Biak, 03 Desember 2020

KPPN Biak bersama dengan Tim dari  Kanwil DJPb Prov Papua, bersama-sama melaksanakan kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari satuan kerja (satker) lingkup wilayah kerja KPPN Biak (Kab. Biak Numfor dan Supiori), yaitu 12 satker dari total 52 satker.

Kegiatan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Aula GKN Biak, serta menyediakan fasilitas pertemuan secara virtual menggunakan media Zoom, untuk satker yang tidak diundang sebagai perwakilan. Hal ini ssengaja dilakukan guna mengantisipasi dan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di wilayah kerja KPPN Biak.

Pelaksanaan kegiatan penyerahan DIPA TA. 2020, dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan materi pelaksanaan anggaran oleh Bapak Bgi Iswanto selaku Kepala KPPN Biak sebagai berikut:

1. DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran bagi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga berfungsi sebagai dokumen sumber untuk melaksanakan fungsi APBN. Mengingat pentingnya fungsi APBN pada tahun anggaran 2021 sangat penting, maka penerbitan DIPA 2021 dan serah terima kepada Satuan Kerja pelaksanaanya dipercepat, dengan diawali penyerahan DIPA di Istana Merdeka tanggal 25 November 2020, serah terima di Kanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 27 November 2020 dan KPPN Biak berkesampatan melakukan serah terima DIPA 2021 pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Dengan percepatan penyerahan DIPA dimaksud, maka APBN dengan fungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung penanganan Covid-19, percepatan pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis, diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan DIPA 2021 dimaksud, Kepala KPPN Biak juga berkesampatan memberikan gambaran arah kebijakan APBN 2021, serta menyampaikan harapannya agar terjadi percepatan pelaksanaan anggaran oleh para satuan kerja lingkup KPPN Biak di tahun 2021, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2020.
3. Selanjutnya, kesempatan diskusi dan tanya jawab kepada peserta yang hadir secara langsung maupun secara online diberikan oleh Kepala KPPN Biak. Dalam kesempatan tersebut, Satker KPP Pratama Biak menanyakan perlakuan tagihan < Rp50juta terkait perlu tidaknya dilakukan kontrak dan Kantor Kesyahbandaran dan Operasionalisasi Pelabuhan (KSOP) menanyakan terkait perlunya jaminan bank atas kegiatan yang belum selesai sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.

Sebagai penutup, Bapak Iswanto menyampaikan beberapa pesan penting yang perlu dilaksanakan sebagai langkah-langkah strategis guna memastikan pelaksanaan anggaran 2021 berkinerja lebih baik, antara lain:

1. KPA segera melakukan penetapan Pejabat Perbendaharaan yang baru. Dalam hal tidak ada pergantian Pejabat Perbendaharaan, KPA menyampaikan pemberitahuan ke KPPN bahwa tidak terdapat pergantian Pejabat Perbendaharaan.
2. KPA / PPK identifikasi kegiatan yang bersifat kontraktual yang telah memperolah penetapan alokasi anggarannya dalam DIPA, dan segera mempersiapkan proses lelang/tender. Sehingga diharapkan diawal bulan Januari kontrak sudah ditetapkan.
3. PPK melakukan idenfikasi kesesuaian atas perencanaan kegiatan dengan rincian alokasi dana yang telah ditetapkan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaiannya segera melakukan revisi DIPA.
4. Pejabat Perbendaharaan melakukan update perencaaan penarikan dana, percepatan pencairan anggaran, dan monitoring pelaksanaan anggaran.

Selain terkait pelaksanaan anggaran, tentunya disampaikan oleh beliau, arti penting komitmen bersama antara KPPN Biak dengan satker dalam mengimplementasikan pakta integritas yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya sebagai akhir acara, secara bersama-sama menutup dengan menyanyikan bersama lagu Tanah Papua sebagai bentuk harapan untuk dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan di Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori secara khusus.

Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, KPPN Biak pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 telah mengikuti kegiatan pelaksanaan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tahun 2020 tingkat nasional. Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam, mulai dari pembukaan, penyampaian paparan mengenai proses pembangunan ZI-WBK pada KPPN Biak, dan sesi diskusi dan tanya jawab oleh Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB).

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Biak (Bagong Iswanto) memimpin dan membuka penyampaian rangkaian agenda penilaian pembangunan ZI-WBK pada KPPN Biak dengan yel-yel penyemangat dan solgan "KPPN Biak Baik dan Excellent" dilanjutkan dengan pemaparan materi. Adapun materi penjelasan proses pembangunan ZI-WBK KPPN Biak yang disampaikan kepada Tim Penilai, antara lain:
1. Visi dan Misi KPPN Biak, berikut motto dan janji layanan KPPN Biak yang menjadi komitmen bersama segenap jajaran KPPN Biak dalam memberikan layanan kepada stakeholder.
2. Profil KPPN Biak, yang terdiri dari kekuatan SDM, Sarana rasarana, Keuangan, dan kondisi wilayah kerja dan stakeholder yang diampu oleh KPPN Biak.
3. Kinerja KPPN Biak sesuai dengan Tugas Fungsi dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, guna melihat dampak pembangunan ZI-WBK terhadap peningkatan kinerja KPPN Biak pada setiap aspek pengungkit. Hal ini juga didukung dengan pembuktian peningatan hasil survei kepuasan stakeholder yang dinilai berdasarkan Indeks Kepuasan Mayarakat, dimana hasil IKM tahun 2020 (4,88) lebih tinggi dari tahun 2019 (4,83).
4. Kelebihan KPPN Biak dengan kondisi sosial politik dan sarana prasarana pendukung yang memadai dan membantu pelaksanaan layanan dapat terlaksana dengan sangat baik.
5. Pelaksanaan Mitigasi Risiko yang sangat baik, guna memastikan tercapainya target kinerja dan menjaga integritas pegawai KPPN Biak. Selain itu KPPN Biak telah berhasil mengidentifikasi apa saja yang menjadi tantangan dan keunggulan yang dimiliki KPPN Biak, sehingga dapat memformulasikan tindak lanjut/mitigasi yang diperlukan.
6. Inovasi layanan KPPN Biak kepada stakeholder sebagai bentuk upaya peningkatan layanan dan kepuasan stakeholder, antara lain kelas pendampingan, pemberian kartu oridek, perpustakaan ruang tunggu, pojok keuangan, konsultasi via WAG, kabar pencairan anggaran, website dan media sosial KPPN Biak, Sistem Kearsipan, monitoring penyelesaian SKPP, dan layanan terpadu konsultasi perpajakan hasil sinergi dengan KPP Pratama Biak.
7. Optimalisasi layanan KPPN Biak selama Masa Pandemi Covid-19, berikut program dan kegiatan KPPN Biak dalam rangka mendukung pelaksanaan progran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
8. Kunjungan dan kerjasama dengan stakeholder dan penegak hukum di wilayah Biak Numfor dan Supiori, sebagai upaya koordinasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta menjalin silaturrahmi dan sharing knowlegde dalam pelaksanaan pembangunan ZI-WBK.
Pemaparan tersebut diakhiri dan ditutup oleh Bapak Iswanto dengan menyampaikan harapan untuk menjadi unit kerja yang dipercaya Kemen PAN&RB untu menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan berkomitmen atas predikat tersebut.

Selanjutnya, sesi diskusi dan pertanyaan dengan Tim Penilai yang dipimpin oleh Ibu Dianita Evo Nila Sari berlangsung dengan sangat baik. pada sesi tersebut Tim Penilai menyampaikan beberapa pertanyaan guna mendapatkan gambaran lebih detail mengenai proses pembangunan ZI-WBK dan pelaksanaan inovasi layanan yang dikerjakan KPPN Biak. Selain hal tersebut, kepada Tim Penilai juga disampaikan peran serta dan upaya KPPN Biak dalam mendukung program pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19 melalui program PEN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penjelasan yang disampaikan kepada TIm Penilai, KPPN Biak dengan diwakili oleh Kepala KPPN Biak berikut Kepala Seksi dan Kasubbag Umum, saling melengkapi dengan sangat baik.

