KPPN Makassar II berkomitmen untuk tetap dapat berkinerja maksimal dan memberikan layanan terbaik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan selama berlakunya masa darurat Covid-19. Berdasarkan SE-25/PB/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020, dan untuk memastikan terlaksananya Business Continuity Plan di tengah wabah Covid-19, komitmen tersebut diupayakan melalui adaptasi dan inisiatif melalui beberapa inovasi khususnya melalui layanan tanpa tatap muka.

Informasi Layanan Tanpa Tatap Muka dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana dipublikasikan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan layanan melalui laman resmi KPPN Makassar II di Layanan KPPN Makassar II terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)). Inisiatif ini ini sejalan dengan imbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak fisik dan sedapat mungkin melakukan aktivitas dirumah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Beberapa inovasi untuk mendukung layanan online/ tanpa tatap muka diupayakan dengan mengoptimalkan penggunaan IT. Diantaranya:
● Monitoring antrian secara online (baca : Monitoring Antrian Layanan Online KPPN Makassar II),
● Publikasi dan penatausahaan/dokumentasi konsultasi CSO KPPN Makassar secara Online (baca : Laporan Layanan CSO KPPN Makassar II),
● Mengoptimalkan akses link Whatsapp di Microweb agar Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Makassar II dapat dengan mudah menghubungi Admin Padaidi yang sebelumnya memang sudah lama menjadi salah satu inovasi utama dalam pemberian layanan kepada seluruh stakeholder.
● KPPN Makassar II juga menghadirkan Inovasi terbaru yaitu Inovasi Aplikasi Portal SPM dan Aplikasi Kawal SKPP.

Dengan menggunakan Portal SPM, Satuan Kerja dengan mudah dapat memperoleh informasi terkait proses SPM yang telah disampaikan ke KPPN Makassar II. Penggunaan inovasi aplikasi Portal_SPM ini sangat membantu proses penyelesaian SPM di masa awal pemberlakuan darurat layanan, sampai dengan diresmikannya penggunaan aplikasi e-spm yang digunakan secara nasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyebaran pandemi yang makin meluas di seluruh Indonesia maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat peraturan berbentuk SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan penyeragaman atas proses bisnis penerimaan SPM pada KPPN di seluruh Indonesia
Untuk mendukung implementasi inisiatif dan inovasi dimaksud, termasuk memudahkan koordinasi dan mempercepat penyesuaian selama masa darurat Covid-19, KPPN Makassar II aktif menggunakan media teleconference/ Vcon/Zoom dalam beberapa kesempatang dengan segenap mitra kerja KPPN Makassar II. Selanjutnya, informasi yang relevan secara rutin disampaikan melalui media publikasi Microweb Resmi KPPN Makassar II dengan alamat di http://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan Aplikasi ZOOM adalah Video conference (Vidcon) Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB), Vidcon Capaian Output dengan Satuan Kerja, Vidcon kegiatan sharing session Inovasi KPPN Makassar II dengan KPPN Watampone, KPPN Makale, dan KPPN Sinjai serta Vidcon Sosialisasi DAK Fisik dengan BPKD Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kehadiran inovasi dan upaya mewujudkan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan di masa Darurat Covid-19, memberikan kontribusi yang positif terhadap profil kinerja layanan. Selain hasil Indikator Kepuasan Masyarakat, hal ini juga terlihat dari capaian realisasi belanja selama periode dengan masa darurat layanan.

