Kamis, tanggal 16 April 2020, KPPN Biak diwakili oleh Kepala KPPN Biak (Bagong Iswanto) dan Kepala Seksi Bank (Sugiharto), bersama sama dengan pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Biak Numfor, melaksanakan kegiatan siaran bersama dengan dukungan RRI Biak, melalui program dialog interaktif di Programa 1/FM 96.1. Dialog interaktif tersebut merupakan agenda rutin setiap Kamis pagi pukul 08.00 WIT, yang mewadahi sosialisasi tugas dan fungsi unit vertikal Kementerian Keuangan di lingkup Kabupaten Biak Numfor, yang biasa disebut dengan program pojok keuangan.

Pada kesempatan ini, agenda siaran yang disampaikan adalah mensosialisasikan kembali mengenai pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Beberapa materi yang disampaikan kepada masyarakat Biak Numfor dan Supiori dalam kesempatan tersebut antara lain:

1. Kebijakan dan pengatur mengenai UMi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018, yang mengamanatkan kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan terhadap pelaksanaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Adapun, untuk pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tersebut kepada KPPN Biak, dalam bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi.
2. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi monitoring ketepatan data penyaluran, pengukuran nilai keekonomian debitur, dan/atau hal lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Pada saat ini pihak/intitusi yang menjadi mitra satu satunya untuk melakukan penyaluran pembiayaan UMi di wilayah Biak Numfor dan Supiori adalah Kantor Pegadaian Cabang Biak, dan saat ini sudah berjalan baik, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat 15 (lima belas) nasabah yang masih aktif, dengan total nilai kredit Rp.124.000.000,-
2. Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan untuk satu nasabah adalah Rp.10.000.000,-
3. Debitur yang menerima manfaat dari pembiayaan UMi di wilayah Biak Numfor dan Supiori masih secara individu dan belum memungkinkan debitur menerima secara berkelompok.
4. Kriteria debitur yang dapat menerima pembiyaan UMi sangatlah mudah, selain tidak pernah dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang usaha mikro kecil dan menengah yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), cukup hanya membuktikan bahwa calon debitur tersebut merupakan WNI melalui KTP Eektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik.
5. Kedepannya, Kantor Pegadaian akan terus mencoba mensosilaisasikan kepada masyarakat pelaku ekonomi di pasar-pasar rakyat.

Pada sesi acara dialog interaktif dengan pendengar, permasalahan penting yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah mekanisme pengajuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan UMi dan proses pengangsuran berikut persentase bunga dari pembiayaan tersebut. Hal ini telah dijawab dan dijelaskan sebagaimana pokok-pokok pemaparan sebelumnya, dan untuk lebih jelasnya lagi dapat langsung datang dan berkonsultasi kepada Kantor Pegadaian sebagai mitra penyalur pembiayaan UMi yang mempunyai kewajiban melakukan pendampingan. Adapun untuk bunga yang dikenakan atas pembiayaan UMi oleh Kantor Pegadaian adalah sebesar 1,12% per bulan.

Sebagai penutup, harapan KPPN Biak dan Kantor Pegadaian Cabang Biak Numfor adalah semakin terinformasikannya UMi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara maksimal atas tersalurkannya pembiayaan UMi. UMi yang diperuntukkan untuk usaha mikro yang dimiliki orang-perorangan tersebut dapat memberikan peran dalam pertumbuhan dan ketahanan ekonomi di regional Biak Numfor dan Supiori.

Tidak dapat dipungkiri lagi, virus corona atau biasa disebut dengan istilah Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), saat ini telah menjadi pandemi yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Covid-19 selain mampu menginfeksi manusia juga mampu menginfeksi beberapa sektor perekonomian dengan sangat serius, seperti sektor perdagangan dan sektor pariwisata yang terdampak paling besar.

