Manado, 29 Mei 2026 – Perkembangan ekonomi global hingga akhir Triwulan I tahun 2026 masih dihadapkan pada tantangan yang sangat dinamis. Tensi geopolitik yang fluktuatif memicu risiko disrupsi rantai pasok pada beberapa komoditas esensial global serta menyebabkan lonjakan harga energi. Ketidakpastian resolusi konflik di Timur Tengah berimplikasi pada tetap tingginya harga komoditas global, seperti Minyak Brent yang berada di level USD105,7/barel, Tembaga (USD14.153/ton), Emas (USD4.698/troy ounce), Batubara (USD131,2/ton), dan CPO (USD1.124,5/ton).

Kondisi eksternal tersebut memicu terjadinya moderasi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara G20 dan ASEAN pada Triwulan I 2026, seperti Singapura (4,6% yoy), Korea Selatan (3,6% yoy), serta Filipina dan Arab Saudi (masing-masing 2,8% yoy). Di sisi lain, kebijakan bank sentral AS (The FED) yang cenderung hawkish memicu aliran modal keluar (outflow) ke AS, sehingga berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan memicu imported inflation pada aktivitas sektor eksternal (ekspor-impor) Indonesia.

Perkembangan Ekonomi Domestik dan Regional Sulawesi Utara

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia menunjukkan performa yang impresif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% yoy pada Triwulan I 2026, bersanding kuat dengan negara tetangga seperti Malaysia (5,3% yoy) dan Vietnam (7,8% yoy). Perkembangan inflasi nasional per April 2026 juga tetap terkendali pada level 2,42% yoy, didorong oleh inflasi inti sebesar 2,44% yoy, volatile food 3,37% yoy, dan administered price 1,53% yoy. Pemerintah terus berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026 serta mengendalikan stok cadangan pangan nasional.

Sejalan dengan kinerja nasional, perekonomian Sulawesi Utara pada Triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,54% (yoy). Akselerasi ini ditopang oleh solidnya kinerja sektor akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan, serta dukungan dari konsumsi pemerintah. Dari sisi stabilitas makro, inflasi Sulawesi Utara pada bulan April 2026 tercatat terkendali di angka 2,14% (yoy), berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional. Kondisi ini membuktikan resiliensi ekonomi Sulawesi Utara yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di tengah bayang-bayang risiko global.

Dalam konteks ini, APBN hadir secara nyata sebagai shock absorber guna meredam dampak gejolak ekonomi global ke tingkat domestik, sekaligus berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di regional Sulawesi Utara.

Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Utara

Hingga 30 April 2026, Pendapatan Negara di Sulawesi Utara telah terealisasi sebesar Rp2.152,43 miliar atau mencapai 34,94% dari target yang telah ditetapkan.

Sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung utama pendapatan negara di wilayah ini. Berikut adalah rincian realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir April 2026:

• Penerimaan Pajak: Terealisasi sebesar Rp1.115,73 miliar, mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 23,50% secara year-on-year (yoy) dan memenuhi 23,60% dari target tahunan.
• Kepabeanan dan Cukai: Terealisasi sebesar Rp20,3 miliar atau sebesar 32,48% dari target. Komponen ini terdiri dari penerimaan Cukai sebesar Rp5,9 miliar, Bea Masuk sebesar Rp0,97 miiliar, dan Bea Keluar sebesar Rp13,4 miliar.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian realisasi sebesar Rp508,19 miiliar atau 36,61% dari target yang ditentukan.

Realisasi Belanja APBN di Sulawesi Utara

Dari sisi pengeluaran, realisasi Belanja APBN di Sulawesi Utara sampai dengan tanggal 30 April 2026 telah mencapai Rp6.302,71 miliar atau sebesar 32,76% dari total alokasi pagu fiskal regional.

1. Belanja Pemerintah Pusat (Satuan Kerja Instansi Vertikal K/L)

Realisasi belanja instansi vertikal Kementerian/Lembaga di Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp2.423,82 miiliar (27,31% dari pagu), dengan rincian komponen sebagai berikut:

• Belanja Pegawai: Realisasi sebesar Rp1.435,20 miiliar (35,33% dari pagu).
• Belanja Barang: Realisasi sebesar Rp733,13 miiliar (22,46% dari pagu).
• Belanja Modal: Realisasi sebesar Rp253,08 miiliar (16,43% dari pagu).
• Belanja Bantuan Sosial: Realisasi sebesar Rp2,41 miiliar (36,30% dari pagu).

2. Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa

Dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui penyaluran TKD tercatat berjalan dengan akselerasi yang baik, di mana telah disalurkan total Rp3.878,89 miiliar atau 37,42% dari pagu alokasi.

Memperkuat Sinergi Fiskal demi Pertumbuhan Berkelanjutan

Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi regional dan memperkuat momentum pertumbuhan melalui eksekusi kebijakan fiskal secara terukur. Pengawalan terhadap pelaksanaan APBN di Provinsi Sulawesi Utara akan terus dioptimalkan demi memastikan peran anggaran sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat sekaligus pemicu utama (katalisator) roda ekonomi daerah.

Ke depan, sinergi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus ditingkatkan. Harmonisasi kebijakan ini menjadi kunci krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang tidak hanya positif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.