Kantor Pelayanan Perbendaharaan Makassar II telah menyalurkan 100% anggaran Dana Desa kepada 121 Desa di Kabupaten Gowa dan 76 Desa di Kabupaten Takalar. Alokasi Dana Desa yang disalurkan di Tahun Anggaran 2020 oleh KPPN Makassar II mencapai 230,7 Milyar.
Penyaluran Dana Desa Tahap III pada tanggal 11 Desember 2020 merupakan batch terakhir dari penyaluran 83,9 Miliyar Dana Desa di Kabupaten Takalar. Sedangkan penyaluran 146,7 Miliyar Dana Desa untuk 121 Kabupaten Gowa telah tuntas disalurkan lebih awal 100% sejak September 2020.
Mekanisme penyaluran Dana Desa di Tahun 2020 mengalami beberapa penyempurnaan. Mulai tahun ini, Dana Desa disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa setelah pemerintah desa (pemdes) memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemerintah juga memberi relaksasi atau kemudahan persyaratan kepada pemda dan pemdes, terlebih karena dampak global pandemi COVID-19.
Pemerintah mendorong percepatan realisasi belanja sebagai bagian dari implementasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Penyederhanaan persyaratan penyaluran dan perubahan prioritas pengalokasian dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai dan kegiatan Padat Karya diharapkan dapat mendukung penanganan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi” kata Adi Setiawan, Kepala KPPN Makassar II. Khususnya untuk Dana Desa, penyederhanaan persyaratan diterapkan untuk semua tahapan. Namun demikian untuk Tahap 3 tetap disyaratkan Perkada Alokasi Dana Desa, Perkades tentang APBDes serta Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2019. “Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama segenap pihak, khususnya Pemda Gowa dan Pemda Takalar, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyaluran Dana Desa Tahun 2020”, lanjut Adi Setiawan.
Untuk memberi informasi penyaluran Dana Desa dan Dana BOS kepada masyarakat, KPPN Makassar II menyediakan inovasi PALLUBASA (Publikasi Online Penyaluran Bantuan dan Dana Desa). Masyarakat dapat mengakses informasi status penyaluran Dana Desa melalui website resmi KPPN Makassar II. Layanan yang tersedia melalui kerja sama dengan Bank Sulselbar ini, banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui progress penyaluran Dana Desa. “Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan tata kelola melalui informasi yang relevan dan transparan, khususnya yang berkaitan dengan pagu dan realisasi penyaluran.” jelas Adi Setiawan menambahkan.
*@lam0!