Diantara berbagai pilihan cara penanganan yang digunakan beberapa negara, pemerintah telah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna percepatan penanganan COVID-19. Sementara itu, di bidang perekonomian, melalui kebijakan anggaran telah dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan, anggaran negara diprioritaskan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat dan tenaga medis, memastikan perlindungan dan jarring pengaman sosial untuk masyarakat rentan, dan perlindungan terhadap dunia usaha. Ditambahkan pula, pernyataan bahwa pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19, APBN difokuskan untuk pemeriksaan/testing bagi korban, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

Pengelolaan kebijkan fiscal dengan hati-hati tetap dilaksanakan, melalui beberapa kebiajakan penggaran yang hasu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan terhadap TKDD, yaitu pelaksanaan refocusing dan re-alokasi belanja untuk penganan Covid-19 serta melakukan penghematan belanja yang tidak prioritas. Kondisi yang sedemikian rupa tentunya berdampak pada realisasi penyerapan anggaran baik nasinal maupun regional.

Kondisi realisasi penyerapan APBN di wilayah kerja KPPN Biak (Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori) di triwulan I ini, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Bila kita lihat data realisasi pada table I tersebut, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pagu anggaran yang dikelola oleh satuan kerja lingkup wilayah KPPN Biak di tahun 2020 sejumlah Rp.1.521.678.997.000,- atau naik 1,07% dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp.1.505.562.395.000,-.

2. Perbandingan kumulatif dari realisasi triwulan I secara Year on Year (YoY), justru mengalami peningkatan sebesar 1,58% di tahun 2020, dihitung dari realisasi triwulan I tahun 2020 sebesar Rp.159.473.806.470,- dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2019 sebesar Rp.156.995.209.902,-. Sementara, bila dihitung dari perbandingan realisasi anggaran triwulanan dengan pagu anggaran, didapatkan angka persentase triwulan I 2020 (10,48%) masih lebih tinggi 0,05% dibandingkan triwulan I 2019 (10,43%).

3. Perbandingan realisasi per bulan untuk triwulan I secara YoY, mengalami tren penurunan tepat di bulan Maret, dengan persentase sebesar 4,17% (setelah sebelumnya mencatatkan persentase kenaikan yang cukup signifikan.

4. Realisasi bulan Maret 2020 secara persentase mengalami kenaikan sebesar 18,79% dibandingkan realisasi bulan Februari 2020. Namun bila dibandingkan dengan persentase kenaikan realisasi bulan Februari 2020, maka dapat dilihat sebagai penurunan, dari yang sebelumnya 66,13% menjadi 18,79%.

5. Persentase kenaikan realisasi bulan Maret 2020 (18,79%) justru lebih kecil atau mengalami penurunan dari persentase kenaikan realisasi di bulan Maret 2019 (34,05%).

Dari data diatas, maka dapat disampaikan bahwa secara kumulatif untuk triwulan I tahun 2020 masih mencatatkan nilai positif dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019. Namun bila melihat angka persentase per bulan yang sama-sama menurun di bulan Maret, untuk triwulan I tahun 2020 mengalami tren penurunan tajam dibandingkan triwulan I tahun 2019. Dari pernyataan diatas, bila kita kaitkan dengan kejadian pandemi Covid-19 di Indonesia, maka dampak yang ditimbulkan berupa ketidakterserapan anggaran bisa dihubungkan dan berbanding lurus dengan angka persentase penurunan di bulan Maret 2020 tersebut, meskipun pada bulan maret di tahun sebelumnya tren yang sama juga terjadi penurunan realisasi anggaran.

Bila melihat lebih detail pada komponen jenis belanja, maka jenis belanja yang mempunyai andil dalam ketidakterserapan yang cukup tinggi terdapat pada belanja modal. Dari grafik realisasi belanja per bulan (tidak akumulatif) di bawah ini dapat dilihat bahwa wabah Covid-19 ini tidak cukup mempengaruhi penyerapan belanja pegawai. Pola penyerapan belanja pegawai masih cukup normal, namun dampak yang cukup besar dialami oleh belanja barang dan belanja modal.