Harapan segenap jajaran KPPN Biak setelah pelaksanaan penilaian tersebut, dapat memperoleh kepercayaan untuk ditetapkan menjadi unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan mampu meningkatkan menjadi unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Melayani. KPPN Biak sudah bersiap untuk hal tersebut, didukung dengan sumberdaya yang cukup mumpuni.

Dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya sinergi diantara unit kerja dan pegawai lingkup KPPN Biak, serta penerapan life balance antara pekerjaan dengan kegiatan refreshing untuk kesegaran dan kesehatan mental pegawai. Kegiatan capacity building tersebut, merupakan salah satu agenda tahunan dan tercantum pada rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi KPPN Biak Tahun 2020. Semula, direncanakan dilaksanakan pada bulan November, namun dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan percepatan dan perubahan jadwal pelaksanaannya.

Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan capacity building KPPN Biak adalah sebagai berikut; (1) Internalisasi nilai Kementerian Keuangan “Sinergi”; (2)Pelaksanaan agenda rencana kerja pembangunan ZI WBK; (3) Mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga di lingkup KPPN Biak; (4) Acara pelepasan Saudara Yunan Rahmanto yang akan Mutasi ke KPPN Ternate; (5) Sebagai sarana untuk menjaga kesehatan mental pegawai KPPN Biak; (6) Mendukung program PEN.

Adapun Rincian Kegiatan Capacity Building KPPN Biak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan Capacity Building 
   • Pembahasan Agenda Kegiatan

   Dilakukan rapat pembahasan pelaksanaan capacity building oleh Kepala KPPN biak beserta Kasubbag Umum dan Seluruh Kepala Seksi lingkup KPPN Biak melalui rapat internal eksekutif KPPN Biak.

   • Pematangan Rencana Kegiatan dan Survei

   Dilakukan perhitungan kebutuhan alokasi dana dan hal-hal yang perlu dipersiapkan baik pemilihan tempat, akomodasi, konsumsi, dan hal lain yang perlu diantisapasi. Selanjutnya melakukan survei lapangan tempat yang akan digunakan untuk kegiatan capacity building, dengan memaksimalkan potensi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

   Hasil pelaksanaan survei berupa perhitungan kebutuhan alokasi dana, kondisi tempat kegiatan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dilaporkan oleh tim kepada Kepala KPPN Biak, untuk mendapatkan persetujuan.

   • Pembuatan Surat Tugas dan Sosialisasi Kepada Para Pegawai.

   Setelah disetujui oleh Kepala KPPN Biak, ditetapkan agenda kegiatan capacity building melalui surat tugas Kepala KPPN Biak Nomor ST-52/WPB.34/KP.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan tujuan kawasan wisata Pantai Samber yang merupakan hasil swakelola masyarakat Kampung Samber-Biak.

2. Pelaksanaan Kegiatan Capacity Building 
   • Pemberangkatan Peserta.

   Peserta capacity building yang terdiri dari PNS dan PPNPN KPPN Biak beserta keluarga berkumpul di KPPN Biak pada 12.00 WIT. Diberikan pengarahan terkait dengan agenda pelaksanaan kegiatan capacity building dan peringatan untuk menjaga keamanan anak yang dibawa tanggung jawab masing-masing pegawai, dilanjutkan dengan doa bersama. Selanjutnya, peserta diberangkatkan tepat pukul 12.30 WIT.

   • Pelaksanaan Agenda Kegiatan.

   Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan kumpul bersama, untuk mendapatkan pengarahan dari Kepala KPPN Biak, terkait dengan tema capacity building “sinergi untuk peningkatan kinerja dan prestasi”. Beberapa poin pokok yang disampaikan antara lain perlunya life balance dalam pelaksanaan tugas, serta saling mengenal antar pegawai dan keluarga pegawai, sehingga diharapkan mampu menjadi akrab dan menghilangkat sekat-sekat dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, diharapkan kepada semua peserta untuk mampu menjaga kebersihan lingkungan/alam dan bersama-sama melaksanakan bersih-bersih pantai.

   Selanjutnya susunan kegiatan yang telah dilaksanakan selama capacity building, dapat disampaikan sebagai berikut:

   1. Bersih-bersih pantai;
   2. Istirahat, masak, dan makan bersama (ikan bakar dll);
   3. Acara pelepasan kepindahan Saudara Yunan Rahmanto (Mutasi tugas KPPN Ternate);
   4. Acara game ringan (ice breaking);
   5. Ishoma (Sholat Ashar); dan
   6. Acara bebas menikmati alam (berenang dan/atau bersantai).

       

3. Pada kesempatan capacity building dimaksud, dibutuhkan 5 pondok/saung untuk menampung semua peserta dan ikan laut beserta kelengkapan bumbu masak, yang semuanya diusahakan dari masyarakat local setempat. Dengan demikian diharapkan dapat turut menyokong perputaran ekonomi masyarakat setempat.
4. Kegiatan berakhir pada pukul 17.30 WIT dan pemulangan seluruh peserta dilaksanakan pada pukul 18.00 WIT.

Biak, 30 November 2020

Pegawai KPPN Biak sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua (Bp. Syaiful) yang sedang melakukan kunjungan kerja ke KPPN Biak selaku unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melayani satuan kerja di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Pada kesempatan tersebut, beberapa agenda yang dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, selain kunjungan kerja ke KPPN Biak juga kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Tk. II Biak Numfor.

