Berita Fiskal Sumbar (Bakaba) merupakan buletin yang diterbitkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat setiap triwulanan. Bakaba akan membahas informasi terkini seputar kondisi fiskal di Provinsi Sumatera Barat. Bakaba merupakan rangkuman dari Kajian Fiskal Regional yang juga disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera barat setiap triwulan.

Penyusunan Bingkai Kajian ini merupakan aktivitas telaah makro sebagai bagian dari monev pelaksanaan anggaran di daerah. Sebagai salah satu output strategis dari pelaksanaan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun kajian ini. Bingkai Kajian ini mengulas mengenai dampak berbagai kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat serta guna menjawab dampak dari berbagai kebijakan terhadap indikator ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Bingkai Kajian Social Accounting Matrix (SAM) Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan yang kami hadapi. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan kajian ini.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kajian ini. Kami berharap kajian ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

“Tingkatkan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Tekad kuat dan upaya Pemerintah untuk secara terus menerus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara antara lain ditunjukkan dengan ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kajian Fiskal Regional dapat diunduh pada tautan sebagai berikut:

Tekad kuat dan upaya Pemerintah untuk secara terus menerus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara antara lain ditunjukkan dengan ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara tercermin dari kualitas laporan keuangan pemerintah dan kualitas kandungan informasi di dalamnya dengan berpedoman kepada kerangka konseptual dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan berlaku umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian kualitas kandungan informasi suatu laporan keuangan dapat diukur dari seberapa komprehensif, akurat dan tepat waktu informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.