Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 30 Juni 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 pukul 09.00 WIB s.d. Selesai secara Luring di Aula KPPN Klaten. Press Release disampaikan oleh Narasumber Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana. Press Release dilaksanakan bersamaan dengan Pemutaran Film Antigratifikasi, Penyerahan Piagam Penghargaan atas Kinerja Satker Semester I Tahun 2024, Sosialisasi Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, Forum Konsultasi Publik atas Layanan KPPN dan Sosialisasi Security Awarness Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang diikuti oleh para KPA/pejabat/bendahara/pegawai Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten
Pembukaan Acara dilaksanakan oleh Ibu Ragil Panca Komalasari dan Ibu Istin Hidayati sebagai Pembawa Acara. Dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua peserta kegiatan. Sambutan oleh Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana sekaligus Penyampaian Press Release Pelakasanaan APBN per 30 Juni 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten.
Dalam paparannya Bapak Sugiyana Visi Indonesia 2045 Menjadi Negara Maju dan Kinerja Realisasi APBN per-30 Juni 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah.
Visi Indonesia 2045 Menjadi Negara Maju dengan pendapatan per kapita mencapai USD 30.300 dan menjadi negara dengan perekonomian (PDB) terbesar ke-5 di dunia. Pada tahun 2023, Pendapatan perkapita Indonesia baru mencapai USD 4.806 termasuk midle income country, sedangkan batas sebagai negara maju harus berpendapatan USD 14.200. Untuk keluar dari Midle Income trap sebelum 2045, perlu akselerasi pertumbuhan 6-8% per tahun. Modal utamanya yaitu penduduk yang besar dan muda merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, sebagai tenaga kerja sekaligus pasar domestik.
Untuk keluar dari Midle Income Trap Mensyaratkan terobosan kebijakan dan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun. Sebagai perbandingan, Jumlah tahun sebagai negara berpendapatan menengah yang dialami Hong Kong adalah 7 tahun, Jepang 9 tahun, Korea Selatan 7 Tahun, Singapura 10 tahun, China Taipei 7 Tahun, Chile 13 Tahun. Sedangkan Argentina telah 40 tahun dan China 14 tahun sebagai negara berpendapatan menengah.
Terobosan kebijakan akan mendorong pertumbuhan yang tinggi untuk investasi dan sector manufaktur. Sebagai contoh Korea selatan sebelum menjadi negara maju antara tahun 1980 s.d. 1994 pertumbuhan GDP mencapai 8,8%, pertumbuhan investasi mencapai 10,6% dan pertumbuhan manufaktur mencapai 10,7%. Sedangkan kondisi Indonesia tahun 2021 dan 2023 pertumbuhan GDP hanya mencapai 4,7%, pertumbuhan investasi mencapai 4,0% dan pertumbuhan manufaktur hanya mencapai 4,3%.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% ditopang dari sisi modal sebesar 2,5%; tenaga kerja 1,6% dan produktifitas 1,0%. Untuk dapat tumbuh tinggi menjadi 6% per tahun dibutuhkan dari sisi modal 3,0%, tenaga kerja 1,6% dan produktifitas 1,4%.
Sisi modal (investasi) menjadi sumber utama pertumbuhan, akan tetapi sumber investasi domestic terbatas, sehingga memerlukan Foreign Direct Investment (FDI) yang tinggi. Peningkatan FDI melalui perluasan hilirasasi seperti aktifitas smelter, agro industri, perikanan, rumput laut, FDI disektor energi terbarukan dan FDI sector high tech. Tentu tidak tertinggal dipastikan ada perbaikan iklim investasi dan bisnis harus terus dilakukan.
Dari sisi tenaga kerja diperlukan perbaikan kualitas SDM, pengembangan future talent sesuai arah transformasi ekonomi, dan penguatan link dan macth sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan korporasi.
Dari sisi produktifitas diperlukan perbaikan infrastruktur, system regulasi dan efisiensi birokrasi; Penguatan infrastruktur digital; Peningkatan Research and development untuk mendorong inovasi; dan penguatan regulasi terkait property right dan hak paten.