Kunjungan kerja ke KPPN Biak, merupakan agenda Bapak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, dan baru terlaksana pada saat ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19. Berlangsung di Aula GKN Biak, Kepala KPPN Biak (Bp. Iswanto) beserta seluruh jajaran pegawai menyambut dan menyampaikan laporan progres capaian dan kondisi kinerja layanan KPPN Biak kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua. Beberapa hal penting yang disampaikan dalam kesempatan tersebut antara lain:
1. Kondisi sarana prasarana penunjang yang perlu segera mendapatkan perhatian (UPS) guna menunjang kinerja layanan KPPN Biak.
2. Kondisi pelaksanaan anggaran yang cukup baik dan terkendali, dengan menyisakan 11 kontrak outstanding senilai kurang lebih 1 Milyar untuk proses pencairan sampai dengan akhir tahun 2020.
3. Capaian rekonsiliasi dana desa yang sudah mencapai progress 100%.
4. Penyaluran TKDD yang diharapkan dapat dilaksanakan paling cepat oleh KPPN Biak, dan sudah mulai dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, terutama untuk pembahasan dan penetapan APBD yang menjadi kunci utama dapat salur TKDD tercepat.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua menyampaikan pengarahan dan motivasi kepada segenap jajaran pejabat dan/atau pegawai KPPN Biak, dengan hal-hal pokok sebagai berikut:
1. Kunjungan kerja ke KPPN Biak merupakan kunjungan yang pertama kali selama masa kepemimpinan beliau di Kanwil DJPb Provinsi Papua.
2. Para pegawai KPPN Biak diharapkan dapat mengimplementasikan slogan "LAKI" yaitu Luar Biasa, Aktif, Kreatif, dan Inovatif. Penggunakan kata Luar Biasa di awal slogan merupakan bentuk penyemangat untuk menanamkan ke pikiran kita, bahwa kita sanggup dan mampu untuk bertindak aktif dan kreatif, sehingga mampu menghasilkan inovasi layanan dalam tugas dan pekerjaan kita.
3. Pegawai KPPN Biak agar tetap bersemangat dalam menjalankan peran dan tugasnya, karena kita sebagai pegawai yang terpilih untuk menjadi "sang penjemput fajar" di Republik Indonesia, bekerja paling awal di timur Indonesia dengan hati nurani melayani masyarakat Papua.
4. Dalam kesempatasn tersebut Bapak Syaiful juga menyelipkan kalimat motivasi bahwa "Antara Cinta dan Pengabdian, Tidak ada Salah Satu Yang Dikalahkan", keduanya harus tercapai karena cinta harus tetap ada mesti tidak selalu dekat bersama. Selain itu, tetaplah menjadi mutiara yang akan selalu berkilau (berprestasi) dimanapun mutiara tersebut ditempatkan.
5. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah mendapatkan kehormatan dan bersiap untuk pelaksanaan pilot project SIKRI (Sistem Informasi Keuangan RI), dimana Kanwil DJPb Provinsi Papua telah mengembangkan SIKRIWIL (SIKRI Wilayah) yang merupakan upaya untuk suplay data keuangan APBN dan APBD dalam satu sistem Iinformasi data.
6. KPPN Biak agar mempersiapkan dengan baik dalam pelaksanaan layanan di akhir tahun, dengan memperhatlikan ketentuan langkah-langkah akhir tahun dan berkoordinasi dengan stakeholder. Selanjutnya, agar kedepannya dikembangkan analisis terhadap proses bisnis layanan yang sudah dikerjakan oleh KPPN Biak, sebagai bentuk pelaksanaan mitigasi/tindak lanjut/antisipasi.
7. Terkait dengan outstaning kontrak yang ada sampai dengan akhir tahun, agar selalu dipantau dan diingatkan kepada satker.
8. Terakhir, pesan dari Bapak Kakanwil, agar semua pegawai jangan mengalami demotivasi. Demotivasi sama halnya dengan kita sudah mati atau tenggelam, oleh karena itu perlu diatasi dengan 4 hal, yaitu:
a. Kembali ingatkan diri sendiri untuk mencintai pekerjaan kita,
b. Jangan pernah takut dan ragu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita.
c. Berilah penghargaan untuk diri kita sensiri dengan mempunya "Me Time".
d. Ingat kembali tujuan kita bekerja.
Adapun untuk pimpinan agar menerpkan manajemen terbuka, yang mampu mendengar dan menampung permasalahan yang dialami oleh bawahannya.

Demikian sekilas informasi yang dapat kami sampaikan, sebagai hasil kunjungan Bapak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua. Selanjutnya beliau dengan didampingi Kepala KPPN Biak dan Kasi Bank melanjutkan agenda pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 15 November 2020
Siaran Pojok Keuangan RRI Biak di FM 91.6, yang rutin dilaksanakan setiap hari Kamis, telah hadir Kepala KPPN Biak (Iswanto) dengan didampingi Si Tamfan dari Timoer a.k.a Kasi VeraKI (Suganda M.S.), dan Tim dari PT Bank Mandiri (Bu Sarah dan Anggotanya) sebagai narasumber siaran. Pada kesempatan tersebut tetap dengan moderator andalan kita Mbak Okky begitu biasa dipanggil, menyampaikan tema mengenai peran dan fungsi Instansi Keuangan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya bagi masyarakat Biak Numfor dan Supiori di masa pandemic COVID-19 saat ini.

Bapak Iswanto menyampaikan bahwa siaran publik kali ini sebagai rangkaian dari pelaksanaan peringatan Hari Oeang Republik Indinesia (HORI) Ke 74, meskipun terlewat sedikit. Tanggal 30 Oktober 1946 merupakan tanggal yang dikenang untuk pertama kalinya Oeang Republik Indonesia (ORI) diterbitkan, dengan tujuan untuk membesarkan hati rakyat dan bangsa Indonesia yang baru merdeka sekaligus menjadi tanda negara yang berdaulat. Selain itu, tujuan secara ekonomis dari diterbitkannya ORI adalah untuk menanggulangi inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya pasar uang gelap yang timbul karena adanya empat mata uang dengan nilai tukar yang berbeda dari era penjajahan. 