Grafik 1 di atas menunjukkan Perbandingan Total Pagu dan Realisasi Periode Januari s.d. Mei TA 2019 dan TA 2020. Dari Grafik 1 tersebut dapat diketahui realisasi pada periode Januari s.d Mei TA 2020 sebesar 35,2% sedangkan realisasi pada periode sama TA 2019 sebesar 31,0%. Terdapat peningkatan realisasi sebesar 4,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat memberikan gambaran upaya konsistensi layanan selama masa Darurat Covid-19 dapat memenuhi kebutuhan dari segenap mitra kerja KPPN Makassar II.
Data Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja pada Periode yang sama di TA 2019 dan TA 2020 dapat dilihat di Grafik 2. Terdapat perbedaan yang signifikan di Belanja Transfer di TA 2020. Hal tersebut disebabkan mulai dari Tahun 2020 KPPN Makassar II menyalurkan Dana BOS untuk sekolah seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Pagu Dana BOS TA 2020 yang akan disalurkan KPPN Makassar II sebesar Rp 1.958.827.190.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 799.329.000.000,00 atau sebesar 40,81% dari pagu Dana BOS. Selain itu Dana Transfer juga terdiri dari DAK Fisik dan Dana Desa yang juga terkait dengan kebijakan penanggulangan Covid-19. Penyaluran DAK Fisik sampai tanggal 9 Juni 2020, data diambil dari Aplikasi OMSPAN, KPPN Makassar II telah menyalurkan sebesar Rp 92.440.455.268,00 atau sebesar 17,28% dari pagu Rp 541.196.270.000,00
Pada TA 2020, penyaluran Dana Desa mengalami perbaikan proses bisnis. Pada tahun sebelumnya, penyaluran Dana Desa disalurkan dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal ini ke Rekening masing - masing kabupaten, setelah itu baru disalurkan ke masing - masing rekening Desa. Pada TA 2020, penyaluran Dana Desa disalurkan melalui pemindah bukuan pada waktu bersamaan dari RKUN, ke RKUD dan ke Rekening masing - masing Desa, sehingga diharapkan Desa dapat menggunakan Dana Desa lebih efektif dan efisien, dimana salah satu peruntukan Dana Desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang termasuk dalam kebijakan penanggulangan Covid-19.
Data per 9 Juni 2020, dari Pagu Dana Desa sebesar Rp 230.660.672.000,00 KPPN Makassar II telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 152.908.149.450,00. Dari Dana Desa yang disalurkan tersebut dimana didalamnya, berdasarkan data dari Aplikasi Monev DFDD-BOS yang dikembangkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran IV, telah disalurkan BLT sebesar Rp 20.913.600.000,00 dengan 34.856 penerima. Khusus penyaluran Dana Desa, KPPN Makassar II telah menyiapkan publikasi terkait Progress Dana Desa TA 2020 pada Website Resmi KPPN Makassar II yang dapat diakses di https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/ sebagai bentuk upaya Transparasi Penyaluran Dana Desa. Secara keseluruhan pada TA 2020 KPPN Makassar II mengelola total Pagu Dana Transfer sebesar Rp 2.730.684.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.044.677.610.000,00 atau sebesar 38.26% dari pagu Dana Transfer TA 2020.

Data persentase realisasi per jenis belanja di periode yang sama antara TA 2019 dan TA 2020 dapat dilihat di Grafik 3. Belanja Pegawai dan Belanja Modal relatif hampir sama, Belanja Barang mengalami sedikit penurunan dibanding TA 2019 sebesar 5%. Belanja Bansos terlihat paling mencolok karena mengalami kenaikan realisasi hampir 50% dibanding periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya, hal ini dikarenakan Belanja Bantuan Sosial di TA 2020 digunakan pemerintah sebagai instrumen fiskal untuk menangani Pandemi Covid-19. Belanja Transfer juga mengalami kenaikan realisasi secara signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, yaitu kenaikan sekitar 32,63%. Seperti dijelaskan di paragraf sebelumnya, mulai TA 2020 KPPN Makassar II menyalurkan Dana BOS dan di TA 2020 terdapat perubahan mekanisme pencairan Dana Desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terkait dengan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.
Grafik 4 menunjukkan perbandingan realisasi periode Bulan Januari s.d. Mei TA 2019 dan 2020 dilihat dari nominalnya. Terlihat data yang paling mencolok perbedaannya adalah Belanja Transfer, sama seperti penjelasan di paragraf sebelumnya.

Selama periode layanan darurat Covid-19, yang dimulai dengan layanan tanpa tatap muka sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan awal Juni 2020. KPPN Makassar II telah mencairkan dana sebesar Rp 1.509.426.212.918,00 kepada 167.231 penerima melalui 9.942 SP2D. Khususnya terkait dengan penyaluran THR, pada bulan Mei 2020, KPPN Makassar II juga telah mencairkan sebesar Rp 94.686.277.687,00 kepada 14.807 penerima.
Capaian ini diharapkan dapat terus memotivasi segenap mitra kerja untuk mewujudkan sinergi yang baik dan produktif, salah satunya sebagai kontribusi bagi upaya mengatasi dan mencegah penyebarluasan Covid-19. Termasuk dalam mewujudkan dan mendukung segenap kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan APBN Tahun 2020.

Pelayanan KPPN Makassar II dengan protokol pencegahan Covid-19,
Tetap mengabdi di masa pandemi. Ewako!!!

Gambar 2. Pelayanan di Awal Masa Pandemi Covid-19

Gambar 3.Vidcon Sosialisasi Capaian Output dengan Seluruh Satker Mitra KPPN Makassar II

Gambar 4. Vidcon Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB)

Gambar 5. Vidcon kegiatan sharing session Inovasi KPPN Makasar II

Gambar 6. Vidcon Sosialisasi DAK Fisik dengan BPKD Provinsi Sulawesi Selatan