Pada periode teriwulan I, belanja barang dan belanja modal di wilayah Biak Numfor dan Supiori masih cukup normal sesuai dengan tren tahun 2019. Bahkan realisasi belanja barang dan belanja modal selalu meningkat dari Januari sampai dengan Maret, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Pada bulan Maret 2020, harus diakui bahwa angka nominal maupun persentase kenaikan dari belanja barang dan belanja modal tidak sebagus pada triwulan I tahun 2019. Kondisi yang sedemikian ini berbanding lurus dengan eskalasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ini, berupa kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, antara lain:

1. Penundaan berbagai kegiatan yang bersifat massal;
2. Penundaan/ penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang tidak menjadi prioritas;
3. Refocusing anggaran dan diliburkannya instansi-instansi pemerintah dan Lembaga Pendidikan; dan
4. Pembatasan dan/atau karantina wilayah dengan tidak diperbolehkannya arus keluar/masuk orang dari dan/atau ke wilayah Biak Numfor dan Supiori.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap APBN baik secara nasional maupun regional, khususnya terhadap penyerapan anggaran dan pergerakan ekonomi di regional Biak numfor dan Supiori.

Kelambatan dalam penyerapan/relaisasi anggaran tersebut dikhawatirkan berdampak pada ketercapaian output, yang selanjutnya akan berpengaruh pada ketercapaian outcome dan impact dari APBN, dan seperti disebutkan di awal dapat menjadi beban berat APBN dan mengganggu pembangunan nasional.

Dari sisi peta sebaran satker dan informasi statistik deskriptif dapat diperoleh informasi antara lain bahwa dari 51 satker di wilayah Biak Numfor dan Supiori secara umum rata-rata penyerapan satker berkisar 16,08%. Hal ini cukup baik bilai dilihat dari target Triwulan I sebesar 15%. Standar deviasi penyerapan antar cukup besar yaitu berkisar 14,86%. Masih terdapat beberapa satker yang memiliki penyerapan 0%. Penyerapan tertinggi sebesar 33,93% terdapat pada satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Biak Numfor. Bila dilihat dari peta sebaran realisasi satker dapat dilihat bahwa jumlah satker yang memiliki realisasi diatas 15% lebih banyak disbanding yang di bawah 15%. Sebanyak 33 satker di atas 15% dan 18 satker realisasinya masih di bawah 15%. Hal ini dapat dilihat pada grafik dan table berikut:

Dari data 10 (sepuluh) besar kontribusi ketidakserapan satker sebagaimana tabel di bawah, dapat diketahui bahwa kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi disumbangkan oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang memiliki pagu cukup besar yaitu sebesar Rp.582,905,048,000,- atau 38.31% dari total keseluruhan pagu. Adapun data realisasi anggaran dari keseluruhan satker lingkup KPPN Biak tabel di bawah:

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan, korelasi terjadinya pandemi Covid-19 dengan penyerapan anggaran selama triwulan I tahun 2020 antara lain :

1. Penyerapan anggaran di wilayah Biak Triwulan I 2020 mengalami penurunan cukup tajam pada angka 4,17% di bulan Maret 2020 saat booming pemberitaan dan permulaan kebijakan penanganan Covid-19.
2. Perlu disukuri, bahwa triwulan I tahun 2020 secara kumulatif, persentase realisasi anggaran masih mampu lebih baik 0,05% secara Year on Year disbanding triwulan I tahun 2019.
3. Di wilayah Biak Numfor dan Supiori, wabah Covid-19 ini tidak terlalu mempengaruhi penyerapan belanja pegawai, namun cukup berpengaruh terhadap belanja barang dan belanja modal di bulan Maret 2020.
4. Secara umum rata-rata penyerapan satker lingkup wilayah kerja KPPN Biak cukup baik, dengan kisaran 16.08%, serta dengan jumlah satker yang memiliki realisasi diatas 15% lebih banyak sejumlah 33 satker (66%) dari 51 satker secara keseluruhan.
5. Kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi disumbangkan oleh penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan realisasi yang masih nihil untuk triwulan I 2020 sementara jumlah pagu paling besar (38.31%) dari total keseluruhan pagu.

KPPN BIAK, Senin, tanggal 06 April 2020, telah menyaluran Dana Desa tahap pertama tahun 2020 sebesar Rp 4,734,829,600 untuk 14 kampung pada Kabupaten BIAK Numfor, Papua, langsung dari Rekening Negara ke Rekening Kampung.

Kepala KPPN BIAK, Bagong Iswanto, mengatakan penyaluran Dana Desa pada 14 Kampung di Kab. Biak ini merupakan penyaluran yang pertama di Provinsi Papua.