Dilatarbelakangi kondisi masyarakat kita yang memprihatinkan, serba terbatas dan kesulitan akibat pandemi COVID-19, maka tema HORI ke 74 kemarin adalah peduli, responsive, adaptif, atasi pandemic, bangkitkan ekonomi. Pelaksanaan serangkaian kegiatan peringatan HORI ke-74 pun pada umumnya dilaksanakan secara virtual/daring dengan memafaatkan teknologi informasi telekomunikasi.

Pada kesempatan siaran Pojok Keuangan, Kepala KPPN Biak menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada satuan kerja selaku mitra KPPN Biak, terkait dengan realisasi penyerapan yang sudah melampuai target penyerapan anggaran triwulan III (60%) dengan pencapaian realisasi sebesar 78% (triwulan III) dan 88% (per 4 November 2020). Selanjutnya mengingatkan mitra satker, atas sisa pagu anggaran tersisa, yaitu sebesar Rp55 Milyar dan 302 kontrak tersisa, agar menjadi perhatian. Mengingat waktu yang tinggal menyisakan dua bulan, yang sebenarnya juga terpotong oleh libur Natal dan libur Khusus Papua, diharapkan mitra satker untuk mencermati batas pengajuan SPM dan kegiatan-kegiatan di akhir tahun yang bisa diselesaikan dengan melakukan opname fisik.

Pun demikian dengan mitra dari Dinas terkait Pemda Biak Numfor dan Supiori, apresiasi atas pencairan DAK Fisik yang sudah mencapai 100%. Namun demikian, untuk penyaluran Dana Desa khusunya BLT agar menjadi perhatian, terutama perubahan kebijakan penyaluran BLT yang diperpanjang sampai dengan sembilan bulan.

Mengenai kondisi perekonomian yang sedang dalam posisi tertekan juga diamini oleh Bu Sarah dan tim (penyaluran kredit), bahwa kondisi yang terjadi saat ini sedang dalam penurunan. Namun patut disyukuri, bahwa di Biak Numfor dan Supiori, Bank Mandiri masih mencatatkan NPL (Non P{erforming Loan) dikisaran angka 1,5% dan tidak sampai menuju minus. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi dan kondisi yang sulit saat ini masyarakat dan/atau pengusaha masih berjuang dengan kerja keras dan semangat tinggi.

Perlu disampaikan, PT Bank Mandiri selama masa pandemic juga terus berupaya untuk mampu menjadi yang terdepan dalam memberikan sumbangsih kepada masyarakat Biak Numfor dan Supiori, baik melalui program bantuan sosial kemasyarakatan sebagai wujud CSR (Corporate Social Responsibility) khususnya bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Termasuk upaya Bank Mandiri adalah upaya penaggulangan/pencegahan penyebaran COVID-19 secara maksimal melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan perbankan untuk yang pertama kali di Biak.

Akhir acara, beberapa kalimat penutup dan pesan untuk menjaga kesehatan disampaikan oleh narasumber. Dalam kesempatan tersebut Si Tamfan dari Timoer menyampaikan hal penting terkait dengan harapan dari pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bahwa KPPN Biak sebagai pengawal APBN di wilayah Biak Numfor dan Supiori, agar mampu berfungsi menjadi katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil, bertahan, dan bangkit lagi. Hal ini sebagai telah dijelaskan dalam siaran dimana kondisi yang sangat sulit ini menyebabkan perubahan yang cepat dan intens pada kebijakan pemerintah. Adapun kebijakan pemerintah mengenai penyaluran APBN, baik belanja pusat maupun transfer ke daerah, harus dapat disosialisasikan dan diimplementasikan sampai ke tingkat terbawah. Dan hal ini merupakan peran penting KPPN sebagai ujung tombak pengawal APBN.
Jousuba.

