Manado, 27 Juli 2026

Perkembangan ekonomi global masih diwarnai dinamika dan ketidakpastian yang tinggi. Ketegangan geopolitik meningkatkan volatilitas pasar keuangan global, antara lain tercermin pada pergerakan indeks VIX dan MOVE. Pergerakan harga komoditas global juga perlu terus diwaspadai.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian nasional tetap tumbuh solid. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen (yoy). Namun, PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada pada level 46,9 yang menunjukkan kontraksi. Pada periode yang sama, inflasi nasional tercatat 3,34 persen (yoy). Pemerintah terus menjaga pasokan pangan dan menjalankan kebijakan subsidi untuk mendukung stabilitas harga.

Kinerja ekonomi Sulawesi Utara juga tetap positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,54 persen (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada Juni 2026, inflasi Sulawesi Utara tercatat 3,83 persen (yoy), sedangkan secara bulanan terjadi deflasi 2,12 persen (mtm).

Indikator sektor pertanian dan perikanan turut menunjukkan perkembangan positif. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 132,59 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107,59. Nilai kedua indikator yang berada di atas 100 memberikan sinyal positif terhadap daya tukar petani dan nelayan.

Dalam merespons dinamika tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai peredam gejolak sekaligus pendorong pertumbuhan di Sulawesi Utara. Hingga 30 Juni 2026, Pendapatan Negara di Sulawesi Utara terealisasi Rp2.396,42 miliar atau 38,90 persen dari target, tumbuh 5,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Penerimaan pajak terealisasi Rp1.623,38 miliar atau 34,44 persen dari target, tumbuh 13,24 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan perbaikan implementasi Coretax DJP dan peningkatan aktivitas pada sejumlah sektor utama, antara lain perdagangan, administrasi pemerintahan, asuransi, industri pengolahan, dan konstruksi.

Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp31,71 miliar. Penerimaan sektor ini mengalami kontraksi seiring dengan penurunan volume impor komoditas permesinan. Di sisi lain, penerimaan cukai meningkat, didukung oleh kenaikan produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp741,33 miliar atau 53,41 persen dari target, tumbuh 4,26 persen (yoy), antara lain ditopang oleh pendapatan jasa pelayanan pendidikan.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp9.720,82 miliar atau 49,98 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui instansi vertikal kementerian/lembaga terealisasi Rp4.173,25 miliar atau 45,94 persen dari pagu, tumbuh 31,68 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut didukung oleh Belanja Pegawai yang tumbuh 19,71 persen, Belanja Barang 21,59 persen, dan Belanja Modal 280,18 persen (yoy), antara lain untuk penyelesaian infrastruktur strategis di daerah.

Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp5.547,56 miliar atau 53,51 persen dari pagu. TKD berkontribusi 76,29 persen terhadap total pendapatan APBD di Sulawesi Utara.

Penyaluran TKD mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan.

Langkah Ke Depan

Ke depan, pengawalan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara akan terus diperkuat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat belanja yang produktif dan berkualitas.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi regional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan Sulawesi Utara yang merata dan berkelanjutan.