Memperhatikan:

1. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-25/PB/2022 Tgl 27 Januari 2022 hal Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d. Five Kanwil DJPb dan Kemenkeu-Three s.d. Five KPPN Tahun 2022
2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2614/PB.1/2022 Tgl 28 Juli 2022 hal  Penyampaian Jadwal Keberatan Nilai Perilaku Kerja Semester I Tahun 2022
3. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3366/PB.1/2022 Tgl 23 September 2022 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Periode Triwulan III Tahun 2022
4. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3545/PB.1/2022 Tgl 7 Oktober 2022 hal Pelaksanaan unggah dokumen kinerja tahun 2022 pada Aplikasi Intense

Dengan ini disampaikan kepada para pegawai KPPN Kolaka untuk memperhatikan batas-batas waktu penyelesaian pengelolaan kinerja individu dengan rincian sebagai berikut:

Daftar IKU Lengkap di https://campsite.bio/daftarikukanverdjpb2022 

Blangko / Format-format dapat didownload di bawah ini :

Pojok Inovasi dan Replikasi

Kegiatan Pembelajaran Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam perkembangannya, KPPN Makassar II juga terus berusaha untuk mengakselerasi Kegiatan Pembelajaran Antikorupsi dengan mengikuti Uji Kompetensi TUK Asesmen Jarak Jauh (AJJ) Umum KPK yang diwakili oleh Alam Haris Harjuni selaku Change Agent KPPN Makassar II.

Sertifikat Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas

Kelas Online (e-learning) Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi

KPPN Makassar II juga ikut serta dalam upaya mempertajam pengetahuan terkait Pengendalian Gratifikasi dengan mengikuti E-Learning Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelas Online (e-learning) Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi terdiri dari 6 modul pembelajaran yaitu:

Choireally

Romen Londong Padang

Sebagai institusi pemerintah yang berkomitmen penuh pada segenap upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan upaya strategis dan berkesinambungan dalam membangun organisasi yang sehat bebas dari korupsi dan anti gratifikasi. Salah satu upaya dimaksud dicapai melalui internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan mewujudkan integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan dalam segenap aspek pelaksanaan tugas fungsi yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. 

Sebagai institusi pemerintah yang berkomitmen penuh pada segenap upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan upaya strategis dan berkesinambungan dalam membangun organisasi yang sehat bebas dari korupsi dan anti gratifikasi. Salah satu upaya dimaksud dicapai melalui internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan mewujudkan integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan dalam segenap aspek pelaksanaan tugas fungsi yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. 

Sebagi wujud nyata dalam upaya mencapai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pejabat Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal serta seluruh pegawai KPPN Makassar II meningkatkan kapasitas pemahaman mengenai Gratifikasi dengan langkah mengikuti E-Learning Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelas Online (e-learning) Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 30 November 2020, dan terdiri dari 6 modul pembelajaran yaitu:

1. Korupsi dan Integritas
2. Memahami Gratifikasi
3. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
4. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi
5. Checklist Review Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan
6. Identifikasi Area Rawan Gratifikasi

 

 Surat Tugas Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi

 

Pada akhir November 2020, seluruh peserta E-Learning Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan mendapatkan Sertifikat Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi.

 

 

Inovasi Sabrina di masa sebelum pandemi merupakan inovasi layanan prima sebagai wujud komitmen terhadap mitra kerja yang berkebutuhan khusus. Pada mulanya diperuntukan sebagai pelayanan khusus bagi Ibu dan Anak, sebagai bentuk layanan KPPN Makassar II yang mendukung PUG, dimana sebelum masa Pandemi banyak stakeholder yang datang untuk mengakses layanan KPPN dengan membawa anggota keluarga yang masih balita.

Di Masa Pandemi, sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari inovasi ini sebagai salah satu inovasi layanan , yaitu memberikan pelayanan lebih kepada mereka yang membutuhkan perhatian khusus. KPPN Makassar II memanfaatkan Inovasi Sabrina di Masa Pandemi Covid19 ini dengan memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan terkait penyelesaian tugas kepada petugas satker yang di Masa Pandemi membutuhkan pendampingan. Terutama potensi halangan penyelesaian tugas tepat waktu akibat keadaan yang tidak bisa dihindari, seperti kendala Kesehatan dan pengobatan.

Untuk mitra kerja yang membutuhkan asistensi/ pendampingan penyelesaian tugas akibat kendala kesehatan, pengobatan atau kondisi relevan lainnya, dapat menyampaikan informasi dengan mengisi form di bawah ini.

Loading…