 “Kami berharap Dana Desa ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyaratakan Kampung di Biak, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kampung menjadi semakin berkembang. Dan khususnya dalam kondisi wabah virus corona-19 ini, kami berharap Dana Desa ini dapat digunakan untuk melakukan pencegahan penanganan virus corona, terutama dapat dilaksanakan dengan sistem Padat Karya Tunai yang melibatkan masyarakat kampung”, kata Iswanto.

Iswanto, menambahkan, mulai tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa yaitu penyaluran Dana Desa dilakukan langung dari RKUN ke Rekening Kas Kampung (RKK). Dengan mekanisme ini, diharapkan Dana Desa diterima lebih cepat oleh kampung-kampung.

Penyaluran Dana Desa ini dapat dilakukan setiap minggu pada kampung-kampung yang telah memenuhi persyaratan tanpa harus menunggu Kampung lainnya lengkap.  Dan skema penyaluran Dana Desa mulai tahun 2020 ini dilakukan melalui tiga tahap dengan porsi penyaluran tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20% dari pagu alokasi Kampung yang ditetapkan di Peraturan Bupati.

Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa tahap pertama yaitu Peraturan Bupati tentang penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa, Surat Kuasa Pemindahbukuan, dan Peraturan Kampung (Perkam) APBK.

Iswanto menambahkan bahwa KPPN BIAK dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa, bertugas menyalurkan Dana Desa pada Kabupaten Biak Numfor sebanyak 254 kampung dengan alokasi pagu sebesar Rp 209,683,456,000,- dan Kabupaten Supiori sebanyak 38 kampung dengan alokasi pagu sebesar Rp 43,757,785,000,-.

Untuk Kabupaten Biak, saat ini salur 14 Kampung, berikutnya akan menyusul 20-an Kampung lainnya yang telah menyampaikan Perkam APBK. Untuk 38 Kampung pada Kabupaten Supiori, kata dia, saat ini sedang melengkapi dokumen persyaratan menyaluran, dan ditargetnya dapat segera salur pada minggu  depan.

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa ini peranan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang sangat penting. Peranan tersebut. Dalam aspek penganggaran, melakukan verifikasi atas data jumlah kampung sebelum menetapkannya dalam Peraturan Bupati. Dalam aspek penyaluran, yaitu:

1. Menyusun peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran;
3. Mengajukan permintaan penyaluran atas kampung-kampung yang telah memenuhi persyaratan.

Mudah-mudahan dengan disalurkannya Dana Kampung ini kesejahteraan masyaratkan kampung di BIAK Numfor dan Supiori khususnya akan menjadi semakin baik.

KPPN BIAK telah menyaluran DAK Fisik di Kabupaten BIAK Numfor, Kamis, 09 April 2020 sebesar Rp 4.265.336.738.  Penyaluran ini dilakukan atas 3 Sub Bidang pada Bidang Sanitasi sebesar Rp 3,47 Miliar yaitu baik pada jenis Reguler, penugasan maupun afirmasi. Serta satu Sub bidang pada DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum sebesar Rp 795juta. Penyaluran ini merupakan penyaluran Pertama di Provinsi Papua. Penyaluran DAK Fisik ini adalah penyaluran DAK Fisik Tahap I yaitu sebesar 25% dari pagu Sub bidang.

Mulai tahun 2020 terdapat beberapa perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik antara lain Penyaluran DAK Fisik dilakukan per sub bidang, untuk DAK Fisik bertahap tahap I disalurkan 25% dari pagu Sub Bidang, tahap II dan Tahap III memperhitungkan nilai kontrak. Lalu untuk DAK Fisik yang disalurkan sekaligus atas rekomendasi, tahun ini disalurkan berdasarkan Kontrak yang sudah ada  BASTnya tanpa harus menunggu kontrak lainnya selesai.

Kepala KPPN BIAK, Bagong Iswanto, saat ditemui oleh Cendrawasih Pos mengatakan “Penyaluran DAK Fisik bidang Sanitasi dan Air Minum ini dilakukan berdasarkan DAK Fisik yang telah menyampaikan data kontrak ke KPPN. Saya berharap dengan penyaluran DAK Fisik ini akan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur publik, dapat membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten BIAK Numfor”.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik,  penyaluran DAK Fisik tahun 2020 dilakukan dengan 3 mekanisme yaitu Penyaluran Sekaligus, Bertahap, dan Sekaligus atas Rekomendasi.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan atas sub bidang yang telah memenuhi persyaratan penyaluran. Beberapa persyaratan penyaluran yang harus disampaikan Pemerintah Daerah kepada KPPN diantaranya adalah Perda APBD, data kontrak, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output atas penggunaan DAK Fisik, serta BAST.

