Penulis mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Duta Transformasi Kelembagaan DJPb sebagai Dukungan Implementasi Digitalisasi Sistem Keuangan Negara Batch 1 yang dilaksanakan tanggal 21-23 Mei 2025 di Yogyakarta.

Kebijakan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI Tahun 2025, materi disampaikan oleh Direktur DSP Bapak Sulaimansyah. Diantara yang disampaikan adalah Kenapa kita mesti bertransormasi, perjalanan Reformasi Keuangan dari Tahun 2002 s.d. sekarang, Faktor Intern dan Esktern yang mempengaruhi kita harus berubah, Penyelelarasan Visis Misi Kemenkeu dengan struktur Lembaga dan pencapaian Inisiatif strategis Kemenkeu dan Quickwins DJPB.

Digitalisasi Pembayaran Pemerintah sebagai Bentuk Transformasi Pengelolaan Keuangan dan Upaya pencegahan Korupsi. Dalam Materi ini dijelaskan sebab dan dampak korupsi dan upaya pencegahan baik dengan Pendidikan karakter maupun digitalisasi system pembayaran sebagai core DJPB.

Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah

Transformasi Digital diarahkan dengan dan untuk Penguatan regulasi, simplifikasi proses bisnis, peningkatan kompetensi SDM, penataan organisasi.

Penerimaan

1. Single Billing Penerimaan Negara : Integrasi billing system dengan settlement system. Sistem billing terintegrasi yang dapat mencakup multi akun, multi satker, dan multi tujuan, sehingga memudahkan wajib bayar/wajib pajak/wajib setor dalam proses pembuatan tagihan dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara.
2. Payment Gateway BUN : Meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan bagi wajib bayar/wajib pajak/wajib setor baik di dalam di luar negeri dalam melakukan pembayaran penerimaan negara, sekaligus meningkatkan kontrol BUN dalam sistem pembayaran penerimaan negara

Pengeluaran

1. Platform Pembayaran Pemerintah : Interkoneksi core system DJPb dengan sistem eksternal dalam rangka peningkatan efisiensi pembayaran belanja pemerintah.
2. E-Perjadin : Interkoneksi sistem informasi SDM, platform penyedia jasa transportasi/akomodasi, dengan core system DJPb untuk meningkatkan efisiensi pembayaran perjalanan dinas
3. Payment Gateway BUN : Meningkatkan fleksibilitas, kemudahan, dan kontrol BUN dalam sistem pembayaran pengeluaran negara
4. Government e-Wallet : Kanal baru penyaluran dana APBN. Memastikan penyaluran bansos/ subsidi/banper tepat sasaran dan tepat guna
5. Govmart : Interkoneksi sistem pengadaan barang/jasa dengan core system DJPb (SAKTI) untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengadaan barang/jasa
6. Central Mapper : Memastikan penyaluran bantuan sosial dapat lebih transparan, cepat, dan efektif, serta tepat sasaran dan tepat guna
7. Digipay : Integrasi sistem pengadaan barang/jasa dengan core system DJPb (SAKTI) untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengadaan barang/jasa khusus UP
8. Kartu Kredit Pemerintah : Instrumen pembayaran UP untuk meningkatkan pola belanja nontunai. KKP difasilitasi oleh Himbara.
9. Cash Management System : Instrumen pembayaran UP yang dikelola bendahara satker untuk meningkatkan pola belanja nontunai. KKP difasilitasi oleh perbankan

Platform Pembayaran Pemerintah

1. Belanja Pegawai : Progress : •Pembayaran Gaji Kemenkeu •Piloting pembayaran Tukin, Uang Makan, dan Uang Lembur melalui PPP untuk DJPb; Isu : •Perlunya regulasi sentralisasi pagu belanja pegawai •Sistem Informasi SDM (HRIS) belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan PPP; Next Plan : •Penerbitan revisi regulasi belanja pegawai PPP •Pengembangan HRIS versi 2.0 •Piloting pembayaran Tukin via PPP di DJA, DJPK, DJPPR, Itjen, LNSW •Interkoneksi dengan Sistem Informasi ASN BKN
2. Common Expense : Progress : Perluasan piloting di seluruh K/L kecuali Kemenhan dan POLRI (Total 71 K/L); Isu : •PPP belum meng-cover penyedia jasa layanan telekomunikasi di luar Telkom •Probis pada Kemenhan dan POLRI belum sesuai dengan kebutuhan PPP •Pemusatan pagu CE di level es-1 K/L; Next Plan : •Perluasan interkoneksi dengan seluruh penyedia jasa listrik dan telekomunikasi, dan PDAM •Penyesuaian probis Kemenhan dan POLRI •Penyiapan proses bisnis dan sistem/aplikasi untuk mengakomodasi pemusatan pagu
3. Perjalanan Dinas : Progress : •Proses pengembangan aplikasi dan interkoneksi selesai •Draft regulasi perjalanan dinas telah disiapkan; Isu : •Proses pengembangan sistem elektronik perjalanan dinas untuk dapat diimplementasikan ke seluruh KL; Next Plan : •Pengujian interkoneksi E-Perjadin dengan SAKTI dan sistem mitra (vendor) •Piloting pada beberapa unit Kemenkeu
4. Pengadaan Sederhana : Progress : •Sudah meng-cover transaksi UP dan LS Nonkontraktual •Diterapkan di seluruh K/L; Isu : •Evaluasi atas piloting belum dilakukan •Mekanisme LS Kontraktual dalam pembahasan; Next Plan : •Penetapan probis dan regulasi LS Kontraktual
5. Bansos : Progress : •E-wallet disepakati sebagai instrumen bansos melalui PPP •Telah disusun skema integrasi central mapper, affiliated supplier, dan e-wallet; Isu : •Perluasan Penyedia Jasa Pembayaran e-wallet •Mekanisme penggunaan NIK dalam e-wallet; Next Plan : •Audiensi dengan PJP e-wallet •Pembahasan mekanisme penggunaan NIK dalam e-wallet •Pengembangan integrasi central mapper, affiliated supplier, dan e-wallet

Disampaikan juga Inisiatif srategis Kemenkeu baik dari Tujuannya, milestones, output dan outcomenya, terutama Is yang terkait DJPB. Untuk memberikan landasan berpikir mengawal perubahan juga disampaikan U Theory, manajemen proyek dan studi kasus membangun ekosistem yang berubah ke arah yang diinginkan.

Penulis : Sumadi Pegawia KPPN Klaten