Pentingnya Disiplin Anggaran: Menelisik Alasan Strategis Kementerian Keuangan dalam Implementasi Kebijakan Akhir Tahun
Ditulis oleh Novita Pradiyasanti
Langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, merupakan instrumen strategis yang krusial bagi pemerintah, khususnya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas fiskal nasional. Pada tahun 2025, langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran ditetapkan dalam Perdirjen nomor PER-17 tahun 2025. Secara fundamental, periode akhir tahun selalu menjadi fase paling kritis dalam siklus APBN karena terjadinya penumpukan volume transaksi pencairan dana yang sangat masif dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa adanya regulasi yang ketat, lonjakan drastis permintaan likuiditas ini dapat mengganggu manajemen kas negara dan menyebabkan ketidakseimbangan pada arus kas nasional. Oleh karena itu, pengaturan jadwal penyampaian data kontrak dan batas waktu pengajuan tagihan menjadi sangat penting untuk memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan dalam memproyeksikan kebutuhan kas secara presisi, sehingga pemerintah terhindar dari risiko gagal bayar maupun penumpukan sisa anggaran yang tidak produktif.
Selain aspek likuiditas, urgensi penerapan langkah-langkah akhir tahun ini berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara didasarkan pada prestasi kerja yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya aturan mengenai batas waktu pendaftaran kontrak dan verifikasi progres fisik di akhir tahun, pemerintah berupaya memitigasi risiko moral hazard, seperti pencairan dana 100 persen untuk pekerjaan yang sebenarnya belum selesai. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, mengingat periode akhir tahun adalah jendela waktu yang paling rentan terhadap kesalahan administratif maupun manipulasi data keuangan akibat tekanan tenggat waktu.
Lebih jauh lagi, kebijakan langkah-langkah akhir tahun berperan sebagai pendorong efektivitas belanja negara melalui sinkronisasi antara progres fisik di lapangan dengan realisasi penyerapan anggaran. Seringkali, satuan kerja cenderung melakukan akselerasi belanja secara tidak terencana di akhir tahun hanya demi menghabiskan alokasi anggaran (spending the budget). Melalui pengaturan yang lebih sistematis, Menteri Keuangan mendorong kementerian dan lembaga untuk lebih disiplin dalam manajemen proyek sejak awal tahun, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan di bulan Desember yang dapat menurunkan kualitas output pembangunan. Dengan demikian, langkah-langkah akhir tahun ini bukan sekadar urusan administratif perbendaharaan, melainkan upaya strategis untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan dampak ekonomi yang optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Terakhir, penerapan langkah-langkah ini menjadi instrumen penting dalam mendukung modernisasi sistem perbendaharaan digital yang terintegrasi. Dengan jadwal yang terstruktur, beban kerja sistem teknologi informasi seperti SAKTI dan SPAN dapat dikelola dengan lebih baik untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat beban puncak (peak load). Bagi Menteri Keuangan, keberhasilan mengelola transisi tahun anggaran melalui langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun adalah cerminan dari tata kelola keuangan negara yang sehat dan profesional. Hal ini memberikan sinyal positif bagi pasar modal dan investor mengenai ketangguhan manajemen fiskal Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung kepercayaan terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