#KPPNBiakBAIK
#DJPBMANTAP
#MengawalAPBNIndonesiaMaju

Senin, 12 Oktober 2020
KPPN Biak sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, mengampu 52 Satuan kerja (satker) dan 2 Pemerintah Daerah dengan total pagu anggaran Rp1.329 Trilyun, termasuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Mendekati akhir tahun 2020 yang tinggal menyisakan 3 bulan kedepan, KPPN Biak sebagai unit vertikal DJPb Kementerian Keuangan perlu mempersiapkan dengan baik langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020.

Ketentuan mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020 itu sendiri, telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020. KPPN Biak sebagai kepanjangan tangan DJPb, tentunya berkepentingan untuk melaksanakan dan memastikan satuan kerja di lingkup wilayahnya dapat mengetahui dan memahami ketentuan dalam Perdirjen tersebut melalui kegiatasn sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2020.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan KPPN Biak pada tanggal 12 Oktober 2020 secara daring, dengan mengundang 38 unit kerja (52 Satker), guna memastikan kesamaan pemahaman dan pengertian terkait ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020 yang dimulai pada bulan Oktober, dan pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2020 di bulan Desember.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Biak (Iswanto) menyampaikan bahwa persiapan yang baik dalam mengahadapi akhir tahun anggaran 2020 bertujuan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara, dengan mengurangi kemungkinan penumpukan penarikan dana di triwulan IV 2020. Dan harapan besarnya, tentunya pelaksanaan anggaran akhir tahun 2020 dapat berjalan lancar sesuai target, akurat, dan akuntabel. Melihat kondisi saat ini, Kepala KPPN Biak sangat optimis dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020, dimana realisasi anggaran yang terserap sudah mencapai 82,68%. Sementara bila dilihat dari realiasi pembayaran kontrak, sudah tercapai 81,85%, dengan menyisakan 26 kontrak senilai 22,50 Milyar.

Selanjutnya, Kepala Seksi PDMS (Yunan Rahmanto) ,meneruskan dengan penyampaian materi mengenai teknis pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun 2020, Pada kesempatan tersebut, beberapa hal pokok materi yang disampaikan kepada peserta sosialisasi antara lain:
1. Upaya menghadapi akhir tahun dengan waktu efektif yang menyisakan hanya 17 Hari kerja pada bulan Desember 2020.
2. Teknis penyusunan dan penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD).
3. Pedoman yang berisi ketentuan teknis pengeluaran negara sepanjang Oktober sampai dengan Desember 2020, seperti pengaturan pengajuan SPM-LS Kontraktual, Penggunaan TUP, pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah, pembayaran Uang Makan/Lembur, pembayaran gaji induk dan SPM non kontraktual, serta penyelesaian UP/TUP.
Selain hal tersebut diatas, disinggung pula mengenai pengaturan pelaksanaan pelaporan keuangan, dan penyampaian jadwak closing periode upload data SAIBA pada tanggal 21 Januari 2020, kondisi pemberian dispensasi oleh Kepala Kanwil DJPb dalam hal pelaksanaan UP/TUP dan penyampaian jaminan bank selama masa akhir tahun 2020.

Memperhatikan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, Kepala Seksi PDMS melanjutkan dengan menyampaikan upaya dan/atau langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh satker, agar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dapat berjalan dengan baik, yaitu:
1. Mengidentifikasi tagihan yang belum terbayar;
2. Mengidentifikasi sisa pagu yang belum dikontrakkan (perikatan);
3. Mengidentifikasi Kontrak yang belum terselesaikan;
4. Mempersiapkan Jaminan Bank;
5. Mensosialisasikan Ketentuan Akhir Tahun pada Pengelola Keuangan dan penyedia barang/jasa.

Secara umum, dapat dilaporkan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan lancar sampai dengan akhir, dimana mitra kerja (satker) diharapkan dapat terinformasikan dengan jelas, serta terjawab pertanyaan terkait dengan ketentuan yang kurang dimengerti oleh satker. Dengan diadakannya acara tersebut diharapkan mitra kerja lebih siap dan berhasil dalam menghadapi akhir tahun 2020.