KPPN Makassar II sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan adalah Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Maros dan Kab. Pangkep. KPPN Makassar II juga menjadi KPA Penyaluran DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Gowa dan Kab Takalar. Sejalan dengan implementasi program pemerintah untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi, KPPN Makassar II memiliki peran strategis di tingkat wilayah karena tidak hanya yang berkaitan dengan penyaluran APBN, KPPN Makassar II telah berperan aktif untuk meningkatkan kemanfaatan organisasi melalui beragam upaya strategis, yang diantaranya memberikan update informasi mengenai progres realisasi APBN, APBD dan sekitar perkembangan ekonomi lokal, dengan locus data dan pembahasan meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
Realisasi Penerimaan Negara sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 berdasarkan Om SPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id/) sebesar Rp1.680.912.211.299,- naik sebesar 11,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.418.178.470.310-. Adapun pendapatan daerah pada Pemprov Sulsel, Pemda Kab. Gowa dan Pemda Kab. Takalar pada triwulan I Tahun 2022 mencapai Rp2.113.623.059.414,-. Proporsi pendapatan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat masih menjadi bagian terbesar dengan komposisi realisasi pendapatan dana transfer sebesar 60.16%, pendapatan asli daerah sebesar 39.81%, dan lain-lain pendapatan yang sah 0.03%.
Pagu Belanja Negara yang akan disalurkan melalui KPPN Makassar II pada Tahun 2022 sebesar Rp7.218.872.624.000 atau mengalami penurunan sebesar 13,37% dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebesar Rp8.332.474.394.000,-. Realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2022 mencapai 15,39% atau sedikit lebih rendah (0,16%).dari tahun 2021.
Pagu belanja untuk Kementerian dan Lembaga pada tahun 2022 naik sebesar 2.89%, dari Rp5.469.105.112.000,- pada tahun 2021 menjadi Rp5.627.050.898.000,-. Realisasi belanja negara pada triwulan I tahun 2022 mencapai Rp. 861.550.386.116,- Untuk pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikelola KPPN Makassar II mencapai Rp1.591.821.726.000,-. Atau turun sebesar 44.41% jika dibandingkan dengan alokasi pagu pada tahun 2021. Penurunan pagu ini dikarenakan adanya kebijakan penyaluran Dan Bos yang sebagiannya disalurkan melalui KPPN mitra kabupaten/kota bersangkutan. Adapun realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 baru mencapai 15,68% yang terdistribusi Dana Bos sebesar Rp226.005.693.000,- dan Dana Desa Rp23.539.516.800,- sedangkan untuk DAK Fisik belum terdapat realisasi
Postur APBN Lingkup KPPN Makassar II periode Triwulan I Tahun 2022 
- Pendapatan Negara
Total realisasi Penerimaan Negara Triwulan I pada tahun 2022 sebesar Rp1.872.865.429.226,-atau 148,27% dari target tahun 2022. Capaian realisasi ini lebih besar 11,49% jika dibandingkan dengan triwulan I 2021 atau senilai sebesar Rp243.029.090.955,-
Tingginya capaian realisasi pendapatan ini berasal dari sektor perpajakan yang mengalami kenaikan sebesar 11,85% jika dibandingkan dengan realisasi triwulan yang sama pada tahun 2021. Kenaikan ini diantaranya dipengaruhi oleh semakin membaiknya roda perekonomian daerah.
Sementara untuk pendapatan yang berasal dari sektor PNBP mengalami penurunan sebesarRp19.704.650.034 atau 9.31% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021.
2. Belanja Negara
Pada tahun 2022 terdapat penurunan alokasi Pagu pada Dana Bos yang cukup signifikan dimana tahun 2021 alokasi DIPA sebesar Rp1.861.532.650.000sedangkan pada tahun 2022 alokasi sebesar Rp768.832.360.000,- atau hanya sebesar 41,27% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya perubahan kebijakan penyaluran Dana Bos dimana pada tahun 2021 untuk Dana Bos tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) pada seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh KPPN Makassar II, sedangkan pada tahun 2022 Dana Bos yang di salurkan melalui KPPN Makassar II meliputi Dana Bos SMA untuk seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan PAUD wilayah Kabupaten Gowa dan Takalar.
Secara umum besaran realisasi triwulan I tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan periode yang sama di tahun 2021, kecuali untuk belanja barang terjadi kenaikan dari sebelumnya 10,93% di tahun 2021 dan 13,77% di tahun 2022. Hal sebaliknya terjadi pada belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan dari sebelumnya 18,35% di tahun 2021 dan 15,68% pada tahun 2022. Untuk dana DAK Fisik sama dengan tahun sebelumnya masih belum ada realisasi.
Optimisme atas capaian pendapatan dan realisasi akan meningkat. Pada wilayah Sulawesi Selatan Pandemi Covid-19 yang telah terjadi dalam hampir kurun waktu 2 tahun tidak banyak mempengaruhi struktur perekonomian yang terutama pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sektor Pertanian sebagai salah satu sektor yang dominan dipengaruhi kondisi geografis dan siklus tanam. Harga jual selain ditentukan oleh keberhasilan panen yang banyak bergantung pada teknologi pertanian dan kualitas hasil panen, juga ditentukan oleh dukungan distribusi dan pemasaran hasil produksi. Infrastruktur dasar seperti halnya irigasi akan banyak menentukan tingkat keberhasilan tanam, dan selanjutnya tata niaga serta distribusi memastikan nilai tambah dari hasil produksi.
Sesuai dirilis pada situs BPS Sulawesi Selatan NTP (Nilai Tukar Petani) Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Maret 2022 sebesar 100,71 atau naik 0,50 persen dibandingkan dengan NTP Bulan Februari 2022 sebesar 100,20 semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