Untuk DAK Fisik sekaligus disalurkan sebesar nilai kontrak telah disampaikan ke KPPN. Disalurkan paling cepat bulan April sampai dengan bulan Juli. Untuk DAK Fisik sekaligus atas rekomendasi Kementerian/Lembaga disalurkan sebesar nilai BAST atas kontrak yang telah selesai dan tidak perlu menunggu kontrak lain selesai. Disalurkan paling cepat bulan April sampai dengan bulan Desember.

Untuk DAK Fisik bertahap, tahap I disalurkan sebesar 25% dari pagu sub bidangnya, tahap II akan disalurkan 45% jika kontrak yang disampaikan ke KPPN mencapai di atas 70% dari pagu sub bidangnya, tahap III disalurkan sebesar nilai yang belum diterima yaitu selisih antara rencana penyelesaian kegiatan dengan uang yang telah diterima sampai dengan tahap II. Dan disalurkan dari paling cepat bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

Tahun ini juga melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOS Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19, telah dilakukan percepatan penyaluran DAK Fisik untuk penangan Covid-19 yaitu Penyaluran DAK Fisik tersebut atas dasar Rencana Kegiatan (RK).

Kendala mewabahnya pandemic Corona Virus Desease Tahun 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19. Sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja layanan utama KPPN Biak, dari yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dan komunikasi intensif secara langsung, harus bersalin rupa menjadi layanan online guna mencegah adanya kontak langsung dengan stakeholder. Hal ini memang harus dilakukan guna tindakan cegah tangkal penyebaran virus corona yang dikhawatirkan dapat menyebar ke pegawai di lingkup KPPN Biak.

Sesuai dengan arahan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, dan selaras dengan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan, layanan KPPN harus mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menindaklanjuti hal tersebut KPPN Biak telah melaksanakan layanan kepada satuan kerja sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Surat Kepala KPPN Biak Nomor: S-104/WPB.34/KP.03/2020 tanggal 19 Maret 2020 hal Pelayanan Secara Elektronik Dalam Rangka PEncegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan KPPN Biak, sebagai dasar mekanisme layanan KPPN Biak dengan menggunakan sarana online atas kegiatan layanan sebagai berikut:

1. Bimbingan dan konsultasi di bidang Perbendaharaan;
2. Penyampaian SPM/SP2HL/SP4HL;
3. Pendaftaran Kontrak;
4. Pengesahan SKPP;
5. Permintaan TUP;
6. Penyelesaian Retur SP2D;
7. Permintaan penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara;
8. Persetujuan Pembukaan Rekening; dan
9. Pendaftaran RPD Harian oleh Satker melalui Sarana Elektronik.

2. Surat Kepala KPPN Biak Nomor: S-110/WPB.34/KP.03/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Penyampaian Dokumen Hardcopy SPM/SP2HL/SP4HL selama Pandemi COVID-19, sebagai dasar pelaksanaan mekanisme drop box sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan layanan secara on;line sebagaimana dimaksud diatas.

Layanan KPPN Biak secara online dimaksud telah efektif dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020 dengan sosialisasi yang cukup intensif baik menggunakan sarana telepon maupun Whats App Group Mitra KPPN Biak. Adapun jangka waktu pelaksanaan layanan online tersebut, telah disampaikan untuk masa waktu yang belum bias dipastikan, sambal menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah.

Dalam kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwa layanan bimbingan dan konsultasi yang seharusnya dilaksanakan dengan tatap muka dalam satu forum, telah berhasil dilaksanakan dengan lancar melalui pemanfaatan teknologi video conference (vidcon). Kegiatan vidcon tersebut dilaksanakan baru-baru ini (30 Maret 2020) dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI Modul Administrasi dan Penganggaran.