Saudara saudara sekalian, akan kami sampaikan Kinerja realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per-30 Juni 2024. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 72 Satker Kementerian Lembaga dan 3 satker penyaluaran dana TKD. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 5,175 triliun lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp.5,18 triliun atau turun sebesar 0,06%. Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang masih lebih rendah dari tahun 2023.
Pendapatan Negara per-30 Juni 2024 sebesar Rp. 1,71 Triliun naik sebesar 10,31% Y to Y atau terjadi kenaikan sebesar Rp.160,13 milyar dibandingkan periode per-30 Juni 2023. Hal ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang naik sebesar 122,79 milyar atau 9,30%, dan penerimaan PNBP yang naik sebesar Rp. 37,34 milyar atau 16,08%. Sedangkan Belanja Negara tumbuh sebesar 15,50% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.384,73 milyar dibandingkan periode per-30 Juni 2023.
Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 5,175 triliun per-30 Juni 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 2,87 triliun atau sebesar 55,40%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,38 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 733,75 milyar atau sebesar 53,00%, yang terdiri dari :
- Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 619,59 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 340,19 milyar atau sebesar 54,91%; tumbuh year to year sebesar 10,70%. Hal ini terutama didorong oleh kenaikan tarif gaji pokok PNS.
- Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 678,62 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 372,49 milyar atau sebesar 54,89%; tumbuh year to year sebesar 53,35%. Hal ini terutama didorong penyerapan belanja barang cukup tinggi di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka Pemilu 2024. Kenaikan penyerapan belanja barang cukup tinggi juga terjadi di RSUP Soeradji Tirtonegoro.
- Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 86,29 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.21,06 milyar atau sebesar 24,41%; mengalami kenaikan year to year sebesar 18,74%. Hal ini terutama disebabkan satker RSUP Soeradji Tirtonegoro yang memiliki pagu belanja modal terbesar telah melakukan realisasi cukup signifikan.
- Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 22.500.000 rupiah telah direalisasikan sebesar Rp.9.675.000 atau sebesar 43,00%; mengalami penurunan year to year sebesar 14,00%.;
Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 3,79 Triliun telah terealisasi sebesar Rp. 2,13 triliun atau sebesar 56,27% yang terdiri dari :
- Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp. 2,24 triliun telah direalisasikan sebesar Rp.1,27 Triliun atau sebesar 56,64%; Tumbuh year to year sebesar 14,77%.
- Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp. 87,86 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.39,14 milyar atau sebesar 44,55%; Mengalami penurunan year to year sebesar 12,78%
- Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp. 103,84 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.7,11 milyar atau sebesar 6,85%; Mengalami penurunan year to year sebesar 44,84%.
- Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp. 697,87 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 356,59 milyar atau sebesar 51,10%; Mengalami penurunan year to year sebesar 0,98%.
- Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp. 636,17 milyar telah direalisasikan sebesar 448,89 Milyar atau sebesar 70,56%; mengalami kenaikan year to year sebesar 16,38%.
- Belanja transfer Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar 24,00 milyar, telah direalisasikan sebesar 12,00 Milyar atau sebesar 50,00%; mengalami kenaikan year to year sebesar 170,50%.
Dana Transfer yang dikelola KPPN Klaten tahun 2024 adalah sebesar 3,79 triliun, s.d. 30 Juni 2024 telah direalisasikan untuk Kab Klaten sebesar 1,18 Triliun dan untuk kab Boyolali sebesar 952,09 milyar.
Setelah Penyampaian Pres Release secara berturut-turut dilanjutakan Penyerahan Piagam Penghargaan atas Kinerja Satker Semester I Tahun 2024, Sosialisasi Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Security Awarness Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Foto Bersama serta Makan siang Bersama.
Penulis : Sumadi KPPN Klaten
Sumber Data :
- Om Span per-30 Juni 2024 data 1 Juli 2024
- Kemenkeu Corpu Open Class 7 Juni 2024