sulawesi Utara dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Utara,” tutup Kakanwil DJPb Sulawesi Utara dalam sambutannya.