Pelaksanaan Bimtek SAKTI dimaksud dilaksanakan berdasarkan UND-017/WPB.34/KP.03/2020 tanggal 24 Maret 2020, dalam ranka memastikan bahwa user yang sudah dikirimkan oleh KPPN Biak melalui SMS ke masing-masing operator sudah aktif dan siap digunakan. Meskipun pelaksanaan bimbingan teknis SAKTI melalui video conference tidak bisa dilaksanakan secara optimal disebabkan karena peserta tidak dapat melakukan praktek aplikasi SAKTI secara langsung, namun diharapkan peserta bimtek dapat secara aktif menanyakan kendala yang dihadapai dalam penggunaan aplikasi SAKTI berbasis web. Adapun output "Satuan kerja dapat memahami tatacara penggunaan modul administrasi dan penganggaran pada aplikasi SAKTI berbasis web" diharapkan dapat tercapai dan terpenuhi dengan maksimal

2. Monitoring, Evaluasi, dan Silaturrahmi Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal (VeraKI) Triwulan I Tahun 2020.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan terkait penyusunan dan pelaporan keuangan UAKPA, dan selaras dengan rencana kerja program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBM/WBBK) Tahun 2020, Seksi VeraKI KPPN Biak telah merencanakan pelaksanaan kegitan monitoring, evaluasi, dan silaturrahmi seksi VeraKI (Mesra). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan mulai tahun 2019 pada akhir triwulan III dan triwulan IV, dan tahun 2020 telah direncanakan dan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 untuk triwulan I tahun 2020, meskipun secara teknis tidak dapat bertatap muka. Dalam kesempatan tersebut telah terinventarisir beberapa permasalahan yang sering dihadapi satker, yang kedepannya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait di lingkup Kanwil DJPb dan/atau Kantor Pusat DJPb.

Sebagai penutup, kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan peran serta aktif dari satker yang menjadi mitra kerja KPPN Biak, teruma di masa-masa sulit sebagai dampak akibat pandemi COVID-19. Dalam hal terdapat banyak kekurangan sebagai akibat tidak maksimalnya pelaksanaan yang seharusnya bias dilangsungkan secara tatap muka, kami sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya besar harapan kami, badai Pandemi Corona ini dapat segera berlalu, dan mari kita jaga bersama kesehatan.

JOUSUBA!

MENGAWAL APBN INDONESIA MAJU

Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun 2020 agar menjadi lebih baik, lebih cepat, dan akuntabel, maka KPPN Biak mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) Tahun 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula GKN Biak dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang mendapat alokasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020.

Acara BIMBINGAN TEKNIS DFDD  TA 2020 dibuka oleh Kepala KPPN Biak, Bapak Agus Okalaksana Sadikin. Dalam pembukaannya, Kepala KPPN Biak menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik serta mengaharapkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Acara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Biak Numfor yang disampaikan oleh Asisten III Bupati Biak Numfor.

Pada Kegiatan BIMBINGAN TEKNIS DFDD  TA 2020, KPPN Biak memberikan Apresiasi Penghargaan kepada OPD yang mengelola bidang DAK Fisik dan Kampung-kampung yang menerima Dana Desa. Berikut beberapa kategori Penghargaan:

• Bidang dengan penyerapan tercepat di Kab. Biak Numfor:

1. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Biak Numfor
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Biak Numfor
3. Dinas Pertanian Kab. Biak Numfor

• Bidang dengan penyerapan tercepat di Kab. Supiori:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Supiori
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Supiori
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Supiori

• Bidang dengan persentase penyerapan tertinggi di Kab. Biak Numfor:

1. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Biak Numfor;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Biak Numfor;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Biak Numfor.

• Bidang dengan persentase penyerapan tertinggi di Kab. Supiori:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Biak Numfor
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Biak Numfor

Setelah Pemberian apresiasi kepada satuan kerja yang memiliki capaian terbaik, maka kegiatan dilanjutkan dengan acara bimbingan teknis DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020 yang disampaikan oleh Bapak Sugiharto selaku Kepala Seksi Bank dan PPK Dak Fisik dan Dana Desa di KPPN Biak. Pada kesempatan tersebut, disampaikan mekanisme dan peraturan untuk penyaluran tahun 2020. Bapak Sugiharto juga menyampaikan harapannya agar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.