Padang, 2 April 2026 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat perannya dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Seminar Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Rabu (1/4) di Aula Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
Mengusung tema “Membangkitkan Ekonomi Sumbar Pasca Bencana: Strategi Pemulihan, Ketahanan, dan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi sarana strategis bagi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam mendiseminasikan Kajian Fiskal Regional (KFR) serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dalam mendukung penguatan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa dinamika bencana dalam beberapa waktu terakhir memberikan tantangan terhadap aktivitas ekonomi daerah, dengan estimasi dampak ekonomi mencapai sekitar Rp33,5 triliun.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kebutuhan dukungan pembiayaan rekonstruksi periode 2026–2028 diperkirakan mencapai Rp21,45 triliun, sehingga diperlukan penguatan kapasitas fiskal secara berkelanjutan. Dalam hal ini, APBN memiliki peran penting melalui alokasi sebesar Rp3,69 triliun pada tahun 2026 dan dukungan total sekitar Rp13,08 triliun hingga tahun 2028.
Peran APBN menjadi krusial sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Belanja pemerintah juga memberikan multiplier effect yang mampu mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat peran Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat sebagai Regional Chief Economist melalui penyediaan analisis ekonomi dan fiskal berbasis data, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan daerah.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mendorong pentingnya sinergi kebijakan fiskal dalam mendukung penguatan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Ke depan, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat akan terus berkomitmen dalam memperkuat fungsi strategisnya, tidak hanya sebagai pengelola fiskal di daerah, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
