Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-40/PB/2021 tanggal 28 Januari 2021, KPPN Makassar II ditetapkan sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2021. Hal ini menyusuli prestasi KPPN Makassar II yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019. Penghargaan sebagai unit berpredikat WBK ini diberikan dan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi pada tanggal 9 Desember 2019 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-646/PB/2018 tanggal 18 Desember 2018, yang menetapkan KPPN Makassar II sebagai unit kerja yang memenuhi kriteria pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan semakin memacu upaya akselerasi KPPN Makassar II untuk aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kaitannya dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM).
Sebelumnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh KPPN Makassar II dalam hal mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam implementasi penyempurnaan proses bisnis berbasis Teknologi lnformasi dengan penerapan SPAN pada tahun 2015. Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu: pilar organisasi, pilar proses bisnis, dan pilar SDM.
Dalam kaitannya dengan WBK/WBBM, terdapat beberapa komponen pengungkit yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. Diantaranya adalah komponen Manajemen Perubahan dan Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Komponen Manajemen Perubahan berkaitan dengan perubahan secara sistematis dan konsisten dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang mendukung keberhasilan dalam peningkatan pelayanan publik. Sedangkan komponen Penataan Sistem Manajemen SDM berkaitan dengan peningkatan profesionalisme pegawai untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja.
Kedua komponen ini sangat berkaitan erat. Untuk mengimplementasikan kedua komponen ini, pada tahun 2021, KPPN Makassar II melaksanakan berbagai upaya/ kegiatan. Salah satunya adalah setiap hari dilaksanakan kegiatan Morning Briefing yang merupakan kegiatan harian mengawali pagi yang bertujuan untuk menghangatkan sinergi serta meningkatkan semangat para pegawai KPPN Makassar II untuk menjalani tugas-tugas harian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya budaya kerja yang sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan semangat Reformasi Birokrasi. Kegiatan diawali dengan briefing dari Kepala Kantor yang berisi arahan-arahan, target-target harian, serta evaluasi terhadap tugas/pekerjaan sebelumnya. Acara dilanjutkan dengan sharing session yang dikemas dalam sesi One Day One Information (ODOI) dengan pemateri adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah disusun, dengan materi/tema bebas. Biasanya pegawai menyampaikan kisah-kisah inspiratif, atau informasi-informasi ringan seputar kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Agar kegiatan harian dapat bernilai pahala dan berkah, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk. Sebagai penutup, pejabat/pegawai bergiliran memandu pengucapan Salam Perbendaharaan dan Yel- Yel KPPN Makassar II.
“Kami Insan Perbendaharaan, Unggul Tingkat Dunia!”
“KPPN Makassar II : Sinergi ! Mantap !”
 |
 |
