Pada Rabu, 22 Mei 2019 KPPN Ketapang melaksanakan internalisasi dan diskusi pelayanan prima (service excellence) kepada para pegawai dan mitra kerja KPPN Ketapang. Acara tersebut juga merupakan ajang berbagi pengetahuan dan praktek layanan yang baik dengan mitra kerja KPPN Ketapang. Dalam kesempatan kali ini, hadir Bank Mandiri Cab. Ketapang sebagai narasumber dan partner dalam sesi diskusi.  Menurut Kepala KPPN Ketapang, Adi Setiawan, acara yang rutin dilaksanakan setiap semester tersebut, selain sebagai apresiasi atas peran serta segenap mitra kerja dalam upaya mewujudkan layanan prima juga sebagai upaya nyata untuk terus meningkatkan kualitas layanan di lingkungan KPPN Ketapang.

Adi menambahkan, sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan, KPPN Ketapang secara konsisten mengupayakan perbaikan layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Selain sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahunnya, upaya peningkatan kualitas layanan diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pengelolaan APBN. Penentuan capaian Indikator Kinerja Utama ini dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada segenap mitra kerja yang meliputi tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan atas beberapa aspek dan kriteria layanan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi KPPN, meliputi kinerja layanan pencairan dana, layanan bimbingan dan konsultasi, layanan konfirmasi surat setoran, layanan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Selama periode tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019, menurut Adi, terdapat peningkatan dan konsistensi hasil survey yang menggembirakan. Sebagaimana hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KPPN Ketapang yang telah dilaksanakan, secara berturut-turut pada periode 2017 sampai dengan 2019 masing-masing mencapai 91.63, 97.86 dan 97.80. Dalam skala penilaian (rentang maksimal 5), capaian ini memenuhi kriteria “sangat memuaskan” menurut tingkat kepentingan dan persepsi pemangku kepentingan.

Adi mengungkapkan, capaian ini tidak terlepas dari serangkaian upaya langkah peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diantaranya meliputi, keterbukaan dan kemudahan akses layanan, ketersediaan informasi layanan terkait waktu, syarat, prosedur dan sanksi layanan, serta kompetensi dan sikap petugas layanan. “Sharing session dan internalisasi layanan prima ini selain menjadi apresiasi atas kontribusi dan partisipasi kepada segenap mitra kerja dalam upaya peningkatan layanan juga sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang professional, transparan dan akuntabel” tuturnya. “Layanan KPPN Ketapang sejalan dengan tugas dan fungsi dalam mengawal pelaksanaan APBN. Sangat penting untuk menyediakan layanan yang berkualitas sesuai dengan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku. Sebagai unit Kementerian Keuangan khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah menjadi komitmen kami untuk mewujudkan dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan” pungkasnya.