Padang, 5 Juni 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian Setda Provinsi, dan Asisten Gubernur Bidang Perekonomian menggelar pertemuan strategis dalam rangka menyusun langkah nyata untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,3% pada tahun 2029.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi pembangunan, menyelaraskan perencanaan, dan memperkuat sinergi antar-stakeholder dalam mendorong transformasi ekonomi Sumatera Barat.
Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Syukriah HG, menegaskan bahwa target 7,3% tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan biasa. “Sumatera Barat membutuhkan nilai investasi yang besar dan langkah-langkah konkret dari hulu ke hilir. Kita tidak bisa menunggu setiap potensi harus segera diolah menjadi kekuatan ekonomi riil,” tegasnya.
Salah satu usulan utama dari Kanwil DJPb Sumatera Barat adalah dimulainya pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang secara konkret dari tahap awal hingga realisasi penuh. Menurutnya, keberadaan Teluk Tapang sebagai pintu ekspor utama harus segera dioptimalkan agar tidak tertinggal dari daerah lain. Pembangunan ini harus disinergikan dengan revitalisasi Pelabuhan Teluk Bayur dan penguatan Pelabuhan Panasahan, sehingga Sumatera Barat memiliki tiga simpul pelabuhan yang saling menopang dalam konektivitas ekonomi.
Selain itu, DJPb juga menyoroti pentingnya pengembangan industri pengolahan pangan, khususnya Rice Milling Modern. “Sumatera Barat memiliki keunggulan sebagai produsen gabah dengan kualitas tinggi, biaya produksi yang rendah, dan produktivitas lahan yang baik. Maka, industrialisasi pasca-panen adalah kunci,” ungkap Kepala Kanwil DJPb. Usulan ini ditujukan untuk diterapkan di seluruh kabupaten/kota agar petani tidak hanya menjual gabah, tetapi juga bisa meningkatkan nilai tambah secara signifikan.
Lebih lanjut, hilirisasi komoditas unggulan seperti gambir juga menjadi sorotan. Dengan menjadikan gambir sebagai bahan baku industri ekspor bernilai tinggi, seperti farmasi, kosmetik, dan penyamakan kulit, Sumatera Barat mampu menciptakan pasar baru sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM. “Hilirisasi gambir harus menjadi bagian integral dalam strategi pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah produsen utama seperti Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya,” tambah DJPb.
Gubernur Sumatera Barat dalam arahannya menegaskan bahwa perubahan pola pikir dan pola kerja adalah kunci. “Kita selama ini masih berada di zona nyaman. Target 7,3% adalah tantangan yang harus dijawab dengan lompatan. Kita punya potensi tinggal bagaimana meyakinkan investor dan menyiapkan fondasi agar investasi masuk,” ujar Gubernur.
Beberapa proyek strategis yang juga didorong antara lain Pembangunan PLTA senilai Rp6 triliun di Pasaman, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Siberut, Mentawai, Budidaya lobster di Sipora yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur jalan, Reklamasi dan modernisasi Pelabuhan Teluk Bayur, Peningkatan akses dan fasilitas Pelabuhan Panasahan di Pesisir Selatan, SPM dan industrialisasi pangan pasca-panen berbasis teknologi.
Menutup pertemuan, Gubernur menyatakan bahwa total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp117,3 triliun, yang akan difokuskan pada sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor. Kerja sama lintas sektor, percepatan penyelesaian lahan, reformasi perizinan, dan fokus pada hilirisasi menjadi kunci pencapaian target.
“Kita harus bertindak cepat, terukur, dan saling memperkuat. Saya yakin, dengan semangat kolaborasi dan arah yang jelas, target pertumbuhan 7,3% pada 2029 dapat kita wujudkan,” pungkas Gubernur.
[Kontributor Bayu Agatyan (Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)]
